Penulis: Dr. Abidinsyah Siregar

Dr. Abidinsyah Siregar
#Presiden Jokowi : “Tugas Besar Kita
Belum Berakhir”. #Terkendali Jika 3 Minggu Berturut Pertambahan Terus Menurun
#16 Syarat Isolasi Mandiri di Rumah.
Oleh Dr. Abidinsyah Siregar *)

Sejak akhir Desember 2019 virus corona
dari Kota Wuhan yang akan di-lockdown
ketika itu, seluruh warga asing diminta pulang ke Negara asal, sehingga sejak
itu terjadi penyebaran virus (pola Imported spreads) yang kemudian disebut
Covid-19 kesejumlah Negara. Karena sudah melintas antar benua, belum ada Obat
dan Vaksinnya, maka WHO sejak 12 Maret 2020 menyatakan wabah epidemic Covid-19
sebagai Pandemi.
Awalnya beberapa Negara anggota ASEAN
melesat tinggi diatas Indonesia, sehingga lebih cepat melakukan surveilans
epidemilogi dan respons tindakan sesuai protocol wabah, hasilnya tidak lama
semakin melandai, bahkan beberapa diantaranya sudah tidak ada kematian.
Tujuh bulan berjalan setelah Bapak
Presiden Jokowi mengumumkan kasus pertama Covid-19 pada 2 Maret 2020, belum ada
tanda kasus terinfeksi/terkonfirmasi positif Covid-19 semakin berkurang. Justru
kini pertambahan kasus rerata diatas 4.000 setiap harinya dan pola sebaran
virus Covid-19 bergeser dari Imported Spreads menjadi Community Spreads
(penyebaran dalam komunitas) dan membentuk banyak cluster seperti cluster
perkantoran, cluster perumahan, cluster desa dll, belum ada tanda-tanda menuju
selesai.
Perlu kerjasama kompak dan disiplin
antara masyarakat dengan seluruh elemen Pemerintah, didukung kebijakan yang
praktis, jelas serta mudah dipahami dan tidak sering berubah dan diubah.
Berbeda dengan Negara yang sudah
terkendali, pola sebarannya sudah sporadic spreads dimana virus menyebar dalam
wilayah terbatas yang sudah dilokasilasi dan dikendalikan oleh para ahlinya.
Pada Negara dengan pola sebaran sporadic ditandai dengan kecilnya jumlah
pertambahan kasus harian, kematian yang sangat kecil bahkan zero, dengan
kesembuhan sudah diatas 85%.
WASPADA PERLUASAN KASUS DAN GELOMBANG
KEDUA
Sukses pengendalian penyebaran virus
Covid-19 yang dicapai sejumlah Negara tidak menjamin berakhirnya era pandemic
ditempat tersebut. Sejumlah Negara, kembali mendapat “serangan” virus Covid-19.
Negara-negara termasuk “super power” dalam berbagai hal termasuk tehnologi dan
peradaban. Sebut saja seperti Jerman, Inggris, Jepang, Korea, Rusia KEMBALI
menunjukkan peningkatan jumlah kasus. Sekalipun belum merupakan gelombang kedua
serangan Virus Covid-19.
Sejak awal para ahli Epidemiologi di
Indonesia dan Dunia, mengkhawatirkan Indonesia bisa jatuh kepada Gelombang
Kedua serangan virus Covid-19.
Presiden Asia-Pacific Society of
Clinical Microbiology and Infection Mr.Paul Ananth Tambyah, pernah mengingatkan
ada Lima Negara PALING BERISIKO terkena gelombang kedua Covid-19. Negara
tersebut ditandai dengan penambahan kasus yang berjumlah ribuan setiap harinya.
Kelima Negara tersebut kata Mr.Tambyah
adalah India, Jepang, Korea Selatan, Pakistan dan Indonesia.
Saat Mr.Tambyah menyampaikan
prediksinya, Indonesia masih di Posisi ke-33 dengan kasus sejumlah 80.ribuan
dan kematian 4ribuan.
