INTERAKSI MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA DENGAN APARATUR SIPIL NEGARA

Oleh Rahman Mulyawan

(Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan Fisip Unpad)

 

Manajemen sumber daya manusia adalah suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktifitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Bagian atau unit yang biasanya mengurusi sdm adalah departemen sumber daya manusia atau dalam bahasa inggris disebut HRD atau human resource department. Menurut A.F. Stoner manajemen sumber daya manusia adalah suatu prosedur yang berkelanjutan yang bertujuan untuk memasok suatu organisasi atau perusahaan dengan orang-orang yang tepat untuk ditempatkan pada posisi dan jabatan yang tepat pada saat organisasi memerlukannya. Departemen atau Divisi yang mengelola masalah sumber daya manusia ini biasanya dipegang oleh Divisi atau Depar-temen Sumber Daya Manusia yang memiliki Peran, Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab sebagai berikut:

1.              Melakukan persiapan dan seleksi tenaga kerja

a.              Persiapan. Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul. Yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan perkiraan/forecast akan pekerjaan yang lowong, jumlahnya, waktu, dan lain sebagainya. Ada dua faktor yang perlu diperhatikan dalam melakukan persiapan, yaitu faktor internal seperti jumlah kebutuhan karyawan baru, struktur organisasi, departemen yang ada, dan lain- lain. Faktor eksternal seperti hukum ketenagakerjaan, kondisi pasa tenaga kerja, dan lain sebagainya.

b.              Rekrutmen tenaga kerja. Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat pegawai, karyawan, buruh, manajer, atau tenaga kerja baru untuk memenuhi kebutuhan sdm oraganisasi atau peru- sahaan. Dalam tahapan ini diperluka analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan dan juga spesifikasi pekerjaan.

c.              Seleksi tenaga kerja. Seleksi tenaga kerja adalah suatu proses mene-mukan tenaga kerja yang tepat dari sekian banyak kandidat atau calon yang ada. Tahap awal yang perlu dilakukan setelah menerima berkas lamaran adalah melihat daftar riwayat hidup / CV / curriculum vitae milik pelamar. Kemudian dari pelamar dilakukan penyortiran antara pelamar yang akan dipanggil dengan yang gagal memenuhi standar suatu pekerjaan. Lalu berikutnya adalah memanggil kandidat terpilih untuk dilakukan ujian test tertulis, wawancara kerja / interview dan proses seleksi lainnya.

2.              Pengembangan dan evaluasi karyawan

Tenaga kerja yang bekerja pada organisasi atau perusahaan harus mengu- asai pekerjaan yang menjadi tugas dan tanggungjawabnya. Untuk itu di- perlukan suatu pembekalan agar tenaga kerja yang ada dapat lebih mengu- asai dan ahli di bidangnya masing-masing serta meningkatkan kinerja yang ada. Dengan begitu proses pengembangan dan evaluasi karyawan menjadi sangat penting mulai dari karyawan pada tingkat rendah maupun yang tinggi.

3.              Memberikan kompensasi dan proteksi pada pegawai.

Kompensasi adalah imbalan atas kontribusi kerja pegawai secara teratur dari organisasi atau perusahaan. Kompensasi yang tepat sangat penting dan disesuaikan dengan kondisi pasar tenaga kerja yang ada pada lingkungan eksternal. Kompensasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang ada dapat menyebabkan masalah ketenaga kerjaan di kemudian hari atau pun dapat menimbulkan kerugian pada organisasi atau perusahaan. Proteksi juga perlu diberikan kepada pekerja agar dapat melaksanakan pekerjaannya dengan tenang sehingga kinerja dan kontribusi perkerja tersebut dapat tetap maksimal dari waktu ke waktu.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka apabila manajemen sumber daya manusia ini terkait dengan kinerja aparatur pemerintah akan menghasilkan suatu program peningkatan kualitas terhadap aparatur pemerintah. Dengan kata lain kualitas aparatur pemerintah harus dikelola dengan maksud selain untuk meningkatkan kualitas kinerja aparatur juga untuk menyeleksi, menempatkan, memberikan proteksi, rewards and punishment atau evaluasi dan penilaian terhadap prestasi kerja aparat. Jadi manajemen atau pengelolaan sumber daya manusia aparat memiliki pengertian yang sangat luas dimana ujung dari semua itu adalah untuk melayani masyarakat secara baik, bertanggung jawab dan profesional.

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu faktor yang untuk meningkatkan produktivitas kinerja suatu organisasi atau instansi. Oleh karena itu, diperlukan Sumber Daya Manusia yang mempunyai kompetensi tinggi karena keahlian atau kompetensi akan dapat mendukung peningkatan prestasi kinerja karyawan. Selama ini pada umumnya di instansi pemerintahan belum mempunyai pegwai dengan kompetensi yang memadai, ini dibuktikan dengan masih rendahnya produktivitas pegawai dan sulitnya mengukur kinerja pegawai di lingkup instansi pemerintahan.

Idealnya sebagai Abdi Negara, seorang ASN harus selalu melaksanakan tugas-tugas negara dan mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sedangkan sebagai Abdi Masyarakat, mengandung pengertian bahwa dalam melaksanakan tugasnya, seorang ASN harus tetap berusaha melayani kepentingan masyarakat dan memperlancar segala urusan anggota masyarakat.

Adanya Pedoman Khusus Manajemen Sumber Daya Manusia dimaksudkan untuk mengelola potensi sumber daya manusia aparat dalam rangka pela-yanan publik, sedangkan tujuannya adalah sebagai pedoman bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola potensi dan kualitas sumber daya manusia aparat dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Penyusunan Pedoman Khusus Manajemen Sumber Daya Manusia bermanfaat sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk menentukan kebijakan pembangunan daerah dalam hal: (1) Mengelola potensi dan kualitas sumber daya manusia aparat guna memaksimalkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (2) Menyusun strategi dalam mengelola sumber daya manusia aparat di lingkungan pemerintah daerah guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; (3) Evaluasi dan pengawasan terhadap pengelolaan dan pembinaan sum- ber daya manusia aparat Pemerintah Daerah.

-o-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3