Penulis: Dr. H. Dedi Nurhadiat, M.Pd

Dr. H. Dedi Nurhadiat, M.Pd
Oleh Dr. H. Dedi Nurhadiat,
M.Pd
(Komunitas Cinta Indonesia)
Jangan meremehkan kabar
burung, dan berita di berbagai media, termasuk di medsos. Segera luruskan jika
mampu. Sebab akan lahir orang teraniaya, akibat berita itu. Perlu diingat,
bahwa doa orang demikian selalu dikabulkan Allah. Jangan sampai kita ikut menanggung
akibatnya.
Isu Neil Alden Armstrong,
turun di bulan, membuat tekuk lututnya Rusia di perang dingin waktu itu. Maka
gerakan non blok menjadi tak punya posisi lagi. Viralnya klakson telolet bus,
Anthraks yang menular dari hewan ternak, HIV, ebola, hingga Covid-19. Semua
memiliki makna dan berdampak. Sudah cukup dijadikan pembelajaran dan layak
dijadikan sebagai catatan sejarah kelam dunia ini.
Berita apapun yang menyebar,
bisa viral, jika ada mesin pendongkraknya. Jika dibiarkan akan ada dampak pada
kemanusiaan dan bahayanya pada kebijakan yang mengikuti kehendak pembuat
skenario. Jika sudah terlanjur besar sulit memadamkannya, seperti revisi UUD45,
marak masuknya TKA ilegal, dan Wacana Perubahan Pancasila.
A. SKB SERAGAM CIRI KHAS
AGAMA TERTENTU
Karena protes segelintir
orangtua bisa berakibat pada kebijakan sekala nasional, jika ada motor
penggeraknya. Seperti bubarnya RSBI karena ada protes dari segelintir orang
yang mengaku sebagai orangtua yang dirugikan. Konon yang protes RSBI itu tak
pernah menyekolahkan anak di sana.
Jika di Papua pernah heboh
karena ada siswi yang menolak menggunakan rok pendek. Kini di tahun 2021 heboh
tentang seragam ciri khas agama tertentu. Hebohnya SKB 3 mentri tentang seragam
ciri khas agama sangat ramai jadi perbincangan, tak ada yang berhasil
membendung isunya, padahal ini hanyalah kasus lokal. Di kala sudah membesar
perubahan kebijakan pun tak terhindarkan. Di bawah ini adalah salah satu
percakapan tentang hal di atas:
"Urusan pakaian seragam
sampai harus 3 menteri, tak ada duanya di dunia ini".
"Hanya karena urusan
orang tua yang protes di Padang sampai melibatkan 3 Mentri untuk mencabut
peraturan yang sudah dibuat puluhan tahun lamanya."
...dst
Dialog di atas itu sedang
hangat. Karena hanya cukup dengan beberapa kasus lokal saja. Bisa melahirkan
kebijakan baru tentang seragam sekolah. Jika organisasi besar pada diam di saat
ada peristiwa kecil, maka hal itu dianggap urgen. Bahkan ada yang mengatakan
model trik yang sangat jitu.
Semua pergerakan sesungguhnya
menjurus ke arah upaya pembenahan. Walau tampaknya SKB 3 mentri, seperti
melibas masifnya penerapan pakaian seragam ciri khas. Karena tampak ada
pembiaran tanpa bela diri, tanpa koreksi berarti. Maka dianggap semuanya sedang
menunggu kebijakan baru. Apa artinya riak-riak di group WA tanpa ada gerakan
dari organisasi yang kredibel.
Walau banyak yang menilai
positif dari penerapan pakaian religi di hari tertentu. Tapi sebagian kaum juga
ada yang merasakan penerapan pakaian demikian terkesan dipolitisir. Tak jarang
pakaian demikian dijadikan strategi menjerat orangtua agar memasukkan anaknya
ke sekolah tersebut, karena pakaian seragam itu, dianggap mencerminkan kurikulum
di dalamnya. Walau kadang hanya baru sebatas promosi.
Strategi pemasaran sekolah
lewat pengenaan seragam khas demikian, bisa jitu pada situasi tertentu.
Contohnya pernah berhasil, diterapkan oleh sekolah swasta, ketika pakaian
berhizab dibatasi pemerintah dalam skala nasional. Maka sekolah swasta tampil
berbeda sebagai pilihan lain.
Masyarakat generasi tua saat
ini, pernah mengalami sejarah kelam. Bahwa awal mula kebebasan siswa berhizab
di era Orde Baru sekitar tahun 1987/89, sangat dibatasi. Saat itu pakaian hizab
di sekolah sangat dilarang. Guru berhijab dapat kena sanksi dilarang mengajar.