Sebulan terakhir sejak akhir September
pertambahan kasus selalu diatas 3000-5000 kasus perhari. Posisi Indonesia terus
naik dalam daftar 215 negara terpapar, kini diposisi 19.
Pertambahan kasus itu berkorelasi dengan
tekad Pemerintah memperbanyak Test dan Tracing. Sehingga semakin banyak pula
kasus terkonfirmasi yang ditemukan. Cara ini sudah tepat, karena merupakan
satu-satunya cara menemukan tren pertambahan kasus harian semakin naik, datar
atau sudah mulai menurun.
Para ahli sepakat, tren turun baru
dipercaya manakala selama 3 (tiga) minggu berturut tren pertambahan kasus
harian terus menurun secara bermakna. Sampai saat ini, pertambahan kasus masih
konsisten diatas angka 3.000 kasus perhari bahkan bisa melambung diatas 4.500
kasus, dengan kematian diatas 100 orang perhari. kita belum.
Kita punya sejumlah kesulitan seperti
faktor Prilaku sebahagian masyarakat kita yang masih “mbandel” tidak disiplin
menegakkan Protokol Kesehatan.
Pengalaman penulis dalam berbagai
diskusi offline (tatap muka) maupun banyak online/Virtual meeting melalui Zoom
dan Webinar, mendengar banyak pertanyaan yang menunjukkan kekurang-pahaman yang
“parah” tentang seluk beluk Covid-19 dan utamanya tindakan apa yang tepat untuk
terhindar dari infeksi virus Covid-19. Bahkan sebahagian masih memperdebatkan
keberadaan virus Covid-19.
PERLU KEJUJURAN DAN KEBERANIAN
Sebaran virus di Indonesia masih pola Komunitas (Community spreads), belum berada pada fase terkendali sebagaimana dibeberapa Negara lain, dimana penyebaran virus sudah pola Sporadik (Sporadic spreads). Situasi ini menunjukkan masih berat dan rentan.

Masyarakat perlu mengetahui secara
persis kebijakan Pemerintah, agar jujur, berani dan terbuka gunakan hak nya
untuk mendapat pelayanan kesehatan jika merasa pernah kontak dengan orang yang
diketahui terkonfirmasi positif Covid-19, atau telah melakukan perjalanan ke daerah
dengan status “merah” karena wilayah wabah Covid-19.
Sikap jujur dan berani ini perlu, karena
lebih 80% orang yang terinfeksi adalah tidak bergejala, yang dikenal sebagai
Orang Tanpa Gejala (OTG).
Upaya Test yang massif pun menjadi TIDAK
OPTIMAL DAN EFEKTIF, manakala orang-orang yang jelas berinteraksi dengan
wilayah terpapar atau orang terkonfirmasi, tidak mau memeriksakan dirinya ke
Puskesmas, dan menahan dirinya berinteraksi dengan keluarga dan rekan sekerja
sebelum mendapat petunjuk medis, atau sekurang-kurangnya mengisolasikan dirinya
dengan benar dan tertib sesuai ketentuan.
BAGAIMANA KEBIJAKAN ISOLASI MANDIRI
Pertengahan Juli 2020, Kementerian
Kesehatan telah menerbitkan Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Coronavirus
Disease (Covid-19) Revisi-V (terbitan Kemenkes Juli 2020), perlu dicermati
dengan seksama, agar tidak salah dalam melakukan Isolasi Mandiri.
Pada halaman 41-42 Pedoman tersebut
terkait dengan ISOLASI, disebutkan bahwa untuk melakukan ISOLASI diberlakukan
kriteria sbb :
a. Kasus
konfirmasi tanpa gejala (asimptomatik) yang tidak dilakukan pemeriksaan follow
up RT-PCR dengan ditambah 10 hari isolasi mandiri sejak pengambilan spesimen
diagnosis konfirmasi.
b. Kasus
probable/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang tidak dilakukan
pemeriksaan follow up RT-PCR dihitung 10 hari sejak tanggal onset dengan
ditambah minimal 3 hari setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan
gangguan pernapasan.
c. Kasus
probable/kasus konfirmasi dengan gejala (simptomatik) yang mendapatkan hasil
pemeriksaan follow up RT-PCR 1 kali negatif, dengan ditambah minimal 3 hari
setelah tidak lagi menunjukkan gejala demam dan gangguan pernapasan.
