ISLAM DAN NEGARA

Penulis: Mira Septi Irawan

Dibaca: 121 kali

Mira Septi Irawan

Oleh Mira Septi Irawan

 

Islam merupakan aqidah atau keyakinan bahwa Allah adalah satu-satunya tuhan yang berkuasa, dalam I

slam aqidah dinyatakan melalui syahadat yang berarti pengakuan iman kepada Allah dan meyakini Nabi Muhammad merupakan utusan-Nya. Tidak hanya itu terdapat beberapa aspek lain dalam aqidah, yaitu kitab suci Al-Qur’an yang menjadi pedoman dalam kehidupan manusia dan merupakan wahyu yang di turunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Islam merupakan agama yang sangat perhatian sehingga memberikan pemahaman secara lebih rinci terhadap segala permasalahan dalam kehidupan sehari hari yang di rangkum dalam Hadits dan menjadi sumber ajaran islam bagi umat muslim. Islam adalah agama yang sempurna dimana segala aspek kehidupan diatur dan diperhatikan begitupun dalam urusan beragama dan bernegara.

Negara merupakan suatu daerah yang didasari politik dan hukum yang memiliki wilayah dan batas geografis tertentu, memiliki pemerintahan sendiri, memiliki peduduk, dan berdaulat atas urusan internal dan eksternanya. Konsep negara adalah salah satu elemen terpenting dalam dalam ilmu politik dan hukum internasional dan setiap negara memiliki kara-teristik dan struktur yang unik. Sebuah negara memiliki berbagai bentuk pemerintahan yang berbeda-beda, seperti republik, monarki atau sistem pemerintahan lainnya, tergantung pada konstitusi dan tradisi politiknya. Salah satu unsur terpenting dalam negara dalah agama itu sendiri, yang dimana agama menjadi pembimbing dan menjadi petunjuk bagi pemeluknya.

Islam dan negara memiliki hubungan yang sudah terjadi sejak lama, keduanya tidak dapat dipisahkan sebab membutuhkan satu sama lain. Islam ada sebagai petunjuk dalam kehidupan bernegara agar manusia mampu untuk mengemban amanah sesuai dengan ajaran-ajaran yang ada dalam kitab suci Al-Qur’an. Korelasi antara Islam dan negara menjadi faktor pemersatu sebagaimana yang telah dijelaskan (Supriadi, 2015) Dalam sebuah negara, agama memiliki empat faktor, antara lain yaitu agama sebagai faktor pemersatu, agama sebagai pendorong berhasilnya proses politik dan kekuasaan, agama sebagai legitimasi sistem politik, dan agama sebagai sumber moralitas.

Hubungan Islam dan negara sangat banyak terletak pada berbagai macam konteks seperti sejarah, budaya juga pada politik negara. Indonesia memiliki ciri khasnya sendiri dalam hubungannya dengan Islam, dimana Islam menjadi salah satu agama utama yang dianut atau dipeluk oleh mayoritas penduduknya, terdapat beberapa aspek penting hubungan antara Islam dan negara :

1.               Pancasila Sebagai Dasar Negara :

“Ketuhanan Yang Mah Esa,” merupakan sila pertama dasar negara yang mencerminkan prinsip keberagaman agama di Indonesia, dalam sila pertama ini ditekankan pentingnya mempunyai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa di kehidupan bermasyarakat. Sila ini mencerminkan prinsip kebebasan beragama dan berkeyakinan di Indonesia, warga Indonesia memiliki hak untuk memilih keyakinan mereka sendiri.

Pancasila dengan tegas menyatakan bahwa semua warga negara memiliki hak yang sama untuk menjalankan agama atau kparcayaannya dengan damai, dimana pancasila menjamin kebebasan beragama bagi semua warganya. Sila pertama ini juga menunjukkan begitu pentingnya spiritualitas dan nilai-nilai keagamaan dalam membentuk karakter masyarakat di Indonesia. Ada beragam agama yang di anut di Indonesia, namun sila pertama ini mampu mencerminkan komitmen bangsa Indonesia untuk menghormati keberagaman agama dan keyakinan juga memastikan bahwa negara ini memperlakukan semua warganya dengan adil, tanpa membedakan agama dan keyakinan yang di anut.

2.               Islam Sebagai Agama Mayoritas :

Indonesia termasuk kedalam negara dengan mayoritas muslim, tercatat lebih dari 87% penduduk Indonesia adalah Muslim, itulah yang menyebabkan Indonesia menjadi negara dengan populasi muslim terbesar dunia. Meski demikian Indonesia merupakan negara dengan beragam agama, budaya dan etnis. Setiap warga bebas menganut agama pilihannya dan mendapatkan perlindungan. Negara memahami pentingnya keberagaman keyakinan dan berkomitmen untuk melindungi hak semua warga negaranya.

3.               Konstitusi dan Kebebasan Bragama :

Warga negara Indonesia memiliki hak untuk memeluk agama dan berkeyakinan sesuai dengan pilihan mereka tanpa deskriminasi yang telah dijamin dalam UUD 1945. Terdapat beberapa hal penting yang berkaitan dengan konstitusi dan kebebasan beragama di Indonesia:

1.                           Pancasila

Pancasila yang merupadan dasar negara Indonesia, yang mana terdapat prinsip “ Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam sila pertama. Hal ini menegaskan prinsip kebebasan beragama dan menghormati keberagaman keyakinan di masyarakat.

