Jelimet Entitas Guru Honorer

Oleh Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

(Dewan Pembina PGRI)

Masih kuat dalam ingatan para guru honorer, Ketua PB PGRI masa Dr. Sulistiyo mampu mem-PNS-kan 1,1 juta lebih guru honorer menjadi PNS. Ini terjadi karena situasi, komunikasi, dan kolaborasi pemerintah dan PB PGRI sangat efektif. Sampai saat ini Dr. Sulistiyo dianggap sebagai “Bapak Pejuang Guru Honorer”.

Setiap zaman selalu ada dinamikanya, selalu ada perjalanan yang membutuhkan perjuangan bersama. Sampai saat ini masalah guru honorer tetap masih menjadi masalah klasik. Di saat PPPK dianggap menjadi solusi terbaik, ternyata sejumlah soalan baru muncul.

Di antara soalan itu adalah bagaimana nasib sekolah swasta saat sejumlah gurunya menjadi ASN di sekolah negeri? Bagaimana sejumlah sekolah negeri masihkah memberikan honorer pada guru PPPK yang mendapatkan SK, bila SK turun tapi gajinya belum? Bagaimana nasib guru honorer di sekolah negeri “terusir” guru PPPK dari sekolah swasta atau negeri.

Ada dinamika yang sama antar sekolah negeri dan swasta. Di saat sejumlah guru mendapat berkah menjadi guru PPPK di sekolah negeri maka ada sejumlah guru negeri yang mendapatkan soalan baru. Ia diminta mundur dari sekolah yang sudah lama mengabdi karena tergeser oleh guru PPPK baru.

Di sekolah swasta guru yang diandalkan “migrasi” ke sekolah negeri. Sekolah swasta galau berat, mereka kehilangan guru yang sudah menjadi andalan sekolah. Namun di sisi lain hak menjadi ASN adalah hak guru. Sekolah swasta tidak boleh menghalangi guru yang mau meningkatkan statusnya.

Salah fatal bila ada pengurus organisasi profesi guru berpikir bahwa PPPK adalah hak guru honorer di sekolah negeri. Semua guru sama, sama-sama punya hak meningkatkan status dan kesejahteraan. Guru di sekolah swasta, sekolah negeri atau guru yang belum mendapatkan pekerjaan.

Betul kata Nadiem Makarim bahwa “PPPK bukan hanya untuk guru honorer negeri. Guru swasta, lulusan pendidikan profesi guru, maupun peserta yang belum pernah mengajar dan memenuhi persyaratan bisa ikut seleksi PPPK”. Nadiem dengan paradigma “merdeka belajar” ingin memerdekakan guru, asal memenuhi syarat.

Bahkan kalau kita baca pemikiran dan harapan Nadiem Makarim yang terpenting baginya akan hadir guru PPPK yang bisa menjadi guru terbaik bagi anak didiknya. Apakah Dia sudah lama mengabdi, dari sekolah negeri atau dari sekolah swasta, menjadi nomor dua. Nomor satu diharapakan akan lahir guru PPPK yangt berkualitas untuk melayani anak didik.

Guru PPPK bukan untuk entitas sekolah negeri, swasta atau guru yang belum kerja. Guru PPPK adalah untuk semua guru yang memenuhi persyaratan dan mampu lulus dengan baik. Anak didik tidak akan bertanya A B C D, tetapi Ia hanya membutuhkan guru kompeten untuk melayani proses pembelajaran dan pendidikan.

Ketika ada “friksi” dampak rekrutmen PPPK maka kembalikan semuanya pada kepentingan anak didik. Merekalah yang punya “cerita masa depan”. Bukan hanya sekolah swasta, negeri, organisasi profesi atau kepentingan politik lainnya. Anak didik adalah “pemakai” jasa profesionalisme guru PPPK.