Guru berhizab rata-rata dibebaskan dari tugas mengajar dan dikarantina dalam
ruang gerak terbatas. Guru berhizab hanya boleh jadi guru piket atau penjaga
perpustakaan saja.
Wakasek kesiswaan saat itu,
punya tugas tambahannya merazia siswa berhizab. Saat itu siswa yang teguh pada
pendirian diberi sanksi ringan hingga keras. Sampai dikeluarkan dari sekolah.
Kasus larangan berhizab di
zaman Orde Baru ini berakhir berkat tragedi pabrik biskuit. Konon berawal dari
kesalahan menerapkan SOP memasukkan gula pasir tertukar dengan bahan pengawet
makanan (pengawet jenazah). Dari kesalahan ini banyak korban nyawa
bergelimpangan, dari konsumen.
Ironisnya, di masyarakat saat
itu, setiap ada korban nyawa keracunan biskuit. Selalu ada tuduhan pada wanita
berhizab sebagai penyebar racun (akhirnya wanita busana syar’i mulai ditakuti
dan ada yang dibuntuti oleh intel). Penderitaan pengguna hizab begitu
termarjinalkan.
Setelah terkuak masalahnya
ada di pabrik biskuit, turunlah aturan pemerintah tentang kebebasan berhizab di
Indonesia.
Kisahnya mirip dengan pasca
WTC di USA yang berdampak pada rasa iba. Wajar jika saat Jo Biden mengutip
hadis Nabi Muhammad SAW. Dia mendapat respons positif dan mengalahkan Donal
Trump.
Masalah akhir pelarangan
hijab di Indonesia, terjadi di tahun 1987/89. Terbukti bahwa doa orang
teraniaya, karena pilihan berbusana, dikabulkan Allah. Akhirnya siswa boleh
memilih model sesuai keyakinan agamanya.
Sayangnya dalam perkembangan
seragam berhizab di sekolah ada gejala lain. Yaitu ada kasus dengan kesan
mewajibkan untuk semua siswa, secara terselubung.
Karena ada gejala seperti
kasus di atas ini, tepatnya di tahun 2021. Suasana kali ini, seolah-olah
terbalik. (Arus balik). Orang teraniaya itu ada di pihak sebrang yang merasa
risih berpakaian sesuai aturan agama tertentu.
Karena SKB 3 mentri tentang
seragam ciri khas agama tertentu inilah. Sejarah kelam, Kasus pencemaran nama
baik pengguna hizab mengemuka. Wanita penebar racun di tahun 1987/89 mencuat
kembali. Sampai di salah satu group WA lahirlah dialog masa sulitnya berhizab,
sebagai berikut ini:
"Di Bekasi hanya SMAN 1
Sukatani yang berani dukung jilbab, kepala sekolah gak bisa apa apa, karakter
guru Sukatani banget "
"Iya yang rajin masuk
koran urusan jilbab hanya Sukatani"
"Guru SMAN 1 Bekasi
diledekin mulu, anak berjilbab
belajarnya di perpustakaan, kepseknya pak Maman waktu itu"
"Saya mendengar juga
wakasek kesiswaan SMA Cikarang (Lupa Namanya). Saat disuruh razia hizab dia
dengan lantang berkata gak ada siswa berhizab di kelasnya he he he (alasannya
cuma pake kerudung).
...dst.
B. TONGGAK SEJARAH KEBEBASAN
BERHIZAB 2019
Kasus biskuit beracun,
merupakan kasus penderitaan massal yang menghebohkan Indonesia pada tahun 1989.
Kasus ini bermula dari kecerobohan pihak produsen biskuit ketika amonium
bikarbonat telah tertukar dengan natrium nitrat. Kasus ini menyebabkan 141
orang korban dengan 35 orang di antaranya meninggal dunia. Demikian kini
tertulis di Wikipedia.
Penderitaan kelompok
masyarakat mayoritas Muslim, berhizab yang selalu dicurigai sebagai penebar
racun. Melahirkan doa kepada sang khalik untuk segera bisa keluar dari kemelut
fitnah ini. Dan Allah membuka tabir biskuit beracun.
Celakanya ketika hizab di legalisir
sebagai pakaian resmi. Ada sebagian sekolah nasional yang terkesan mewajibkan.
Hal ini membuat penderitaan kaum minoritas. Dan mereka yang tidak nyaman itu,
menempatkan diri sebagai orang teraniaya.
Patut diduga SK bersama 3
mentri yang mengatur penentuan berseragam ciri khas agama tertentu, sebagai
dampak dari doa. Rasa teraniaya di tahun 2021 ini mencuat ke permukaan dari
kelompok minoritas, seolah berguru pada peristiwa 1989. Kisah ini merupakan
arus balik doa manusia, mengenai kebebasan berpakaian.
Jika tahun 1989 masifnya
tuduhan wanita berhizab sebagai penyebar racun sangat heboh seantero NKRI.