Point penting dari ISOLASI Revisi V
adalah TIDAK ADA Keharusan Test RT-PCR/ Swab untuk kasus probable/kasus
konfirmasi. Tetapi wajib melakukan Isolasi mandiri.
Di manakah tempat Isolasi Mandiri
terbaik, aman dan sehat?
BELAJAR WASPADA DARI PARA PENYINTAS
Zafira seorang mahasiswa postgraduate di
Inggris, saat “dipulangkan” ke Jakarta karena London di lockdown, berinisiatif
Isolasi mandiri di apartemen keluarga agar tidak mengganggu keluarga. Ia
mengaku mendapat pengalaman aneh. 10 kali Swab, 8 Swab Positif dan Isolasi
mandiri 74 hari, tidak bisa kemanapun, hanya didalam kamar. Uniknya katanya,
nyaris tanpa gejala, dan berlangsung begitu lama. “yang tidak saya pahami
mengapa saya terinfeksi begitu lama”, pungkasnya.
Ida, seorang ASN, selama 2 minggu
isolasi mandiri di rumah. Katanya “Orang tua sudah diungsikan. Saya tidak ada
gangguan fisik. Yang jadi masalah adalah psikologis yi ketakutan akan sakit
lebih parah atau kematian”. Memang 10% kematian, tetapi itu besar. Ada rasa
bersalah kepada keluarga. Saya tidak bisa bayangkan jika ada keluarga yang
tertular dari saya. Itu sangat mengganggu fikiran. Sehingga malam sulit tidur
(imsomnia). Saya juga mikir jangan sampai tetangga jadi takut atau ribut karena
saya terpapar. Saya tak harap orang jadi takut lewat depan rumah saya.
Budiman seorang ahli IT usia lanjut,
Setelah diskusi dengan istri, sepakat mengisolasi diri dikamar lain. Tapi
selama Isolasi mandiri di rumah tidak tenang, karena hanya berdua dengan istri.
Akhirnya setelah diketahui infeksi sudah sampai di paru, saya dimasukkan ke
Rumah Sakit. Bertemu dengan banyak yang terinfeksi, Mereka menghibur saya supaya
happy-happy saja. Saya memahami penyakit ini adalah kodrat Allah. Perlu ikhlas
dan ikhtiar berobat, hati tenang. Di RS saya diajari berbagai protokol dan
diinformasikan dengan berbagai masalah kesehatan yang ada dalam tubuh saya,
yang selama ini tidak saya ketahui.
TANYA PUSKESMAS SETEMPAT UNTUK TINDAKAN
ISOLASI
Dari pengalaman para penyintas/ mantan orang terinfeksi Covid-19, kita bisa mendapat pesan bahwa sungguh tidak dianjurkan membuat keputusan sendiri untuk Isolasi tanpa terlebih dahulu mendapat pelayanan konsultasi dengan Dokter Puskesmas terdekat.

Dengan melapor dan mendapat pelayanan
Puskesmas, maka kasus suspek, probable maupun terkonfirmasi akan sepenuhnya
mendapat pelayanan optimal dari Puskesmas termasuk terhadap kontak erat
serumah.
Ketua Satgas Nasional Pengandalian dan
Penanganan Covid-19/Kepala BNPB Letjen TNI Doni Monardo, pada kesempatan Sosialisasi
kebijakan di Bali, mengatakan “mereka yang
terpapar COVID-19 yang berstatus orang tanpa gejala (OTG) tidak boleh melakukan isolasi mandiri di rumah.
"Terutama rumah yang secara aturan
tidak memadai, karena dampaknya dengan cepat menulari anggota keluarga yang
lain."
