ISU-ISU AKTUAL PEMILU 2024 DALAM DIALOG KEBANGSAAN DI UPI BANDUNG

Bandung sebagai ibukota provinsi Jawa Barat sekaligus barometer pergerakan dan aktivis kemahasiswaan, pada hari ini Sabtu 5 Mei 2024 bertempat di Universitas Pendidikan Indonesia mengadakan Dialog Kebangsaan Dalam Rangka Mewujudkan Indonesia Harmoni dengan mengangkat tema seputar isu-isu aktual Pemilu 2024.

Acara ini digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Himpunan Mahasiswa Civitas Hukum Fakultas Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan Sosial UPI Bandung dengan menghadirkan dua narasumber Doktor Asep Mahfudz, dosen kebijakan publik Univerditas Pendidikan Indonesia dan Hasbullah Kepala Bidang HAM Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat. Dihadiri oleh para mahasiswa UPI dan kampus di seputar Bandung dengan berbagai isu aktual seputar Pemilu 2004.

Dalam dialog tersebut beberapa isu aktual yang muncul dan dibahas oleh kedua nara sumber   antara lain:

Tuntutan Reformasi Untuk Pemilu Independen dan Demokratis

Tumbangnya Orde Baru menjadi Orde Reformasi dengan dimotori para mahasiswa dan para aktivis menghendaki adanya perubahan total dalam sistem pemerintahan dan politik di Indonesia. Pemilihan umum sebagai tonggak untuk meletakkan sistem pemerintahan yang demokratis dengan memberi kewenangan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menyelenggarakan pemilu secara independen dan netral.

Pada Orde Baru jumlah partai politik hanya 3 kekuatan yaitu Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Golongan Karya. Selama Orde Baru Golkar selalu meraih kemenangan dalam setiap pemilu dan penyelenggara pemilu saat itu dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri yang dianggap tidak netral karena bagian dari pemerintahan. Dengan sistem pemilu yang lebih baik sebagai hasil reformasi maka penyelenggara pemilu dilakukan oleh sebuah Komisi yang terbentuk dengan mengakomodir para intelektual, aktivis, dan para pejuang demokrasi perwakilan Parpol menjadi anggota penyelenggara pemilihan umum.

Keterwakilan 30% Perempuan yang Belum Tercapai

Kebijakan afirmasi untuk 30% perempuan dalam kepengurusan partai politik maupun calon anggota legislatif sampai hari ini belum memberikan hasil yang maksimal. Khusus untuk  keanggotaan Legislatif DPR RI sampai saat ini belum bisa dipenuhi sebanyak 30%.

Keterwakilan perempuan dalam pengambilan kebijakan maupun di ranah politik sangat banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat kita yang tidak terlalu memberi peran dan kurang percaya terhadap eksistensi kaum perempuan.

Aktivis Kampus Gagal Mengawal Reformasi

Tumbangnya Orde Baru dan memasuki reformasi yang berjalan hampir dua dekade saat ini menunjukkan jalan penyimpangan. Para aktivis yang dulu berjuang untuk reformasi dengan berbagai idealismenya setelah masuk dalam lingkaran kekuasaan atau pengambilan keputusan malah ikut terlibat dalam budaya korupsi yang hari ini semakin merajalela.

Masuknya kaum aktivis dan intelektual dalam pengambilan keputusan maupun bergabung di partai politik saat ini bisa kita anggap gagal dalam mengawal reformasi untuk terciptanya sistem pemerintahan yang bersih dari KKN.

Sistem Pemilu Liberal

Sistem pemilu yang dahulunya proporsional tertutup menjadi terbuka serta dengan satu orang satu suara menjadikan nilai permusyawaratan perwakilan atau musyawarah mufakat yang ada dalam Pancasila tidak lagi dipakai. Kita memasuki sistem pemilu yang sangat liberal. Bahwa satu orang satu suara tidak melihat lagi latar belakang kemampuan seseorang apakah dia seorang intelektual, masyarakat biasa, orang kaya, orang miskin, status suaranya disamakan.

Asep maupun Hasbullah mengajak kepada para mahasiswa yang hadir sebagai pemilih pemula untuk lebih cerdas dalam menggunakan hak pilihnya yang dijamin secara undang-undang  dengan tidak menjadi golput. Pilihlah Presiden dan anggota Legisltaif dengan melihat jejak rekam digital masing-masing calon atas prestasi dan visi yang ditawarkan untuk Indonesia ke depan.

Setelah acara dialog, Hasbullah secara khusus juga mengajak pertemuan kepada para Alumni Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM (FPSH HAN) Jawa Barat yang menjadi mahasiswa dan menempuh pendidikan di UPI khususnya Fakultas Ilmu Pendidikan Sosial Prodi Pendidikan Kewarganegaraan untuk berkolaborasi dengan berbagai organisasi kampus maupun pemangku kepentingan dalam mendorong meningkatnya kesadaran hukum dan HAM di kalangan mahasiswa maupun masyarakat.