Entah siapa dalangnya? Suasana mencekam itu bukan hanya di Jabodetabek. Korban
pelecehan terhadap wanita berpakaian syar’i saat itu, sangat miris hingga
pernah ada isu penyiksaan brutal di tempat umum.
Karena banyaknya ketakutannya
pada wanita berhizab, masyarakat saat berbelanja ke pasar sangat penuh
perhitungan. Kehati-hatian yang berlebihan ketika ada wanita berhizab di pasar.
Saling curiganya seperti suasana era Covid-19. Walau skalanya hanya nasional.
Mencekamnya hampir mirip
dengan kasus Covid-19, menyangkut OTG (Orang Tanpa Gejala) saat ini. Bedanya
saat itu hanya orang yang berhizab saja yang dicurigai. Adapun tahun 2021 saat
ini tuduhan OTG disematkan pada setiap orang. Sehingga semua orang harus jaga
jarak, bermasker dan selalu cuci tangan dengan sabun.
Tonggak sejarah dibebaskannya
wanita bebas berhizab mencapai masa keemasan. Tepatnya setelah tahun 1989,
pasca diumumkan ada kasus pabrik biskuit beracun karena kesalahan SOP. Berita
ini terpublikasi sangat dakhsyat, maka pabrik biskuit seluruh Indonesia hampir
gulung tikar.
Muncullah berita unik, dalam
upaya penyelamatan karyawan buskuit melalui TV nasional. Isinya produk biskuit
dari PT. Mayora terbebas dari kesalahan prosedur dan aman dikonsumsi. Tampaknya
berita ini, cukup berkhasiat walau hanya untuk pabrik biskuit tersebut saja.
Namun tragedi ini, terlanjur
berdampak pada semua pabrik biskuit. Para pengusaha biskuit rata-rata mengeluh,
penjualan biskuitnya anjlok sampai 50%.
Walau pelurusan berita terus
dilakukan. Tuduhan terhadap wanita berhijab sebagai penyebar racun, terlanjur
membuat luka kaum muslimin. Isu yang menyudutkan kaum wanita ber hizab itu,
dirasa sangat pedih.
Harusnya dalang penyebar isyu
itu, di lacak dulu. Untuk mengobati masyarakat yang terluka. Di samping telah
memperkeruh industri Indonesia. Sayang oknumnya tidak terlacak. Jika kaum intelektualnya
tertangkap, harus diperlakukan seperti Permadi Ariya (Abu Janda) di tahun 2021
saat ini. Bila perlu hukuman terberat harus diberikan.
Karena dampak kabar burung
wanita berhizab sebagai penyebar racun, sangat merugikan. Semakin hari semakin
membesar. Berita hoax itu telah menyudutkan umat Islam yang panatik di tahun
1989. Dan munculnya kebencian berlebihan, yang dasarnya sangat lemah.
Artinya, karena berita hoax
itu terlanjur liar, dan makan korban. Sebagian masyarakat, khususnya kaum
terluka, sudah mulai memboikot segala jenis biskuit. Padahal kasus berita hoax
dengan buskuit beracun jauh berbeda (terkesan ditunggangi).
Pemerintah terus bekerja
keras meluruskan kesimpangsiuran informasi. Meski Menteri Kesehatan Adhyatma
sudah tampil di TVRI menyatakan bahwa cuma lima pabrik biskuit yang produksinya
tercemar bahan kimia yang mematikan itu: CV Gabisco dan PT Lonbisco di
Tangerang, Jawa Barat, PT Toronto Palembang, PT National Biscuit Mcdan, dan PT
Sumber Ratu Layang Indah Pontianak. Namun tak banyak menolong perusahaan
biskuit lainnya.
Karena diperkeruh adanya
pihak terluka atas tuduhan yang tidak berdasar, hal ini berdampak pada pabrik
biskuit terkemuka sekalipun turut pula kena getah. Sebagai contoh, omzet
penjualan PT Khong Guan Biskuit Jakarta, salah satu pabrik biskuit terbesar di
NKRI, melorot sampai 40% dari biasa.
Diakui perusahaan secara
gamblang "Meski biskuit kami tak tercemar, rupanya masyarakat sudah
ketakutan. Pemasaran kami menurun 20-30%," ujar Darmadji, Kepala Bagian
Umum PT Nissin Biscuit Indonesia. Saat itu.
C. HIKMAH BAGI DUNIA
PENDIDIKAN
Babyak khikmah dari kasus
ini. Bahwa kita semua harus hati-hati dengan berita hoax apalagi isu agama.
Karena dahsyatnya seperti membakar semak kering di musim angin kencang.
