ISU HAM ANAK DAN PEREMPUAN MASIH DOMINAN DI JAWA BARAT

Isu pokok Hak Asasi Manusia yang ada dalam Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2019  tentang Rencana Nasional Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) tahun 2019-2015 ada 4 (empat) isu utama yaitu Perempuan, Anak, Disabilitas, dan Masyarakat Adat. Untuk saat ini Isu HAM  menyangkut anak dan perempuan di provinsi Jawa Barat masih sangat dominan.

Berbagai persoalan yang menimpa anak-anak sebagai pekerja anak maupun anak sedang bekerja   baik di sektor formal maupun informal. Pekerja anak adalah mereka yang bekerja dan dipekerjakan dalam sektor formal maupun informal. Sementara anak sedang bekerja adalah anak karena kondisi perekonomian keluarga terbatas, terpaksa anak bekerja membantu keluarga  mengurangi beban ekonomi keluarga.

Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan adalah sebagai berikut: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Tujuan utama dari perlindungan anak adalah memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi dalam masyarakat sesuai dengan martabat dan hak asasi manusia. Berikut beberapa UU yang mengatur tentang perlindungan anak.

Selain itu persoalan perempuan khususnya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang banyak meninpa kaum perempuan di Jawa Barat masih tergolong besar khususnya di wilayah Kabupaten Cianjur, Sukabumi, Indramayu, Bogor, dan Subang.

Menyangkut Tenaga Kerja Wanita atau pekerja Imigran yang ke Timur Tengah banyak menjadi  korban eksploitasi di tempat kerja maupun sebelum keberangkatan dan menjelang kepulangan   menjadi pemberitaan di berbagai media sosial. Kepada para TKW Indonesia sebelum ke luar negeri, hendaknya diberikan pelatihan keterampilan serta pemahaman agar kelak materi atau gaji         yang didapatkan harus diinvestasikan untuk meningkatkan keterampilan dan SDM keluarga  terdekat, bukan dipakai untuk hal-hal yang konsumtif.

Oleh karena itu diharapkan kepada pemerintah daerah di masing-masing kabupaten kota di Jawa Barat bisa berkolaborasi dalam melakukan berbagai program untuk mencengah terjadinya  berbagai pelanggaran HAM bagi anak dan perempuan. Hal ini sesuai dengan amanah konstitusi  bahwa negara mempunyai tanggung jawab untuk melakukan Perlindungan, Pemenuhan, Pemajuan, Penegakan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia. Pasal 28I ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi, “Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

Demikian disampaikan Kepala Bidang HAM Hasbullah Fudail ketika menjadi nara sumber dalam Sosialisasi Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (Ranham) Bagian Hukum Setda Kabupaten Cianjur tahun 2024 di Hotel Bydiel, Rabu 24 Juli 2024.

Acara sosialisasi ini dibuka oleh Kepala Bagian Hukum Sekretaris Daerah Kabupaten Cianjur Dr. Muhammad Irfan Sofyan dengan menghadirkan Nara Sumber Hasbullah Fudail (Kanwil Kemenkumham Jawa Barat), Adrian (Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Barat) dan Epi Mulyana (Role Model Bagian Hukum Setda Kota Tasikmalaya) serta dihadiri beberapa Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) Kabupaten Cianjur.

\