Jangan Melucu Tentang TPG

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Ketua Pengurus Besar PGRI)

Sejumlah japri masuk di WA Saya. Intinya agar Saya berkomentar terkait TPG yang mulai disoal lagi. Lagi dan lagi TPG disoal. Bagi Saya menyoal atau ada pihak yang berusaha menghentikan TPG untuk para guru masuk kategori komedi. Bila pihak-pihak tertentu melakukan “test the water” pada TPG maka tidaklah tepat.

Bila di sebuah media ada sebuah judul “Kemendikbud Rencanakan Tunjangan Profesi Hanya untuk Guru Berprestasi” ini adalah komedi. Pelakunya dipastikan Komedian. Mengapa masuk kategori Komedian? Karena Jaka Sembung Bawa Golok, tidak nyambung go go.

Sangat tidak nyambung bila TPG hanya untuk guru berprestasi. Mengapa tidak nyambung? Dalam UURI No 14 Tahun 2005 tidak ada teks yang mengatakan demikian. Please deh jangan melucu terkait TPG. Bahkan bukankah banyak pula guru prestasi tapi tak disukai anak didik. Bahkan bukankah banyak guru prestasi melanggar undang-undang?

Guru prestasi ada yang tak kontributif pada anak didik. Ia hanya “tukang lomba” dan anak didik tak sempat dilayaninya. Bila pemerintah atau Kemendikbud menganggap semua guru berprestasi kontributif pada peningkatan layanan pada anak didik, tunggu dulu! Bahkan sejumlah guru prestasi tidak aktif di organisasi profesi, padahal amanah undang-undang. Artinya mereka melanggar undang-undang.

Ngilu bila ada komedi bahwa yang dapat TPG hanya guru berprestasi. Guru berprestasi ada yang “pelanggar” undang-undang dan tak disukai anak didik. Pelanggar undang-undang karena tidak aktif di organisasi profesi sesuai UURI No 14 Tahun 2005. Tidak sedikit guru prestasi yang hanya peduli piala, piagam dan hadiah untuk dirinya sendiri. Nasib guru honorer sejawatnya tak dipedulikan.

Saran Saya siapapun jangan melucu terkait TPG. Siapa saja yang mengungkit TPG terlihat oon atau bloon. Ini amanah undang-undang yang membawa pesan luhur “Stop Hentikan Derita Guru!” Hentikan generasi Oemar Bakri yang menderita puluhan tahun karena gaji rendah. TPG adalah “hak” guru. Jangan mengganggu hak karena akan terlihat oon.

Justru hal yang harus ditanyakan pertama, mengapa TPG antara guru, dosen dan guru di Kemenang tidak sama cairnya? Ada yang bulanan cairnya ada pula yang triwulan dan bahkan ada yang setahun hilang entah ke mana? Perbaiki dahulu sistem pencairan TPG dengan efektif. Usahakan tepat bulan, tepat jumlah!

Kedua masih adanya sistem administrasi pencairan TPG yang “modus”. Ada sejumlah gosip para guru harus “setor” pada pejabat tertentu (negeri atau pun yayasan) agar TPG-nya cair. Ini salah satu bentuk administrasi “zaman Belanda” yang harus ditiadakan. Konon katanya ada sejumlah oknum pengepul dana TPG dan disetor ke atas. Bila tidak maka dipersulit. Benarkah?

Ketiga pemerintah harus bersyukur dengan adanya TPG yang diterima oleh para guru. Mengapa harus bersyukur? Bila tanpa TPG maka pemerintah dianggap “mengeksploitasi” guru karena gajinya sangat kecil. Guru cenderung lebih aman dan jauh dari gaduh karena ada TPG. Bila tidak maka negeri ini akan mengalami kemunduran. Para guru akan “lemah syahwat” dalam bekerja. Adanya TPG pemerintah diuntungkan, para guru lebih semangat bekerja.

Ketika Bank Dunia menyebutkan bahwa tunjangan profesi guru belum memberikan dampak terhadap peningkatan output kompetensi peserta didik. Ini masalah lain. Tugas pemerintah untuk memberdayakan para guru. Tidak ada kaitannya dengan TPG. TPG hanya berkaitan dengan martabat guru, memanusiakan guru. Amanah undang-undang! Bila guru tidak mendapatkan TPG sama dengan sistem “Kerja Paksa” zaman kolonialisme, tenaga kerja murah!

Adanya TPG saja anak didik terbaik tak mau jadi guru. Sayang sekali yang mau jadi guru lebih kepada anak didik kelas prestasi menengah ke bawah dan identik dari pinggiran. Apalagi bila tidak ada TPG, dapat dipastikan profesi guru hanya pelarian daripada kerja jadi tukang kumpulkan sampah atau rongsokan. Mengusik TPG adalah melucu garing tingkat tinggi.