Iwan Merdeka Bicara Pendanaan Pendidikan

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

(Praktisi Pendidikian)

Sosok guru paling provokatif dan dijuluki provokator adalah Iwan Hermawan, aktivis FAGI dan mantan guru SMAN 9 Kota Bandung. Semua orang pada dasarnya punya khas dan unikasi tersendiri. Adalah sosok Iwan tak pernah berhenti “berteriak”, Ia selalu membuat desakan dan aspirasi terkait sejumlah regulasi. Ia disebut juga Prov. Iwan.

Terutama terkait dunia pendidikan, sosok Iwan tak pernah berhenti melakukan “provokasi”. Saya menyebutnya Iwan Merdeka. Bukan Iwan FAGI atau Prov. Iwan. Mengapa? Karena Ia adalah guru yang paling merdeka berteriak dan melontarkan narasi-narasi terkait dunia pendidikan dari sudut pandangnya tanpa beban.

Ia memang merdeka dan sangat merdeka menyuarakan aspirasi dan kritik pada sejumlah regulasi. Kali ini di momen PPDB dan menuju tahun ajaran baru Ia “memprovokasi” terkait pendanaan pendidikan. Dalam media sambasnews.id berjudul “FAGI Desak Disdik Jabar Keluarkan SE Tentang Pendanaan SMA/SMK/SLB Negeri di Jawa Barat”, Iwan Merdeka bernarasi terkait dana pendidikan.

Iwan Merdeka mengatakan, “Pendanaan pendidikan pada tingkat SMA/SMK/SLB Negeri di Jawa Barat masih menjadi polemik, terjadi perbedaan persepsi dikalangan manajemen sekolah, komite sekolah dan APH, akibat perbedaan persepsi ini banyak kepala sekolah yang harus berhadapan dengan APH, orang tua siswa atau LSM/organisasi kemasyarakatan.

Pernyataan Iwan Merdeka cukup objektif memandang realitas regulasi dan organisasi satuan pendidikan terkait jelimet anggaran atau pendanaan pendidikan. Ia pun menyatakan, “Perlu ada Surat Edaran dari Kadisdik Jawa Barat yang memperjelas amanat Pergub No 165 than 2021 tersebut khusunya yang mengatur kontribusi dari masyarakat yang mampu”.

Nampaknya Iwan Merdeka mengajak semua pihak untuk menempatkan masyarakat pada tempatnya, masyarakat mampu menyumbang pendanaan pendidikan dan masyarakat tak mampu tak perlu menyumbang. Ia pun merujuk pada Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan bahwa pendanaan Pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat.

Selanjutnya Ia menjelaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Pendidikan No 75 Tahun 2016 tentang Komite Sekolah, di mana Komite Sekolah harus berupaya untuk memberikan bantuan pendidikan berupa uang/barang/jasa pada satuan pendidikan dengan syarat yang disepakati para pihak (para pihak antara lain pihak pemberi bantuan dengan komite).

Iwan Merdeka pun menyitir Pergub Jabar No 165 tahun 2021 Tentang Penberian Biaya Oprasional Pendidikan daerah pada SMA, SMK dan SLB Negeri di daerah Provinsi Jawa Barat. Ia menjelaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Dana BOPD ditujukan untuk membebaskan peserta didik dari kewajiban membayar luran Bulanan Peserta Didik (IBPD) dan Pasal 2 ayat (5). Masyarakat yang berkemampuan dapat memberikan kontribusi untuk mewujudkan pendidikan yang lebih optimal.

Nampaknya Iwan Merdeka sangat tahu persis---karena Ia mantan ASN guru---terkait ambiguitas, kegalauan dan jelimet pendanaan pendidikan. Ada pihak-pihak yang serba tertekan, takut salah, disalahkan dan bisa menjadi korban pelanggaran walau pun berniat baik. Ada pula pihak penekan dan tak mau tahu terkait jelimet dan kompleksitas pendanaan pendidikan di setiap satuan pendidikian. Bagi penulis menjaga martabat satuan pendidikan, guru, kepala sekolah  adalah penting. Plus menghormati keluarga tak mampu untuk tetap sekolah dan jangan dibebani biaya apa pun.

Sahabat pembaca ada tiga hal yang sangat harus dijaga dalam kehidupan kita. Ini sangat-sangat istimewa. Pertama entitas  agama yang kita anut. Kedua entitas kedaulatan NKRI, bahkan harga mati. Ketiga entitas anak didik, Ia adalah warga negara paling istimewa di muka bumi, di semua negara bangsa. Plus sekolah adalah :Rumah Ibadah Pendidikan terbaik” yang menentukan baik buruknya masa depan bangsa melalui realitas anak didik saat ini.