JANGAN BIARKAN GURU KEHABISAN TENAGA SEBELUM GENERASI EMAS TIBA

Oleh Ujang Lukman (Koordinator Pengawas KCD Pendidikan Wilayah II)

Setiap anak berangkat ke sekolah membawa sejuta harapan. Ada yang ingin menjadi PNS, Pengusaha, advocate, dan ada pula yang ingin melanjutkan kuliah, ada yang berharap keterampilan dari SMK dapat membantu orang tuanya keluar dari kesulitan hidup. Di sekolah, harapan itu membutuhkan guru yang memiliki waktu untuk menjelaskan, mendengarkan, dan menumbuhkan keberanian ketika seorang anak merasa dirinya tidak mampu. Karena itu, keluhan mengenai kekurangan guru dan bertambahnya beban mengajar di SMA serta SMK Kota Bogor layak mendapat perhatian serius. Di balik persoalan jumlah tenaga pendidik, ada anak yang menunggu bimbingan dan guru yang berusaha menjaga harapan muridnya ketika tenaganya sendiri mulai menipis.

Persoalan kekurangan guru di Jawa Barat memiliki dasar informasi yang perlu menjadi perhatian bersama. Pada 10 Agustus 2026, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Purwanto, membenarkan kekurangan sekitar 4.600 guru pada SMA, SMK, dan SLB negeri, sebagaimana diberitakan JPNN. Angka tersebut merupakan gambaran tingkat provinsi, sehingga tidak dapat disebut sebagai jumlah kekurangan guru khusus Kota Bogor. Pemberitaan yang sama menyebut adanya guru yang mengajar tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Keadaan ini mengingatkan bahwa di balik upaya menjaga jadwal pembelajaran tetap berjalan, terdapat persoalan kesesuaian kompetensi yang juga perlu ditangani. Sumber: JPNN, 10 Agustus 2026.

Di Kota Bogor, ANTARA pada 20 Juli 2026 melaporkan keterangan Kepala Dinas Pendidikan setempat mengenai kebutuhan sekitar 650 guru di sekolah negeri, setelah kebutuhan sebelumnya sekitar 850 orang berkurang melalui pengangkatan 200 guru PPPK. Laporan tersebut juga menyebut pengerahan 135 mahasiswa untuk membantu pembelajaran di 22 SMP negeri dan 63 SD negeri selama Juli hingga Desember 2026. Data itu berada dalam konteks layanan sekolah pemerintah kota dan tidak dapat digunakan sebagai angka kekurangan guru SMA serta SMK. Dalam sumber yang ditelusuri untuk tulisan ini, belum ditemukan rincian terbaru mengenai kekurangan guru khusus kedua jenjang tersebut di Kota Bogor maupun bukti yang cukup untuk menghitung penurunan jumlah gurunya dari tahun ke tahun. Keterbatasan informasi ini perlu dijawab dengan keterbukaan data agar keluhan sekolah dapat ditangani berdasarkan kebutuhan yang sebenarnya. Sumber: ANTARA, 20 Juli 2026.

Kendala pengangkatan guru perlu dijelaskan secara tepat agar masyarakat memahami letak persoalannya. BKN menjelaskan larangan pengangkatan tenaga non-ASN oleh pejabat pembina kepegawaian dan pejabat lainnya berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Ketentuan itu perlu dibedakan dari pengadaan guru melalui mekanisme ASN, sehingga tidak tepat menyimpulkan bahwa seluruh rekrutmen guru negeri dilarang. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat menjelaskan bahwa pemenuhan tenaga melalui rekrutmen bergantung pada kebijakan pemerintah pusat, sehingga pengajar yang tersedia dioptimalkan untuk menjaga pembelajaran. Di antara aturan yang harus dipatuhi dan kebutuhan yang belum terpenuhi, ada siswa yang waktu belajarnya terus berjalan dan tidak dapat menunggu tanpa batas. Sumber: BKN, JPNN.

Ketika kekurangan tenaga ditangani dengan menambah tugas guru yang tersedia, pekerjaan yang bertambah melampaui jam tatap muka. Setiap kelas membawa kebutuhan persiapan, pemeriksaan tugas, pemberian umpan balik, serta pendampingan bagi siswa yang mengalami kesulitan. Guru dapat menghadapi pilihan yang menyakitkan ketika ingin membantu seorang murid lebih lama, sementara kelas berikutnya sudah menunggu. Di SMA, keterbatasan waktu berisiko mengurangi pendalaman materi dan bimbingan studi lanjut, sedangkan di SMK dapat mempersempit pendampingan praktik yang membutuhkan pengamatan serta pengawasan keselamatan. Seorang guru mungkin pulang setelah seluruh jadwal selesai, tetapi masih membawa kegelisahan tentang anak yang belum sempat ia bantu memahami pelajaran.

Keluhan mengenai dua kelas yang disatukan perlu diverifikasi melalui keterangan sekolah, jadwal pembelajaran, jumlah siswa, dan alasan pelaksanaannya. Tanpa bukti tersebut, penggabungan kelas belum dapat dinyatakan sebagai kondisi umum SMA dan SMK Kota Bogor. Namun, apabila dilakukan karena kekurangan guru, sekolah perlu mengevaluasi dampaknya terhadap kesempatan bertanya, umpan balik, dan keterjangkauan pendampingan. Dalam kelas yang semakin besar, siswa yang malu mengangkat tangan atau belum mampu mengungkapkan kesulitannya berisiko semakin luput dari perhatian. Jangan sampai seorang anak selalu tercatat hadir, tetapi tidak pernah memperoleh cukup kesempatan untuk mengatakan bahwa dirinya belum mengerti.

