JANGAN BUNGKAM KRITIK MBG DENGAN LABEL POLITIK

Presidium  Persatuan  Purnabakti  Pendidik  Indonesia  (Presidium  P3I)  meminta BGN Berhenti Menyerang Pengkritik dan Presiden Evaluasi Kepemimpinan BGN

Bandung, 14 September 2026,

BANDUNG, beritadisdik.com – Pernyataan  Kepala Badan  Gizi Nasional  (BGN) Sudaryono yang  menyebut  guru, orang  tua siswa, wartawan dan LSM yang “meramaikan” persoalan Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai bagian  dari persoalan “ideologis” dan  “politis” merupakan  pernyataan yang tidak  tepat  dan berpotensi mempersempit ruang kritik publik terhadap program pemerintah.

Demikian disampaikan Ketua Presidium  P3I Iwan Hermawan melalui Press Release yang diterima beritadisdik.com, Rabu 16 September 2026.

Ditegaskan, Presidium P3I menilai, kritik terhadap pelaksanaan MBG tidak boleh serta-merta dicap sebagai gerakan politik atau ideologis hanya karena kritik tersebut menimbulkan perhatian publik.

Berikut ini uraian selengkapnya:

Guru tidak berbicara dari ruang politik. Guru berbicara dari ruang-ruang pendidikan.

Guru berada di tempat makanan MBG diterima, dibagikan dan dikonsumsi peserta didik. Oleh karena itu ketika ada makanan  yang  bermasalah,  distribusi yang  tidak sesuai,  persoalan kebersihan,  keterlambatan,  atau  peserta didik mengalami  gangguan  kesehatan,  guru tidak mungkin hanya diam dan berpura-pura tidak melihat.

1. Kritik bukan politik

Presidium  P3I menolak  generalisasi  bahwa guru yang  mengkritik  MBG adalah  bagian  dari kepentingan  politik  tertentu.  Presidium  P3I meminta  jangan  melabeli  guru-guru sebagai kelompok ideologis atau politis. Sebab pada dasarnya kritik merupakan bagian dari pengawasan terhadap program publik.

Terlebih lagi, MBG bukanlah program milik kelompok politik tertentu. Program MBG menggunakan sumber daya negara dan sumber dana dari rakyat serta menyangkut kepentingan  masyarakat  luas. Oleh karena itu, masyarakat  memiliki  hak untuk mengawasi dan mempertanyakan pelaksanaannya.

2. Masalah MBG bukan sekadar “ramai di media sosial”

BGN sendiri telah mengakui bahwa hasil evaluasi internal menunjukkan 80–90 persen kasus keracunan yang dievaluasi berkaitan dengan ketidakpatuhan terhadap SOP. Artinya, terdapat persoalan tata kelola yang nyata dan harus diperbaiki. Bukan sekadar perbincangan ramai di Media Sosial.

Oleh  karena itu  ketika guru, orang tua, media dan  masyarakat mempertanyakan  persoalan tersebut,  jawabannya harus  berupa perbaikan  tata kelola,  bukan pelabelan  terhadap  pihak yang menyampaikan kritik.

BGN harus menjawab kritik masyarakat dengan cara yang elegan dan profesional. Yang perlu dijawab bukan mengapa persoalan MBG menjadi ramai di media sosial.

Yang harus dijawab adalah mengapa masalah itu terjadi? Apakah SOP dijalankan? Bagaimana pengawasannya? Berapa banyak yang terdampak? Apa yang diperbaiki? Dan bagaimana memastikan kejadian yang sama tidak terulang?

3. BGN harus menjawab dengan data, bukan label

Presidium P3I meminta BGN membuka informasi secara transparan mengenai:

•                       jumlah dan lokasi kasus gangguan kesehatan terkait MBG;

•                       hasil pemeriksaan keamanan pangan;

•                       tingkat kepatuhan SPPG terhadap SOP;

•                       hasil pengawasan dan inspeksi;

•                       SPPG yang mendapatkan sanksi atau penghentian operasional;

•                       langkah koreksi setelah terjadi masalah; dan

•                       mekanisme pengaduan bagi sekolah, guru dan orang tua.

Jika MBG memang berjalan baik, data akan menjadi pembela terbaiknya. Tidak perlu menyerang pengkritik.

Tidak perlu mencari siapa yang membuat program menjadi “ramai”.

Cukup tunjukkan datanya dan perbaiki apabila memang terdapat kekurangan.

Atas persoalan tersebut, Presidium P3I menyampaikan beberapa hal:

Pertama, BGN menghentikan  pelabelan  terhadap  guru, orang  tua, wartawan,  LSM dan masyarakat  yang  menyampaikan  kritik sebagai  kelompok  ideologis  atau  politis  tanpa bukti yang jelas.

Kedua, BGN membuka data dan informasi mengenai keamanan pangan, pelaksanaan SOP, kasus gangguan kesehatan, hasil pemeriksaan serta langkah korektif secara transparan. Ketiga, pemerintah membangun mekanisme pengaduan yang aman dan efektif bagi guru, sekolah dan orang tua.

Keempat, Profesi guru adalah profesi yang fokus pada pelayanan pembelajaran murid dan tidak memiliki  kompetensi  untuk menjamin  keamanan  pangan  dalam program MBG maka keterlibatan guru selayaknya tidak dijadikan sebagai penanggungjawab uji organoleptik pangan MBG. Kepastian keamanan pangan MBG mutlak sepenuhnya berada di pihak SPPG. Kewajiban guru hanya dibatasi pada tindakan memastikan masa berlakunya konsumsi  MBG oleh  para murid sebagaimana ditentukan  pihak SPPG serta dalam  proses penyaluran MBG kepada para murid.

Kelima, meminta kepada Presiden RI agar mengevaluasi Kepala BGN agar memiliki kapasitas membangun  tata kelola yang  baik,  mampu memastikan  keamanan  program dan mampu membangun  kepercayaan  publik serta mampu  membangun  komunikasi  publik yang  baik. Pastikan bahwa Kepala BGN adalah figur yang profesional, kompeten, terbuka terhadap kritik dan memiliki kemampuan manajerial yang kuat.