Jangan Ada “Selfie” dalam Membuat Laporan Kinerja

Oleh Dadan Supardan

(Pemred beritadisdik.com)

Kegiatan pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah membutuhkan sumber daya manusia yang tangguh. Selain tangguh secara kapasitas, juga diperlukan kolaborasi total. Artinya semua pihak terkait terlibat secara melekat.

Dalam hal ini ada beberapa personel berkaitan dengan kegiatan pengadaan barang dan jasa. Yaitu Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

PA, KPA, PPK, dan PPTK merupakan manajemen inti dalam kegiatan. Selain itu ada staf yang terlibat, yakni bagian administrasi, pengelola, dan analis. Ketiganya melekat pada kegiatan. Jadi sebagai pegawai, mereka mesti berkinerja secara efektif. Kinerja pegawai dibentuk dengan tugas yang melekat pada jabatannya sebagai tenaga struktural.

Selanjutnya, kinerja dari personel ini menjadi bahan laporan. Makanya, kalau tidak dilibatkan dalam berkinerja, maka akan berpotensi terjadinya manipulasi laporan. Mereka cukup dengan melakukan foto-foto atau selfie seolah beraktivitas sesuai dengan tanggung jawab yang melekat pada diri mereka. Selfie diduga dijadikan senjata untuk membuat laporan fiktif, seolah berkineja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Itulah dampak negatif jika kinerja hanya berkutat pada manajemen inti kegiatan: PA, KPA, PPK, dan PPTK.

Apalagi dikaitkan dengan kebijakan Tunjangan Remunerasi Kinerja (TRK) dan Kinerja Mobile (K-Mob) yang diterapkan di lingkungan Pemprov Jabar. Laporan “kinerja fiktif” sangat tidak sejalan dengan target kinerja yang diharapkan.

Terkait dengan kinerja, di Pemprov Jabar merujuk pada Peraturan Gubernur Jawa Barat No. 182 Tahun 2021 tentang Sistem Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Beberapa klausalnya menegaskan Sistem Manajemen Kinerja PNS terdiri atas perencanaan kinerja; pelaksanaan kinerja, pemantauan kinerja, dan pembinaan kinerja; penilaian kinerja; tindak lanjut; dan sistem informasi kinerja PNS.

Perencanaan kinerja terdiri atas penyusunan dan penetapan rencana sasaran kinerja pegawai (SKP). Penyusunan rencana SKP dilakukan secara berjenjang melalui dialog kinerja dari pejabat pimpinan tinggi ke pejabat administrasi dan pejabat fungsional dengan memperhatikan tingkatan jabatannya.

Setiap PNS menyusun SKP berdasarkan Perjanjian Kinerja di awal tahun dan/atau awal masa jabatan dengan memperhatikan: rencana strategis Perangkat Daerah; tugas pokok dan fungsi; dan/atau SKP atasan langsung.

SKP meliputi: Kinerja Utama terdiri dari: rencana Kinerja atasan; rencana Kinerja; indikator kinerja individu (IKI); Perilaku Kerja; target Kinerja; dan pengelolaan anggaran.

Perilaku kerja meliputi aspek: orientasi pelayanan; komitmen; inisiatif kerja; kerja sama; dan kepemimpinan. Orientasi pelayanan yakni sikap dan Perilaku Kerja PNS dalam memberikan pelayanan terbaik kepada yang dilayani meliputi pelayanan kepada masyarakat, atasan, rekan kerja, unit kerja terkait, dan/atau instansi lain.

Komitmen yakni kemauan dan kemampuan untuk menyelaraskan sikap dan tindakan PNS untuk mewujudkan tujuan organisasi dengan mengutamakan kepentingan dinas daripada kepentingan diri sendiri, seseorang, dan/atau golongan.

Inisiatif Kinerja yakni kemauan dan kemampuan untuk melahirkan cara-cara baru untuk peningkatan kerja, kemauan untuk membantu rekan kerja, yang membutuhkan bantuan, melihat masalah sebagai peluang bukan ancaman, kemauan untuk bekerja menjadi lebih baik setiap hari, serta penuh semangat dan antusiasme, termasuk di dalamnya Ide Baru yang dilakukan oleh PNS.

Kerja sama yakni kemauan dan kemampuan PNS untuk bekerja sama dengan rekan kerja, atasan, bawahan dalam unit kerjanya serta instansi lain dalam menyelesaikan suatu tugas dan tanggung jawab yang ditentukan, sehingga mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Kepemimpinan yakni kemauan dan kemampuan PNS untuk memotivasi dan mempengaruhi bawahan atau orang lain yang berkaitan dengan bidang, tugasnya demi tercapainya tujuan organisasi. Kepemimpinan yang memiliki karakter sebagai panutan (role model), penyemangat (motivator), dan pemberdaya (enabler).

Kepemimpinan berlaku bagi PNS yang menduduki jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas, dan jabatan fungsional yang karakteristik kegiatannya membutuhkan aspek kepemimpinan.

Melihat uraian di atas betapa rinci bagaimana kinerja seorang PNS diatur secara ideal. Maka kalau para PNS patuh pada aturan, tidak akan pernah terjadi laporan kinerja fiktif atau selfie manipulatif.