Keluhan stres dan kelelahan guru patut didengar tanpa menjadikannya ukuran kelemahan pribadi. Laporan OECD Results from TALIS 2024, terbit pada 7 Oktober 2025, menunjukkan bahwa rata-rata 52 persen guru pada sistem pendidikan OECD melaporkan pekerjaan administratif berlebihan sebagai sumber stres. Angka tersebut bukan data Kota Bogor dan tidak membuktikan tingkat stres guru setempat, tetapi memberikan pembanding tentang pentingnya memeriksa tuntutan pekerjaan. Sekolah dan dinas perlu menyederhanakan administrasi berulang, membagi tugas secara adil, serta menyediakan akses dukungan psikologis yang menjaga kerahasiaan. Guru yang setiap hari berusaha memahami perasaan muridnya juga membutuhkan lingkungan kerja yang bersedia memahami kelelahan dirinya. Sumber: OECD, 2025.

Pemenuhan guru harus dimulai dari peta kebutuhan yang terbuka sampai tingkat sekolah, mata pelajaran, dan kompetensi keahlian. Pemerintah provinsi bersama cabang dinas perlu memadankan jumlah guru aktif, rombongan belajar, kesesuaian bidang mengajar, serta proyeksi pensiun untuk menentukan prioritas. Hasil pemetaan harus dihubungkan dengan usulan formasi, dukungan anggaran, jadwal pemenuhan, dan penanggung jawab yang jelas melalui mekanisme yang berlaku. Redistribusi dapat dilakukan setelah kebutuhan sekolah asal, kompetensi guru, jarak perjalanan, dan beban kerja diperhitungkan secara wajar. Kepastian langkah tersebut akan memberi sekolah pegangan untuk merencanakan pembelajaran dan memberi guru harapan bahwa beban tambahan mereka memiliki batas.

Kolaborasi dengan perguruan tinggi dapat membantu sekolah selama pemenuhan tenaga pendidik diproses. Pada 14 Agustus 2026, Dinas Pendidikan Jawa Barat menjelaskan program Probidik GEMA JABAR bersama UPI yang melibatkan mahasiswa calon guru dalam praktik di SMA, SMK, dan SLB selama enam bulan. Agar bantuan itu bermanfaat, mahasiswa perlu memperoleh pembekalan, pendampingan guru, tugas sesuai kemampuan, dan evaluasi berkala. Program sementara tersebut harus berjalan bersama rencana pemenuhan guru yang berkelanjutan agar sekolah memiliki kepastian setelah mahasiswa menyelesaikan praktiknya. Anak-anak membutuhkan hubungan belajar yang terjaga, termasuk pendidik yang mengenali perkembangan mereka dari satu tahap ke tahap berikutnya. Sumber: Dinas Pendidikan Jawa Barat, 14 Agustus 2026.

Pemerintah juga perlu mengevaluasi jumlah mata pelajaran dan alokasi waktunya dalam kurikulum nasional dengan mendengarkan pengalaman siswa serta guru. Materi yang tumpang tindih perlu dikaji untuk diintegrasikan secara hati-hati tanpa menghilangkan pengetahuan dasar, pendidikan karakter, dan kompetensi kejuruan. Penataan tersebut berpotensi mengubah kebutuhan jam mengajar serta komposisi guru per bidang studi, sehingga dampaknya harus dihitung berdasarkan jumlah kelas dan kebutuhan layanan pembelajaran. Pengurangan mata pelajaran tidak otomatis mengurangi kebutuhan guru secara proporsional karena bimbingan individual, pendampingan praktik, dan keragaman kebutuhan siswa tetap memerlukan tenaga. Jangan sampai kurikulum begitu penuh dengan hal yang harus diajarkan, tetapi menyisakan terlalu sedikit waktu untuk memastikan setiap anak benar-benar memahami.

Evaluasi kurikulum perlu dilakukan bertahap melalui uji coba yang melibatkan guru, kepala sekolah, pengawas, perguruan tinggi, dan orang tua. Dampaknya harus dinilai melalui kedalaman belajar, beban siswa, kebutuhan pengajar, serta kesesuaian kompetensi guru yang menjalankan perubahan. Apabila integrasi mata pelajaran mengurangi kebutuhan jam pada bidang tertentu, guru yang terdampak perlu memperoleh kepastian penugasan, pelatihan yang relevan, dan perlindungan penghasilan sesuai ketentuan. Waktu yang tersedia dapat ditata untuk mendampingi siswa yang tertinggal, membimbing praktik, atau membantu anak yang mulai kehilangan kepercayaan pada kemampuannya sendiri. Perubahan akan terasa berarti apabila anak memperoleh perhatian lebih baik dan guru dapat menjalankannya dengan tenang, tanpa mencemaskan keberlanjutan penghidupannya.

Generasi Emas 2045 tumbuh melalui pengalaman belajar yang diterima anak-anak hari ini. Mereka membutuhkan guru yang cukup, kompeten, dan memiliki waktu untuk mengenali potensi maupun kesulitan setiap murid. Karena itu, keluhan guru SMA dan SMK Kota Bogor perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi terbuka, pemenuhan tenaga, evaluasi kurikulum, dan perbaikan kondisi kerja yang nyata. Setiap kebijakan pendidikan seharusnya mengingat anak yang menunggu penjelasan serta guru yang masih berusaha mendampingi meskipun tenaganya mulai menipis. Jangan biarkan guru kehabisan tenaga sebelum generasi yang kita sebut emas memperoleh kesempatan untuk bersinar. (@uluk77)