JABATAN KEPSEK YANG TAK DIRINDUKAN, BETULKAH?

Oleh Tatang Sunendar

Judul di atas dipantik oleh pernyataan dari seorang kepala sekolah senior yang menjadi PLT di dua sekolah sehingga beliau sekarang merangkap ditiga sekolah dan pejabat di Dinas Pendidikan salah satu kabupaten, yang merasa kebingunan karena banyak guru yag tidak mau dipromosikan menjadi kepala sekolah, setelah era privilege kepala sekolah dari guru penggerak dicabut pemerintah.

Orang lazim menilai  kepala sekolah   dipandang sebagai jabatan yang prestisius, penuh kewibawaan, sekaligus simbol keberhasilan karier seorang guru. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, citra itu mulai memudar. Fenomena yang muncul cukup mengkhawatirkan, semakin banyak guru yang tidak berminat menjadi kepala sekolah, banyak sekolah dibiarkan tanpa kepala sekolah definitif, dan sejumlah kepala sekolah muda yang dari guru penggerak yang sudah diangkat justru mengincar jabatan lain, yaitu sebagai pengawas sekolah. Situasi ini menandai adanya krisis dalam tata kelola manajemen pendidikan, sekaligus menggambarkan bagaimana jabatan kepala sekolah yang dahulu dirindukan, kini justru menjadi posisi yang enggan ditempati.Apa  yang menjadi fenomenanya?

Fenomena pertama yang tampak jelas adalah menurunnya minat guru untuk menduduki jabatan kepala sekolah. Tidak sedikit guru yang lebih memilih tetap fokus mengajar di kelas daripada harus terjebak dalam tumpukan administrasi dan tanggung jawab yang kian berat apalgi dengan uang sertifikasi yang sama dengan jabatan kepala sekolah. Jabatan kepala sekolah bukan hanya soal memimpin, tetapi juga mengelola anggaran, menghadapi tuntutan masyarakat, berurusan dengan birokrasi dinas pendidikan, serta memastikan mutu pembelajaran tetap berjalan. Semua itu sering kali dibarengi dengan keterbatasan kewenangan yang membuat kepala sekolah tidak leluasa mengambil keputusan.

Bagi banyak guru, jabatan kepala sekolah justru dianggap sebagai beban. Alih-alih bisa berinovasi, mereka lebih sering terjebak dalam rutinitas administratif yang melelahkan. Maka, tidak heran jika minat untuk mengikuti seleksi calon kepala sekolah menurun drastis.

Fenomena minimnya peminat ini berdampak langsung pada dunia pendidikan. Data di beberapa daerah menunjukkan adanya sekolah yang cukup lama tidak memiliki kepala sekolah definitif. Kekosongan ini tentu membawa dampak serius. Sekolah kehilangan figur sentral yang seharusnya menjadi penggerak, pengambil kebijakan, sekaligus simbol kepemimpinan.

Memang, jabatan kepala sekolah yang kosong biasanya digantikan oleh pelaksana tugas (Plt). Namun, Plt kepala sekolah sering kali tidak bisa bekerja optimal karena kewenangannya terbatas. Keputusan strategis sulit diambil, pengelolaan sekolah tidak maksimal, dan program jangka panjang sering terbengkalai. Pada akhirnya, yang dirugikan adalah peserta didik dan mutu pendidikan secara keseluruhan. Apa Tantangan dan Kerugian Jika Sekolah Tanpa Kepala Sekolah

Sekolah tanpa kepala sekolah definitif menghadapi tantangan besar yang tidak boleh diremehkan. Tantangan pertama adalah hilangnya kepemimpinan visioner. Kepala sekolah memiliki peran penting dalam menyusun visi, misi, dan arah pengembangan sekolah. Tanpa kepala sekolah, sekolah berjalan tanpa nakhoda yang jelas.

Tantangan kedua adalah melemahnya koordinasi. Kepala sekolah seharusnya menjadi pusat komunikasi antara guru, tenaga kependidikan, orang tua, dan dinas pendidikan. Tanpa kepala sekolah, koordinasi antar komponen sekolah sering kali terhambat, sehingga banyak program tidak berjalan optimal.

Selain tantangan, ada pula kerugian yang nyata. Kerugian pertama adalah terhambatnya program pengembangan sekolah. Program strategis seperti peningkatan mutu pembelajaran, pengembangan sarana prasarana, atau kerja sama dengan pihak luar sering kali mandek.

Kerugian kedua adalah menurunnya motivasi guru dan siswa. Guru membutuhkan pemimpin yang bisa memberi arahan dan dukungan, sementara siswa membutuhkan figur yang bisa menjadi teladan. Tanpa kepala sekolah, motivasi keduanya cenderung melemah.

Kerugian berikutnya adalah berkurangnya akuntabilitas pengelolaan sekolah. Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran dan penyusunan laporan kinerja. Tanpa kepala sekolah definitif, proses ini sering tidak transparan atau terhambat, yang akhirnya merugikan sekolah sendiri.

Dengan demikian, sekolah tanpa kepala sekolah bukan hanya sekadar kekosongan administratif, melainkan sebuah kondisi yang bisa melemahkan seluruh ekosistem pendidikan di tingkat satuan pendidikan.

Fenomena lain yang memperparah situasi adalah adanya kepala sekolah yang sudah diangkat justru ingin segera pindah menjadi pengawas sekolah. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar  mengapa seseorang yang sudah berada di puncak jabatan sekolah ingin segera meninggalkannya?

