INKOMPETENSI GURU: RISIKO, DAMPAK, DAN JALAN PANJANG PERBAIKANNYA

Oleh Idris Apandi, Praktisi Pendidikan

Suatu pagi, sebuah berita singkat muncul di media dan seketika menampar kesadaran kita bersama. Hasil asesmen Kementerian Agama melalui aplikasi SIAGA menunjukkan bahwa kemampuan membaca Al-Qur’an guru Pendidikan Agama Islam (PAI) SD masih rendah secara keseluruhan. Dari lebih dari 160 ribu guru yang diuji, sebanyak 58,26 persen berada pada kategori pratama atau dasar, dengan indeks rata-rata 57,17. Kelemahan paling mencolok terletak pada pemahaman tajwid. Guru yang benar-benar mencapai level mahir, hanya 11,3 persen. Data itu bukan sekadar angka. Ia adalah cermin. Sebuah cermin, meskipun sering kali tidak nyaman untuk ditatap, tetap perlu dihadapi dengan jujur.

Fenomena serupa sejatinya bukan hanya milik guru PAI. Dalam konteks lain, hasil Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) terhadap guru pun menunjukkan ironi. Analisis Pusat Data dan Statistik Pendidikan dan Kebudayaan pada periode 2016–2018 memperlihatkan bahwa nilai UKBI guru Bahasa Indonesia justru tidak lebih baik dibanding guru umum. Dari skala 100, guru umum meraih rata-rata 57,06, sementara guru Bahasa Indonesia berada di angka 56. Padahal, merekalah yang setiap hari mengajarkan bahasa, logika kalimat, dan ketepatan makna.

Kita bahkan bisa membayangkan skenario serupa pada guru Bahasa Inggris jika diuji dengan instrumen terstandar seperti TOEFL atau IELTS. Begitu pula guru-guru mata pelajaran lain. Tidak sedikit yang mungkin akan gugup, ragu, bahkan gagal memenuhi standar minimal jika kompetensinya diukur secara objektif.

Lantas, mengapa kondisi ini bisa terjadi?

Jawabannya tidak tunggal. Ia berlapis dan saling terkait. Sebagian guru memang lahir dari proses pendidikan tinggi yang kurang bermutu. Perkuliahan berjalan sekadar formalitas, evaluasi longgar, dan standar kelulusan diturunkan. Ada pula mahasiswa yang sejak awal tidak berminat pada jurusan kependidikan, tetapi terpaksa masuk karena keterbatasan pilihan. Ketika motivasi belajar rendah sejak bangku kuliah, kompetensi pun tumbuh setengah-setengah.

Faktor lain adalah luasnya lingkup keilmuan yang harus dikuasai. Seorang sarjana agama Islam, misalnya, bisa sangat kuat dalam fiqih atau sejarah Islam, tetapi masih memiliki kekurangan dalam membaca Al-Qur’an secara tartil. Hal serupa juga terjadi pada guru bahasa yang mungkin piawai dalam teori sastra, tetapi lemah dalam aspek kebahasaan praktis.

Masalah klasik berikutnya adalah ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan mata pelajaran yang diajarkan (miss match). Praktik ini lazim terjadi akibat kekurangan guru. Demi menutup kekosongan, siapa pun “dipaksa” mengajar. Ibarat pepatah lama, tak ada rotan, akar pun jadi. Solusi darurat ini lama-kelamaan menjadi kebiasaan yang berisiko tinggi terhadap mutu pembelajaran.

Namun persoalan kompetensi guru tidak selalu sesederhana “tidak mampu”. Ada pula realitas yang jarang dibicarakan secara terbuka: guru yang sebenarnya sangat kompeten, tetapi tidak mendapatkan penghargaan yang layak.

Di sejumlah sekolah, ditemukan kasus sarjana agama, bahkan lulusan luar negeri seperti Mesir atau Madinah yang memiliki kompetensi sangat baik, misalnya membaca Al-Qur’an dengan fasih dan tartil, menguasai ilmu qira’ah, atau tajwid tingkat lanjut, justru memilih tidak mengajar atau mengundurkan diri dari sekolah. Penyebabnya bukan semata-mata materialisme, melainkan ketiadaan apresiasi terhadap kompetensi yang telah diperoleh dengan perjuangan panjang.

Belajar bertahun-tahun di luar negeri, menempuh seleksi ketat, hidup sederhana, dan menguasai keahlian spesifik tentu bukan proses yang mudah. Ketika kompetensi tersebut diperlakukan sama dengan kemampuan rata-rata, tanpa penghargaan proporsional, wajar jika muncul rasa tidak dihargai. Akibatnya, sekolah kehilangan sumber daya manusia berkualitas, sementara siswa kehilangan kesempatan belajar dari guru yang benar-benar ahli. Artinya, persoalan mutu guru tidak hanya berkaitan dengan peningkatan kompetensi, tetapi juga keadilan sistem dalam menghargai kompetensi.

Dampak dari guru yang kurang kompeten atau sistem yang gagal mengelola kompetensi sangat serius. Pembelajaran menjadi dangkal, miskin makna, dan tidak menantang. Siswa hanya menghafal tanpa memahami, mengerjakan tanpa berpikir. Dalam jangka panjang, kondisi ini bisa menjadi bentuk malapraktik pendidikan: kesalahan sistemik yang dampaknya tidak langsung terlihat, tetapi sangat merusak fondasi kualitas sumber daya manusia.

Karena itu, tanggung jawab perbaikan tidak boleh dibebankan semata kepada guru saja. Pemerintah dan yayasan penyelenggara pendidikan harus memfasilitasi peningkatan kompetensi secara berkelanjutan. Uji kompetensi guru seharusnya dipandang sebagai alat pemetaan, bukan alat penghukuman. Dari sanalah kebijakan pelatihan, pendampingan, dan penugasan dapat dirancang secara tepat sasaran.

Lebih jauh, sistem penghargaan juga perlu dibenahi. Guru dengan kompetensi khusus semestinya mendapatkan pengakuan yang adil, baik dalam bentuk insentif, jenjang karier, maupun ruang aktualisasi keahlian. Tanpa itu, sekolah akan terus kesulitan mempertahankan guru-guru terbaiknya.

Di sisi lain, guru sebagai individu tetap perlu menumbuhkan jiwa pembelajar sepanjang hayat. Komunitas belajar seperti KKG dan MGMP harus menjadi ruang aman untuk saling belajar dan bertumbuh. Sebuah pepatah bijak mengingatkan, jika guru masih mau mengajar, jangan pernah berhenti belajar.

Tak kalah penting, kampus pencetak calon guru wajib berbenah. Kurikulum harus relevan dengan kebutuhan zaman, proses perkuliahan berkualitas, dan standar kelulusan dijaga secara ketat. Meluluskan calon guru tanpa kompetensi yang memadai bukan hanya merugikan individu, tetapi juga berisiko mencederai masa depan pendidikan.

Pada akhirnya, rendahnya hasil uji kompetensi guru bukanlah aib. Ia adalah alarm. Sebuah ajakan bercermin bagi semua pihak; guru, sekolah, pemerintah, dan perguruan tinggi untuk berani jujur, berani berbenah, dan berani memperbaiki sistem. Dari kejujuran itulah jalan menuju pendidikan yang lebih bermutu dapat benar-benar dimulai.