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, yang
kata pak LBP bisa dijadikan contoh model penanganan kasus Covid-19 secara
Nasional, membuat kebijakan Isolasi Mandiri dengan persyaratan, sehingga
menjadi jelas untuk pertimbangan bagi setiap kasus yang ingin isolasi Tentu
Daerah lain tidak jauh berbeda, hanya Jakarta sudah belajar lebih awal.
Banyak Daerah kini menyediakan Hotel
atau Wisma sebagai tempat Isolasi Mandiri dengan difasilitasi Pemerintah,
sehingga seluruh pelayanan dilakukan dengan Protokol Kesehatan, termasuk Asupan
gizi, Obat-obatan, Sanitasi dan pengawasan oleh Dokter dan Spesialis.
Untuk kasus dengan gejala dan krisis
disediakan Rumah sakit Rujukan yang juga ditetapkan dengan dipersiapkan secara
khusus menangani kasus Covid-19.
Isolasi Mandiri di Rumah di Jakarta
memungkinkan atas rekomendasi Puskesmas dengan memenuhi 16 (enam belas) syarat
, sebagai berikut:
1. Persetujuan
dari pemilik rumah/fasilitas/penanggung jawab bangunan.
2. Rekomendasi
dari gugus tugas penanganan COVID-19 RT/RW setempat dan ditetapkan Lurah.
3. Tidak
ada penolakan dari warga setempat
4. Gugus
tugas COVID-19 wilayah menjamin pelaksanaan isolasi mandiri sesuai protokol
kesehatan
5. Hanya
dihuni oleh orang terkonfirmasi COVID-19 tanpa gejala atau bergejala ringan
6. Lokasi
ruang isolasi terpisah dengan penghuni lainnya
7. Tersedia
kamar mandi dalam
8. Cairan
dari mulut/hidung atau air kumur, air seni, dan tinja orang yang isolasi
mandiri langsung dibuang di wastafel atau lubang air limbah toilet dan
dialirkan ke septic tank
9. Untuk
peralatan makan, minum, dan peralatan pribadi lainnya yang digunakan harus
dicuci sabun/deterjen dan air limbah yang berasal dari cucian dibuang ke
saluran pembuangan air limbah
10. Tidak
dalam permukiman yang padat dan terdapat jarak lebih dari dua meter dari rumah
lainnya
11. Kamar
tidak menggunakan karpet/permadani
12. Sirkulasi
udara berjalan dengan baik dan nyaman
13. Ketersediaan
air bersih mengalir yang memadai
14. Adanya
kerja sama dengan Satgas (pemangku wilayah, TNI, Polri, dan puskesmas setempat)
15. Terdapat
akses kendaraan roda empat
16. Bangunan
dan lokasi aman dari ancaman bahaya, spt banjir, kebakaran, maupun tanah
longsor.
AYOO… Jalankan Protokol Kesehatan
sebagai DEDIKASI dan INVESTASI kita untuk membebaskan Indonesia segera dari
cengkraman Pandemik Covid-19.
Pesan Bapak Presiden Jokowi “Tugas Besar
Kita Belum Berakhir”.
Jakarta, 21 Oktober 2020
Dr. Abidin/ GOLansia.com dan
Kanal-kesehatan.com
*) Ahli Utama BKKBN dpk Kemenkes/ Mantan
Deputi BKKBN/ Mantan Komisioner KPHI/ Mantan Kepala Pusat Promkes Depkes RI/
Alumnus Public Health Management Disaster, WHO Searo, Thailand/ Mantan Ketua
Harian MN Kahmi/ Mantan Ketua PB IDI/ Ketua PP IPHI/ Ketua PP ICMI/ Ketua PP
DMI/ Waketum DPP JBMI/ Ketua PP ASKLIN/ Penasehat BRINUS/ Penasehat Klub Gowes
KOSEINDO/ Ketua IKAL FK USU/ Ketua PP KMA-PBS/ Wakil Korbid Organisasi, BinDa
dan Pemantapan Nilai DPP IKAL Lemhannas.