Jawabannya sederhana  menjadi kepala sekolah saat ini sering kali lebih berat daripada menyenangkan. Kepala sekolah berhadapan dengan beban administrasi, kebijakan yang berubah ubah tekanan dari berbagai pihak, keterbatasan fasilitas, hingga ekspektasi masyarakat yang tinggi. Sementara itu, jabatan pengawas sekolah dianggap lebih bergengsi, lebih ringan dalam urusan teknis, dan tetap memberikan ruang pengaruh dalam sistem pendidikan. Dengan logika sederhana, tidak sedikit kepala sekolah yang mengincar jabatan pengawas sebagai jalan keluar dari rutinitas yang melelahkan. Fenomena ini menunjukkan bahwa jabatan kepala sekolah yang seharusnya menjadi puncak karier profesional guru, kini justru dipandang sebagai batu loncatan untuk jabatan lain.

Selain faktor beban kerja dan persepsi negatif, masalah lain yang turut menyumbang krisis ini adalah kebijakan rekrutmen kepala sekolah yang tidak konsisten. Pemerintah beberapa kali mengubah pola rekrutmen. Sebelumnya, ada kebijakan bahwa kepala sekolah hanya bisa lahir dari guru penggerak, yaitu guru yang mengikuti program khusus untuk mencetak pemimpin pembelajaran. Kebijakan ini menimbulkan pro-kontra, karena banyak guru berpengalaman yang tidak termasuk guru penggerak akhirnya tersingkir dari kesempatan menjadi kepala sekolah. Namun, kebijakan itu belum lama diterapkan, kini sudah bergeser lagi dengan pola yang berbeda.

Perubahan yang terlalu sering membuat guru bingung dan kehilangan motivasi. Mereka merasa rekrutmen kepala sekolah bukanlah jalan yang jelas dan konsisten. Akibatnya, alih-alih tertarik mengikuti seleksi, banyak guru memilih menghindar.

Jika semua fenomena ini dirangkum, tampak jelas bahwa jabatan kepala sekolah kini bukan lagi sesuatu yang dirindukan. Ada banyak faktor yang memengaruhi:Beban kerja yang berat tanpa dukungan memadai.Kewenangan yang terbatas, sehingga kepala sekolah tidak bisa leluasa berinovasiEkspektasi publik yang tinggi sering tidak diimbangi dengan fasilitas dan kebijakan yang mendukung. Perubahan kebijakan rekrutmen yang tidak konsisten, membuat guru kehilangan arah.Daya tarik jabatan lain, seperti pengawas sekolah, yang lebih menjanjikan kenyamanan dan pengaruh.

Tantangan dan kerugian nyata yang muncul jika sekolah dibiarkan tanpa kepala sekolah. Semua ini membuat jabatan kepala sekolah kian kehilangan pesona. Yang tersisa hanyalah sebuah kursi kosong yang terpaksa diisi oleh mereka yang “ditunjuk”, bukan mereka yang benar-benar ingin.

Meski demikian, krisis ini tidak boleh dibiarkan. Jabatan kepala sekolah terlalu penting bagi masa depan pendidikan. Kepala sekolah adalah pemimpin pembelajaran, penentu arah sekolah, sekaligus figur yang bisa menginspirasi guru dan siswa. Jika jabatan ini tidak lagi dirindukan, maka sistem pendidikan akan kehilangan nakhoda.Ada beberapa langkah yang bisa dipertimbangkan: 1)Memberikan kewenangan lebih besar kepada kepala sekolah dalam mengelola sekolah, terutama dalam hal keuangan dan kurikulum. 2) Mengurangi beban administratif dengan memanfaatkan teknologi, sehingga kepala sekolah bisa lebih fokus pada kepemimpinan pembelajaran. 3) Menciptakan pola rekrutmen yang konsisten, transparan, dan menghargai pengalaman guru. 4) Meningkatkan kesejahteraan dan penghargaan bagi kepala sekolah, agar jabatan ini kembali dipandang bergengsi. 5) Membina jejaring kepemimpinan, sehingga kepala sekolah tidak merasa sendirian menghadapi tantangan.

Jabatan kepala sekolah yang tak lagi dirindukan adalah cermin dari kompleksitas masalah pendidikan kita. Fenomena minimnya peminat, banyaknya sekolah  kosong tanpa kepala sekolah, hingga kepala sekolah yang justru ingin pindah ke jabatan lain, menjadi peringatan bahwa ada yang salah dalam sistem. Kebijakan rekrutmen yang berubah-ubah hanya memperkeruh keadaan.

Kini, yang dibutuhkan bukan sekadar mengisi kekosongan, melainkan mengembalikan marwah jabatan kepala sekolah sebagai posisi yang membanggakan. Jika kepala sekolah kembali diposisikan sebagai pemimpin pembelajaran sejati, dengan kewenangan, penghargaan, dan dukungan yang jelas, maka jabatan ini akan kembali dirindukan. Sebab, pada akhirnya, sekolah yang baik hanya bisa lahir dari kepemimpinan yang baik. "Pemimpin bukanlah sekadar jabatan, melainkan amanah. Ketika kepemimpinan dijalankan dengan hati, ia akan menjadi cahaya yang menuntun, bukan beban yang memberatkan."……    dan bagi yang merasa punya potensi dan kepribadian baik ayo bangun Pendidikan dengan menjadi kepala sekolah jangan biarkan orang yang tidak tepat menggantinya ……..semoga