ISU-ISU HAM TERKINI DI JAWA BARAT DALAM RAKOR AKSI-HAM DAN KKP-HAM

Oleh Hasbullah Fudail

Rencana Aksi Hak Asasi Manusia (RANHAM) 2021-2025 yang telah ditetapkan pemerintah dengan Nomor 51 Tahun 2021 menjadi panduan bagi seluruh Kementerian/Lembaga/Badan, pemerintah provinsi/kabupaten/kota dalam perlindungan, penghormatan, pemenuhan, penegakan, dan pamajuan HAM. Sasaran strategis dalam Ramham 2021-2025 yaitu Perempuan, Anak, Penyandang Disabilitas, dan Masyarakat Adat.

Beberapa isu HAM terkini yang menjadi perhatian publik di Jawa Barat mencakup:

1. Pengesahan Rancangan Undang Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang baru saja ditetapkan di DPR RI. RUU ini memuat sembilan tindak pidana kekerasan seksual yakni pelecehan seksual nonfisik, pelecehan seksual fisik, pemaksaan kontrasepsi, pemaksaan sterilisasi, pemaksaan perkawinan, penyiksaan seksual, eksploitasi seksual, perbudakan seksual, serta kekerasan seksual berbasis elektronik. RUU ini akan mengubah paradigma kita tentang  pemaksaan kotrasepsi dan pemaksaan perkawinan yang selama ini banyak diderita dan dipaksakan kepada kaum perempuan.

2. Kota Depok sebagai kota paling intoleran. Dijadikannya kota Depok sebagai kota yang paling intoleran (banyak melakukan pelanggaran HAM) oleh survei NGO Setara Institute, perlu ada langkah bersama untuk menjawab  hasil survei tersebut. Berbagai sanggahan pejabat pemerintah (Gubernur, Wakil Gubernur, Kesbangpol, Wakil Walikota) sudah disampaikan atas hasil survei tersebut.

3. Dugaan Peraturan Daerah melanggar HAM. Adanya ketetapan Pemerintah Kota Bogor atas PERDA Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual, dianggap melanggar HAM oleh beberapa kelompok pejuang HAM. Sehingga Perda tersebut perlu kembali untuk disosialisasikan agar tidak menimbulkan kesalahapahaman.

Oleh karena itu, kepada seluruh pemerintah daerah khususnya bagian hukum agar mampu menjembatani berbagai isu tersebut untuk senantiasa menjadi panduan dalam penyelesaian permasalahan HAM. Selain itu Ditjen HAM dapat mengkomunikasikan dengan berbagai NGO di pusat yang melakukan aksi atau survei HAM mempunyai indikator yang tidak bersebrangan. Akan sangat memalukan jika suatu kabupaten/kota memperoleh penghargaan KPP HAM dari Kementerian Hukum dan HAM, tetapi dicap sebagai kota intoleran. 

Kanwil Kemenkumham Jabar bertekad mendukung secara penuh Rapat Koordinasi Aksi HAM dan KPP HAM terkait Pemenuhan Capaian Kinerja Bidang HAM serta Pelaporan B04 dan Evaluasi Kabupaten/Kota Peduli HAM Provinsi Jawa Barat yang sekaligus merupakan program kerja dari Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I Tahun 2022. Hal ini merupakan komitmen kuat Kanwil Kemenkumham Jabar dalam upaya Pemenuhan dan Pemajuan Hak Asasi Manusia. 

Demikian disampaikan Kepala Bidang HAM Kanwil Kemenkumham Jawa Barat Hasbullah Fudail dalam sambutan pembukaan dan penutupan acara Rapat Koordinasi Aksi HAM dan Kabuapten Kota Peduli HAM (KKP-HAM), Kamis, 14 April 2022 di Aula Kanwil Kemenkumham Jawa Barat. Kegiatan ini dilaksanakan secara Onsite dan Virtual melalui Aplikasi Zoom dengan  mengundang Pengelola Aksi HAM Bappeda serta Sekretariat Ranham/Bagian Hukum dari 27 Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Kegiatan ini diharapkan mampu menjawab persoalan yang berhadapan dengan hukum. Selain itu, adanya Pelayanan Komunikasi Masyarakat (Yankomas) yang bertujuan untuk pemberian layanan terhadap masyarakat tentang adanya dugaan permasalahan Hak Asasi Manusia yang dikomunikasikan maupun yang belum dikomunikasikan oleh seseorang atau kelompok orang diharapkan dapat menjadi solusi terbaik dalam mengatasi berbagai permasalahan yang ada di masyarakat.

Narasumber pada kegiatan Rakor Aksi HAM Wilayah Jawa Barat yaitu Analis Kebijakan Ahli Madya sekaligus sebagai Koordinator Kerjasama Dalam Negeri dan Ranham Wilayah I Ditjen HAM Kemenkumham R.I Widayanti, Kepala Bagian Bantuan Hukum dan HAM Biro Hukum dan HAM Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat Arief Nadjemudin dan Analis Permasalahan Hukum Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Epi Mulyana.

Arief Nadjemudin menyampaikan bahwa sasaran Aksi HAM pada tahun 2022 akan difokuskan kepada 4 komponen penunjang yaitu: 1. Kelompok Perempuan, 2. Kelompok Anak, 3. Kelompok Penyandang Disabilitas, 4. Kelompok Masyarakat Adat. Hasil dari keempat komponen tadi kemudian dikompilasi untuk dinilai apakah telah memenuhi syarat menjadi Kab/Kota Peduli HAM sesuai dengan yang dirujuk oleh Direktorat Jenderal Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan HAM R.I.

Widayanti dalam paparannya menyampaikan Penilaian Aksi HAM di tahun 2022 akan dilihat dari administratif dan Substansi, Kelengkapan Data Dukung. Oleh karena itu, Widayanti meminta kepada Pemerintah Kab/Kota di Jawa Barat untuk memenuhinya secara lengkap serta terlihat progres pemenuhannya. Pada kesempatan ini dijelaskan secara rinci mengenai teknis penilaian Aksi HAM untuk Penilaian Kab/Kota Peduli HAM. Total rata-rata Capaian Pemerintah Provinsi Jawa Barat di Tahun 2021 yang lalu mencapai 60%. Dalam hal ini disampaikan beberapa catatan atas Laporan Aksi HAM di Daerah Jawa Barat sehingga ke depan setiap Pemerintah Kab/Kota dapat memperbaiki serta meningkatkan di tahun 2022 mencapai 100%.

Epi Mulyana dalam paparannya menjelaskan teknis secara terperinci mengenai pengisian format yang digunakan sebagai dasar penilaian Kab/Kota Peduli HAM. Epi Mulyana sebagai perwakilan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya dijadikan sebagai Pilot Project di Jawa Barat, karena Kota Tasikmalaya telah meraih Kab/Kota Peduli HAM selama 8 tahun secara berturut-turut sejak tahun 2012 dan dianggap telah berhasil sebagai suksesor dan penyemangat bagi Kab/Kota lain di Jawa Barat untuk meraih Predikat Kab/Kota Peduli HAM.