Inovasi Kebijakan Pendidikan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat

Oleh Abdul Haris Citra Atmaja, S.Ag

Dalam sebuah negara, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menyediakan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi seluruh warganya. Ini melibatkan kebijakan dan investasi dalam sektor pendidikan, pelatihan guru, pengembangan kurikulum yang relevan, serta pembangunan infrastruktur pendidikan yang memadai. Penyelenggaraan pendidikan merupakan syarat mendasar bagi rekonstruksi suatu peradaban. Ini adalah layanan dasar yang dibutuhkan setiap individu dan tanggung jawab yang harus dilakukan oleh negara.

Tujuannya adalah untuk menciptakan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk melakukan aktivitas sehari-hari sesuai dengan karakteristik bawaan mereka. Ini akan memungkinkan mereka untuk meningkatkan kehidupan mereka secara progresif dari waktu ke waktu. Dimana Pendidikan merupakan satu hal yang paling penting dalam kehidupan manusia. Setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan yang layak dan juga merata (Fitri, 2021). Pendidikan adalah proses pengembangan dan pemberian pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai kepada individu dalam rangka meningkatkan kemampuan dan kualitas hidup mereka. Pendidikan tidak hanya terjadi di lingkungan sekolah, tetapi juga dapat terjadi di rumah, komunitas, dan lingkungan sekitar.

Selain itu menurut Lengkana & Sofa (2017) Pendidikan merupakan sebuah  sistem  yang  tidak  dapat  dijalankan jika  salah  satu  subsistem  tersebut  memiliki permasalahan     dan mengakibatkan tidak optimalnya peran setiap subsistem untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan. Undang-undang Dasar 1945 pasal 31 mengamanatkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan pemerintah sebagai penyelenggara negara wajib membiayai dan menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu. Pada tatanan pengelolaan pendidikan, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menerangkan terkait pembagian kewenangan tata kelola, di mana Pemerintah Provinsi diberi kewenangan untuk menjalankan pengelolaan pendidikan tingkat menengah. Faktanya ini tentu bukanlah suatu hal yang mudah untuk dilakukan.

Berbagai permasalahan terkait aspek-aspek penyelenggaraan pendidikan menjadi suatu tantangan tersendiri yang harus dipecahkan oleh pemerintah daerah. Maka dari itu tuntutan  peran  peserta  didik diharapkan mampu membawa perubahan positif di tengah situasi melalui pemahaman  yang diberikan oleh   pengajar (Ansori & Sari, 2020).

Sejalan dengan hal tersebut, Dinas Pendidikan Jawa Barat yang memiliki tanggung jawab secara teknis dan administratif dalam penyelenggaraan pendidikan di Jawa Barat menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 59 Tahun 2017. Dalam hal ini Dinas Pendidikan Jawa Barat melaksanakan tugas pokok yang meliputi pembinaan sekolah menengah atas, sekolah menengah kejuruan, pendidikan khusus serta guru dan tenaga kependidikan yang menjadi kewenangan Provinsi, melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk Sekretariat Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat serta melaksanakan tugas pembantuan sesuai bidang tugasnya.

Secara khusus, Dinas Pendidikan berperan dalam dinamika pembangunan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan dengan mengacu pada RPJMD 2018-2023 yang memiliki target sasaran berupa peningkatan aksesibilitas dan mutu pendidikan melalui strategi penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, merata, dan terjangkau bagi semua. Sebagai salah satu provinsi terbesar di Indonesia, Jawa Barat memiliki skor indeks pembangunan manusia (IPM) sebesar 73,12 poin (BPS, 2023). Angka IPM tersebut merupakan tolak ukur kinerja pembangunan yang dibentuk melalui 3 (tiga) dimensi yaitu pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Kontribusi dimensi pendidikan dalam peningkatan IPM sendiri dapat terlihat dari Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Pendidikan merupakan hal fundamental dalam pembangunan karena berkaitan dengan ukuran kondisi kualitas SDM suatu bangsa.

Di Provinsi Jawa Barat sendiri, masih banyak masalah pendidikan yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah. Dinas Pendidikan Jawa Barat kemudian merumuskan sejumlah isu strategis yang diantaranya adalah kesekretariatan; pendidikan pembinaan SMA, pendidikan dan pembinaan SMK, serta pendidikan khusus dan GTK. Secara garis besar, keempat isu strategis tersebut Adanya isu-isu tersebut pada dasarnya berangkat dari kondisi yang terjadi saat ini belum sesuai dengan yang diharapkan.

Pada dasarnya, sebuah inovasi kebijakan hadir akibat masalah publik yang kian kompleks dan dinamis sehingga diperlukan pemecahan masalah yang lebih efektif dan efisien. Setelah merumuskan sejumlah isu strategis, Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan meluncurkan sebuah inovasi kebijakan terkait pendidikan karakter berbasis agama dan budaya Jawa Barat yang dikenal dengan nama “Pendidikan Juara”. Dari sisi instrumen regulasi, inovasi kebijakan ini didasarkan pada sejumlah peraturan terkait mulai dari yang ada di tingkat pusat hingga daerah. Meskipun demikian, namun masih terdapat beberapa permasalahan seperti ketidakjelasan regulasi, tidak adanya regulasi khusus mengenai inovasi kebijakan, serta kapabilitas sumber daya manusia dan aspek penunjang lainnya. Untuk itu pemerintah Provinsi Jawa Barat bukan hanya jajaran eksekutif, tapi juga legislatif untuk sama-sama bersinergi sehingga dapat mengurangi kebijakan yang tidak efektif dan kebijakan yang sering berganti seiiring dengan pergantian pimpinan daerah atau pimpinan setingkat dinas. Kemudian dari sisi instrumen ekonomi dan keuangan, inovasi kebijakan Pendidikan Juara dinilai masih harus lebih memperhatikan beberapa hal krusial.

Meskipun sudah ditunjang dengan dana yang besar, akan tetapi hal ini masih tidak sebanding dengan kebutuhan dan tingkat pengeluarannya. Di samping itu, adanya desentraslisasi keuangan yang dilakukan kepada KCD juga menimbukan kekhawatiran dalam pengelolaannya. Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Jawa Barat terus menjalankan koordinasi untuk melakukan pengajuan kembali pada APBD perubahan kepada DPRD Jawa Barat melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah disertai dengan konsolidasi dan pengawasan yang berkualitas. Terakhir dari instrument lunak, pelaksanaan inovasi kebijakan di bidang pendidikan terlihat APM dan APK yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, pada kenyataannya pemerintah masih belum bisa memaksimalkan strategi komunikasi kebijakan sehingga tidak jarang ada pihak-pihak yang belum tahu dan paham tentang inovasi yang dikeluarkan. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya tindak lanjut dari kerjasama yang dilakukan untuk sama- sama membuat program atau kebijakan yang disusun bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan mitra yang melakukan kerjasama.