JABAR MENGHADAPI DEFISIT KEPALA SEKOLAH PALING BESAR

Oleh Dr. Abi Mahya, Lc., M.Pd.I.

(Pemerhati Pendidikan)

Data terbaru menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Barat menghadapi kenyataan yang sangat ironis sekaligus mengkhawatirkan: mengalami defisit kepala sekolah terbanyak secara nasional, yakni mencapai 7.490 kekosongan jabatan kepala sekolah.

Dalam konteks keuangan, difisit dapat dimaknai, sebagai kondisi di mana lebih banyak uang yang keluar daripada yang masuk. Sedangkan dalam konteks tulisan ini, dimaknai sebagai keadaan tak seimbang, antara kepala sekolah yang mengalami masa pensiun atau menempati pos penugasan baru dibandingkan dengan kepala sekolah yang diangkat secara definitif untuk menempati posisi yang kosong tersebut.

Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen Nunuk Suryani di Jakarta pada Senin, 23 Juni 2025 sebagaimana dikutip ANTARA News mengatakan, "Adapun provinsi yang membutuhkan formasi kepala sekolah terbanyak ialah Provinsi Jawa Barat, karena sebanyak 7.490 sekolah masih belum memiliki kepala sekolah." Tegasnya.

Tentu, angka di atas bukan sekadar statistik, melainkan alarm keras yang menunjukkan adanya masalah serius dalam tata kelola pendidikan di tingkat daerah. Pertanyaannya: Mengapa situasi ini bisa terjadi di provinsi sebesar dan seaktif Jawa Barat? Yang punya motto, "Jabar Juara", dan kini diubah lebih keren lagi menjadi "Jabar Istimewa".

Jawa Barat yang pasti bukan provinsi yang tertinggal dalam hal sumber daya manusia. Justru sebaliknya. Jawa Barat termasuk provinsi yang kaya dengan Sumber Daya Manusia. Jabar tercatat sebagai provinsi dengan jumlah guru penggerak yang cukup banyak, yang merupakan hasil dari program strategis Kemendikbudristek kala itu. Guru penggerak sendiri adalah calon-calon pemimpin pendidikan yang secara khusus telah ditempa untuk mampu menggerakkan perubahan positif di sekolah. Bahkan, Jawa Barat adalah satu-satunya provinsi yang telah berhasil menyelenggarakan pelatihan guru penggerak mandiri, ala Jabar, untuk seluruh guru yang ada di bawah naungannya.

Namun, kenapa capaian ini justru berbanding terbalik dengan kondisi di lapangan, di mana ribuan sekolah tidak memiliki kepala sekolah definitif. Fakta ini tentu sangat memilukan, sekaligus menimbulkan sejumlah pertanyaan kritis, ada apa ini?

Apakah ini akibat dari kegagalan dalam pengkaderan kepemimpinan kepala sekolah? Ataukah pemerintah provinsi tidak mampu memetakan kebutuhan kepegawaian dengan tepat? Atau lebih dari itu, ada kepentingan-kepentingan tersembunyi dari para pengambil kebijakan, di balik munculnya kekosongan jabatan ini?

Dalam praktiknya, proses pengangkatan kepala sekolah memang kerap kali tidak lepas dari permainan kekuasaan. Jika jabatan kepala sekolah telah bergeser dari posisi strategis untuk kepemimpinan pembelajaran menjadi “tambang basah” yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan ekonomi atau politik, maka yang dikorbankan bukan hanya sistem pendidikan, tetapi masa depan dunia pendidikan dan kualitas generasi bangsa, khususnya di Jawa Barat.

Cukup menyedihkan dan berbahaya, jika kekosongan posisi yang sangat penting ini dibiarkan dengan sengaja. Di mana, kondisi yang ada dimanfaatkan sebagai strategi untuk memberi ruang manuver bagi pihak-pihak petualang yang berkepentingan, menunggu momen yang tepat untuk mengisi posisi kepala sekolah berdasarkan kompromi dan pertimbangan non-pedagogis, namun lebih ke pragmatis ekonomis. Jika ini benar adanya, maka ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap cita-cita pendidikan nasional.

Perlu diingat, sekolah tanpa kepala sekolah definitif ibarat kapal tanpa nakhoda. Meski ada para SDM Hebat yang siap memimpin, namun tanpa dukungan struktural dan kejelasan jabatan, mereka tidak bisa bekerja optimal. Akibatnya, tata kelola sekolah menjadi lemah, keputusan strategis terhambat, dan mutu pendidikan pun terganggu.

Sebagai masukan, khususnya bagi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, sudah saatnya dilakukan langkah cepat, tegas, dan transparan. Pemerintah daerah tidak boleh menunda lagi pengisian jabatan kepala sekolah, dengan alasan apa pun. Proses rekrutmen harus dilakukan secara adil, terbuka, dan berbasis kompetensi. Manfaatkan potensi luar biasa dari para guru hebat Jawa Barat yang telah dibina selama ini. Bangun sistem kaderisasi yang sehat dan hindari politisasi jabatan.

Para pengawas sekolah, sebagai pendamping satuan pendidikan, saat menghadapi kenyataan yang ada ini, tidak boleh diam. Persoalan kekosongan pimpinan definitif di satuan pendidikan, bukan masalah sederhana. Harus segera dicarikan solusinya, dan para pengawas punya tanggung jawab besar dalam masalah yang ada.

Pendidikan adalah pondasi masa depan bangsa. Menunda pengisian posisi kepala sekolah, sebagai ‘pilot’ lembaga pendidikan sama saja dengan sengaja memperlambat tercapainya pendidikan nasional Indonesia ke arah tujuan yang dicita-citakan bersama. Wallahu a'lam bis shawab.