Penulis: Dadan Supardan

Iwan Hermawan, S.Pd., M.M.
BANDUNG, beritadisdik.com – Lahirnya Peraturan
Gubernur Jawa Barat No. 54 Tahun 2020 tentang Perlindungan Bagi Pendidik dan
Tenaga Kependidikan Pada Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Khusus, dan
Pendidikan Layanan Khusus merupakan hal positif. Pergub ini dapat memberikan
perlindungan bagi pendidik dan tenaga kependidikan dari tindakan-tindakan
intimidasi, diskriminatif maupun perlakuan tidak adil.
Oleh karena itu, Ketua
FAGI Jawa Barat Iwan Hermawan menegaskan pembentukan badan perlindungan bagi
pendidik dan tenaga kependidikan saat ini menjadi urgensi sebagai sebuah
amanah.
“Berdasarkan
Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 54 Tahun 2020 Pasal 6, badan perlindungan ini
dibentuk berdasarkan SK Gubernur dari unsur dinas, akademisi, praktisi hukum,
dan unsur lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pendidik dan kependidikan,” tutur
Iwan, Jumat (11/06/2021).
Dikatakan, banyak
laporan yang masuk dari GTK Non PNS di daerah terkait dengan adanya ancaman,
intimidasi sampai perlakuan tidak adil dari atasannya. Perlakuan tidak
menyenangkan tersebut, sebagai dampak dari GTK Non PNS menyampaikan masukan dan
kritik yang dilontarkan mulai dari honor yang diterima tidak sesuai dengan
peraturan khususnya dalam ketepatan waktu pembayaran.
“Kejadian ini
telah melangggar undang-undang dalam kebebasan berpendapat sesuai UUD 1945,”
imbuh Iwan.
Ia berharap segera
terbentuk badan perlindungan dimaksud agar pendidik dan tenaga kependidikan mendapatkan
perlindungan dari segi hukum, profesi, keselamatan dan kesehatan, serta
perlindungan akan kekayaan.
“Khususnya dari
segi hukum, maka apabila SK Gubernur telah keluar guna membetuk tim
perlindungan, maka secara otomatis pendidik dan tenaga kependidikan di Jawa Barat
akan mendapat perlindungan dari ancaman kekerasan, intimidasi sampai perlakuan
tidak adil,” ujar Iwan.