2.                           UUD 1945

Pasal 29 UUD 1945 dengan tegas menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah sesuai dengan agama dan keercayaannya.

3.                           Perlindungan Hukum

Pasal 28E dan 28I UUD 1945 mengatur hak asasi manusia, termasuk juga didalamnya hak hak untuk beragama. Mencakup banyak hal termasuk menjalankan ibadah, memilih agama, dan mengembangkan keyakinan tanpa adanya campur tangan negara.

4.                           Undang-Undang

Terdapat berbagai Undang-Undang  yang mengantur kebebasan beragama dan hak-hak agama. UU N o. 39 Tahun 1999 merupakan Undang-Undang tentang Kebebasan Beragama dan Kepercayaan.

5.                           Kerukuna Umat Beragama

Upaya untuk menciptakan kerukunan antar umat beragama dan dialog antar agama di dorong dan dukung oleh pemerintah Indonesia. Termasuk kedalamnya pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) di berbagai tingkat, baik tingkat kabupaten atau kota maupun provinsi guna memelihara kerukunan antar agama dan memfasilitasi dialog forum.

6.                           Peraturan Daerah 

Indonesia merupakan negara yang luas dan memiliki banyak daerah, beberapa daerah di Indonesia memiliki peraturan terkait kebebasan beragama. Peraturan tersebut berbeda-beda setiap daerahnya, misalnya Aceh yang menenggunakan hukum syariah dalam peraturan daerahnya.

4.               Hukum Islam dan Hukum Sipil :

Terdapat dua sistem hukum di Indonesia, yaitu hukum syariah dan hukum sipil. Hukum ini saling berdampingan terkait dengan keberagaman agama di Indonesia.

1.     Hukum Islam (Syariah)

a.     Hukum Islam di Indonesia didasarkan pada ajaran Islam yang kemudian berlaku bagi warga negara muslim. Hal ini diatur dalam hukum perdata Islam yang ditetapkan secara pararel dengan hukum sipil. Hukum ini termasuk kedalam hukum keluarga Islam, seperti pernikahan, perceraian, dan warisan.

b.     Lembaga Pengadilan Agama merupakan lembaga yang menangani masalah hukum Islam, perkara-perkara hukum keluarga ditangani dengan sistem di pengadilan agama Indonesia yang beroperasi secara pararel dengan pengadilan sipil.

c.     Fatwa-fatwa agama Islam dikeluarkan oleh Majlis Ulama Indonesia (MUI) dimana fatwa tersebut berfungsi sebagai pedoman non-legal namun memiliki pengaruh besar bagi kehidupan Muslim di Indonesia.

2.     Hukum Sipil

a.     Hukum sipil di Indonesia merupaka sistem hukum yang berlaku bagi semua warga negara, mencakup hukum pidana, hukum perata, hukum bisnis, dan hukum lainnya.

b.     Undang-Undang mengatur hukum sipil di Indonesia, seperti Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Hukum Acara Perdata (KUHAP) dan undang-undang lain yang beerkaitan dengan aspek kehidupan sipil.

5.     Pendidikan Agama :

Pendidikan agama merupakan bagian penting dari kurikulum yang ada di Indonesia. Hal ini merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional, dimana Indonesia memberikan tempat yang penting bagi pendidikan agama dalam sistem pendidikannya. Pendidikan agama ini diajarkan sesuai dengan agama yang dianut oleh siswa, ada juga lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan agama lebih lanjut kepada siswa yang menganut agama lain selain Islam. Pendidikan agama dimaksudkan untuk memastikan bahwa warga negara memiliki pemahaman kuat terkait nilai-nilai keagamaan di masyarakat.

6.     Partisipasi Politik Islam :

Sering kita jumpai pertai politik berasis Islam, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS) serta Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Partai-partai tersebut mempengaruhi kebijakan pemerintah berdasarkan prinsip-prinsip islam.

7.     Kerukunan Antaragama :

Kerukunan antar agama merupakan konsep dimana berbagi agama atau kepercayaan dianut oleh individu-individu yang hidup berdampingan secara damai serta saling menghormati. Kerukunan antar agama sangat penting untuk kedamaian, toleransi bagi masyarakat yang memiliki kepercayaan dan keyakinan berbeda.

BIODATA PENULIS

Penulis adalah Mira Septi Irawan, mahasiswi aktif program studi Komunikasi Penyiaran Islam, Institut Ummul Quro Al-Islami Bogor. Lahir dari seorang ibu berdarah melayu di kota Jambi pada tanggal 10 September 2002. Bisnis menjadi salah satu hobinya, memiliki skill menjadi desain grafis, pengisi suara, fotographer, vidiographer dan editing.

Tag:
Nalar Lainnya
...
Dadan Supardan

Cerutu

Nalar Lainnya
...
ENDANG KOMARA

INDEPENDENSI ASN

...
Asep S. Muhtadi

Komunikasi Pembelajaran di Masa Pandemi

...
Prof. Dr Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H.,M.H.,M.Si.

EKSISTING DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

...
...
...