Jangan Tinggalkan SLB Swasta

Oleh Ainun, S.Pd.

(Guru di SLB Yayasan Bahagia Kota Tasikmalaya/KACI #PASTI BISA#)

Sejarah mencatat bahwa pusat pendidikan khusus pertama kali didirikan di Indonesia adalah pada zaman penjajahan Belanda. Pada masa ini pemerintah Belanda membangun pusat pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dan Sekolah Luar Biasa, seperti Rumah Buta (sekarang Wiyata Guna) di Bandung, Folker School atau Perkumpulan Pengajaran Luar Biasa (SLB khusus tunagrahita di Bandung), Vereniging Voor Onderwijs an Doofstomme Kinderen in Indonesia (SLB Negeri Cicendo) di Bandung, Werk Voor Misdeelde Kinderen in Nederlands host Indie atau Yayasan Dana Uphakara (Sekolah khusus bagi anak tuna runguwicara putri) di Wonosobo Jawa Tengah, dan Bruder atau Yayasan Karya Bahkti (sekolah khusus anak tuna runguwicara putra) di Wonosobo.

Setelah Indonesia merdeka, dikeluarkanlah Undang-Undang Pendidikan Nomor 12 Tahun 1954, yang memuat ketentuan tentang pendidikan dan pengajaran luar biasa. Semenjak itu, keberadaan pendidikan khusus semakin terjamin dan sekolah luar biasa pun bermunculan di seluruh tanah air Indonesia.

Pada 1963, sekitar empat ratus sekolah luar biasa telah berdiri di Tanah Air, hampir semua dikelola oleh yayasan swasta. Tahun 1984 pemerintah mencanangkan gerakan wajib belajar enam tahun. Gerakan wajar 6 tahun ini mempunyai pengaruh besar terhadap perkembangan pendidikan khusus di Tanah Air. Pada masa ini pemerintah membangun sekolah dasar luar biasa (SDLB) dan SLB Pembina, yang semuanya merupakan sekolah negeri.

Sampai dengan tahun 1990, di Indonesia telah ada 525 buah SLB (terdiri 502 sekolah swasta dan 23 sekolah negeri, termasuk sekolah-sekolah pembina (Ditdikgutentis, 1991). Di samping itu, terdapat 209 buah SDLB (seluruhnya negeri).

Pada tahun 2019 didapat informasi dari statistik pendidikan (Bang Imam Berbagi, 2019) jumlah SLB yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia adalah 2.212 SLB. Dengan rincian, sebanyak 579 SLB Negeri (26,18%) dan 1.633 SLB Swasta (73,82%).

Dari data dan fakta di atas, dapat kita Tarik kesimpulan bahwa SLB swasta mempunyai peranan besar dalam dunia pendidikan khusus di Tanah Air. SLB swasta adalah perintis pendidikan khusus di Indonesia. Bahkan sampai saat ini pun SLB swasta memberikan kontribusi yang tidak sedikit bagi pendidikan khusus di Tanah Air.

Sudah seharusnyalah pemerintah mempertimbangkan peran SLB swasta selama ini dalam mengambil setiap kebijakan. Misalnya saja ketika beberapa tahun lalu ada kebijakan untuk memindahkan guru ASN/PNS ke SLB Negeri dan tidak ada lagi pengangkatan ASN/PNS untuk SLB swasta. Serta adanya kebijakan yang menyatakan bahwa para guru honorer di SLB Negeri saja yang mendapatkan honor daerah dari APBD/APBN. Kebijakan ini ternyata kurang tepat karena membuat banyak SLB swasta kekurangan guru. Contohnya adalah SLB B Santi Rama di Jakarta, sebagaimana dilansir oleh kompas.com tanggal 26 November 2019.

Kenyataan lainnya yang tidak dapat dimungkiri adalah sebagian besar SLB swasta bersifat sosial, di mana SLB swasta tidak mematok biaya Iuran Bulan Peserta Didik (IBPD) atau SPP bagi para siswa. Hanya sebagian kecil dari SLB swasta yang mematok iuran bulanan dari para siswa (komersil). Selain itu, banyak dari SLB swasta tersebut, terutama yang sudah berdiri puluhan tahun, di mana yayasan/organisasi pemasok dananya sudah tidak aktif/tidak berfungsi lagi (tidak bisa menyokong pendanaan).

Pemerintah seharusnya bisa mengambil kebijakan yang dapat diterima oleh semua pihak. Kebijakan mengubah status beberapa SLB swasta menjadi SLB negeri mungkin bisa menjadi satu alternatif solusi.

Kebijakan lain yang mungkin bisa dilakukan pemerintah adalah seperti yang dikemukakan oleh Bapak Indra Charismiadji, Direktur Eksekutif Center for Education Regulations & Development Analysis (Cerdas). Indra menyarankan agar jenis sekolah di Indonesia dibagi menjadi tiga. Ketiga jenis sekolah tersebut adalah sekolah negeri, sekolah piagam (charter school), dan sekolah swasta.

Menurut Indra Charismiadji, sekolah negeri harus bebas pungutan dan diutamakan untuk masyarakat prasejahtera. Sedangkan sekolah piagam atau charter school adalah sekolah yang pengelolaannya dilakukan oleh swasta namun anggarannya didukung oleh pemerintah atau dari hibah persiswa. Sementara itu, sekolah swasta merupakan sekolah yang sepenuhnya dikelola swasta dan diberikan kebebasan untuk menyusun kurikulum sendiri. Pembiayaan sekolah swasta dibebaskan dengan menerima pungutan dari siswa-siswinya.