Mengambil khikmah dari kasus
demi kasus di atas ini, yang telah jadi berita spektakuler. Hendaknya disikapi
bahwa hingar bingar ini merupakan ciri dari negara demokrasi. Demo dan boikot
produk menjadi bagian dari media pembelajaran. Agar siswa didik menjadi arif
dalam bersikap.
Boikot yang pernah terjadi
pada pabrik biskuit, berjalan secara hukum alam. Pernah terulang di Sari Roti
dalam kasus yang berbeda. Perusahaan jadi korban boikot atas isu di peristiwa
212. Padahal yang didemo itu berhubungan dengan penistaan yang dilakukan Ahoc
(Basuki Tjahaya Purnama).
Khikmah dari kasus Sari Roti
yang sepele. Yaitu dari klarifikasi pabrik makanan itu, mungkin waktunya sangat
tidak tepat. Berdampak pada boikot, yang merugikannya. Konon pabrik roti
berhasil membuat trik mengeluarkan produk merk baru. Untungnya trik ini telah
jadi solusi terbaik, untuk menyelamatkan karyawan.
Jika pabrik roti di atas,
dengan trik mengeluarkan merek baru. Untuk sebuah solusi. Berbeda dengan yang
dilakukan pabrik bumbu masak Ajinomoto, yang merangkul kiai, sebagai solusinya.
Ada khikmah yang berbeda di sini.
Memang pemuka agama sangat
penting, setiap kali ada kemelut. Mereka itu harus dirangkul. Berguru pada
kasus permentasi Tulang Babi untuk AJINOMOTO. Saat itu perusahaan diselamatkan
Gusdur. Bahwa merk tersebut jika diproduksi di Indonesia dinyatakan bebas dari
tulang babi dan dinyatakan halal. Perusahaan pun terselamatkan.
Seperti berguru pada hal di
atas, kini Indonesia dalam menangani krisis ekonomi di masa pandemi.
Menggunakan trik cetak uang terbatas, dan strategi merangkul ulama.
Wacana membidik masalah infak
harta dan uang yang akan dikelola negara, perlu strategi baru. Terbukti sanksi
larangan penggunaan alat tukar Dinar, dengan pendekatan hukum, mendapat respons
beragam, seperti wacana pemanfaatan uang tabungan ibadah haji, serta gencarnya
promosi tentang Bank Syariah, mulai disadari tentang pentingnya dukungan pemuka
agama.
Tampaknya dengan kehadiran
Kiai Makruf Amin di posisi wakil presiden. Dan kerja keras pak Mahfud MD. Cukup
berpengaruh untuk memperbesar nyali pemerintah yang berkuasa. Sehingga devisit
anggaran pun bisa teringankan dengan keuangan dari tabungan umat beragama.
Karena ada tokoh religius di dalamnya, yang dapat dijadikan tameng.
Pemerintahan saat ini,
tampaknya sangat kokoh, walau ada kritikan begitu pedas sekalipun. Hingga
peramal yang terkesan propokatif saja bisa ditangkis oleh masyarakat
pendukungnya. Pemerintah memahami adanya aksi pasti ada reaksi.
Maraknya berita berbagai
korupsi yang ditangani KPK, termasuk bansos Covid-19, tampaknya tertutupi oleh
hebohnya kebijakan-kebijakan baru, yang menyita perhatian. Berita dan kebijakan
baru tampaknya silih berganti. Ini adalah pembelajaran bagi generasi mendatang.
Bahwa berkarya adalah modal yang utama. Kerja…kerja…kerja….kata pak Jokowi saat
itu. Kritik pedas muncul, bahwa sebaiknya desain dulu baru bekerja.
Hikmah lain dari kebijakan
pembubaran HTI, penolakan izin ormas serta kasus terbunuhnya 6 laskar FPI,
ramalan jatuhnya pesawat terbang yang jadi kenyataan, bu Mansos Risma menemukan
pemulung di DKI, menyusul kasus kemelut Partai Demokrat bersamaan dengan lahirnya
SKB 3 menteri tentang pengaturan seragam ciri khas agama. Semua bisa dikaji
kemudian.
Manajemen konflik sedang
dimainkan. Hal ini menambah hangatnya wacana pemilu tahun 2024. Yang sudah
mulai terasa memanas. Dunia pendidikan yang didominasi BDR jangan lalai, dalam
menyikapi merdeka belajar CTL (Vontekstual Teaching Learning) dari suasana
lingkungan demikian. Semuanya diramu untuk kedewasaan umat di alam demokrasi
kelak.
Kisah doa orang teraniaya
harus jadi nilai-nilai religius. Dalam menatap masa depan yang penuh harapan.
Tafakur tentang isu & fitnah pada
wanita berhizab tertuduh sebagai penabur racun, harus jadi inspirasi, dalam
dunia pendidikan. Pendidikan harus bermuara pada perjuangan dan doa. (DN)