Penulis: Iwan Kartiwa

Iwan Kartiwa
Oleh Iwan Kartiwa
(Guru SMAN Rancakalong Sumedang)
Guru
adalah sebuah profesi. Berbeda dengan di negara lain, profesi guru di Indonesia
sejak lama terus mengalami hiruk pikuk dan pasang surut tantangan yang datang
silih berganti. Hingga pada titik tertentu profesi guru ini dapat dianggap jauh
lebih baik dari sebelumnya. Mulai dari sisi pengakuan, penghargaan, kesejahteraan
hingga perlindungan, dapat dikatakan terus mengalami perbaikan. Sekalipun hal
itu baru menyasar pada rekan-rekan guru yang berstatus ASN, namun sayangnya kondisi
serupa umumnya belum dirasakan oleh rekan guru lainnya diluar guru yang
berstatus pegawai negeri tersebut.
Sebagai
sebuah profesi, guru tentunya berada dalam bagian pengelolaan sumber daya
manusia (SDM) bangsa ini yang tidak terpisahkan dalam pola pembinaan dan
pengembangan karirnya. Sama persis dengan profesi lain maka dalam profesi guru
juga dikenal istilah promosi, demosi, dan mutasi. Promosi adalah penghargaan
dengan kenaikan pangkat dalam suatu organisasi atau instansi baik dalam
pemerintahan maupun non pemerintahan. Adapun alasan atau hal yang mendasari
seorang pegawai mendapatkan promosi menurut Handoko (1999) adalah: 1)
pengalaman (lamanya pengalaman kerja karyawan), 2) kecakapan (keahlian), 3). Kombinasi
kecakapan dan pengalaman (lamanya pengalaman dan kecakapan). Demosi, menurut
Suratman (1998) adalah penurunan jabatan dalam suatu instansi yang biasa
dikarenakan oleh berbagai hal seperti keteledoran dalam bekerja. Sebagai contoh
lain demosi juga dapat diberlakukan pada pegawai yang melakukan tindakan atau
pelanggaran yang cukup berat seperti tindak kejahatan korupsi atau kesusilaan.
Satu lagi
adalah mutasi (Wahyudi 1995) menyatakan sebagai perpindahan pekerjaan seseorang
dalam suatu organisasi yang memiliki tingkat level yang sama dari posisi
pekerjaan sebelum mengalami pindah kerja (nenglyla.wordpress.com). Untuk guru
contoh mutasi dapat ditemukan dari beberapa rekan guru ASN yang mengajukan
pindah sekolah atau pindah unit kerja. Umumnya minta mutasi ke sekolah/unit
kerja yang lebih dekat dari lokasi domisili atau tempat tinggalnya.
Perihal
promosi, bagi rekan guru yang berstatus ASN juga terikat oleh aturan yang ada
sebagaimana ASN lainnya. Kenaikan pangkat salah satunya merupakan bagian yang
tak terpisahkan dari promosi. Menurut Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 2002
disebutkan ada dua jenis kenaikan pangkat yaitu: kenaikan pangkat karena
penyesuaian ijazah dan kenaikan pangkat pilihan. Kenaikan pangkat itu sendiri dibagi
dalam tiga kategori yaitu 1) kenaikan pangkat reguler, 2) kenaikan pangkat
anumerta dan 3) kenaikan pangkat pengabdian.
Dalam
profesi guru dikenal ada jenjang jabatan fungsional guru sebagimana diatur
dalam PermenPAN & RB No. 16 tahun 2009 pasal 17. Dalam hal ini guru ASN
yang sudah lama mengabdi dan berpengalaman dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya dengan penuh integritas, loyalitas dan dedikasi berhak
dipromosikan mendapatkan kenaikan pangkat yang sudah diatur sesuai dengan
peraturan yang berlaku. Dalam PermenPAN & RB ini klasifikasi jabatan guru
terbagi dalam empat kategori yaitu Guru Pertama (terdiri dari Penata Muda IIIa
dan Penata Muda Tingkat I, IIIb), Guru Muda (terdiri dari Penata IIIc dan
Penata Tingkat I, IIId), Guru Madya (terdiri dari Pembina IVa, Pembina Tingkat
I, IVb dan Pembina Utama Muda IVc) dan terakhir Guru Utama (terdiri dari Pembia Utama Madya IVd da Pembina Utama IVe).
Dalam
perspektif yang lain jenjang karir guru dapat juga dilihat secara vertikal dan
horizontal serta secara linier dan non-linier. Secara vertikal artinya profesi
guru dapat mengalami naik pangkat dan mengisi jabatan atau posisi lain yang ada
diatasnya dan yang telah tersedia sesuai dengan ketentuan yang ada setelah
tentunya melalui sebuah proses seleksi. Misalnya ada beberapa jabatan struktural
yang dipegang seseorang yang berasal dari promosi profesi guru. Seperti seorang
kepala seksi, kepala bidang bahkan kepala dinas. Dengan catatan bidang
pekerjaannya masih dalam wilayah dunia pendidikan. Sementara secara horizontal
dimaksudkan jenjang karir guru yang masih berada dalam wilayah satuan
pendidikan. Artinya jenjang karier secara
horizontal ini yaitu kenaikan/promosi jabatan yang masih berada di wilayah
internal satuan pendidikan seperti contohnya seorang guru biasa kemudian
mendapatkan jabatan atau tugas lain atau tugas tambahan lain seperti menjadi wali
kelas, kepala perpustakaan, kepala jurusan/kaprodi, sampai wakil kepala
sekolah.
Selanjutnya
jenjang karier guru dalam perspektif jabatan yang
bersifat linier dan non-linier. Secara linier yang dimaksud adalah promosi
jabatan yang bersifat sejalur atau sangat berhubungan erat (relevan) dengan
latar belakangnya sebagai guru. Dalam hal ini ada dua yaitu promosi sebagai
kepala sekolah dan sebagai pengawas. Guru-guru yang memiliki pengalaman, kecakapan,
integritas dan integrasi ketiganya itu layak dan pantas dipromosikan untuk
meraih jenjang karir yang bersifat linier tersebut. Sebelumnya kedua jabatan
tersebut berasal dari input guru-guru terbaik yang mendapatkan kesempatan
promosi. Pada perkembangannya selanjutnya, Mendikbud Nadiem Makarim,
menginginkan ada wacana input calon kepala sekolah itu berasal dari seleksi
guru yang lolos program guru penggerak. Guru-guru penggerak inilah yang
diwacanakan akan mengisi jabatan kepala sekolah nantinya di kemudian hari. Dan
jabatan pengawas akan bersumber dari kepala sekolah-kepala sekolah (mantan
aktivis guru penggerak) yang akan dipromosikan menjadi pengawas satuan
pendidikan. Nah, wacana tersebut juga belum tentu dapat terealisasi dengan
baik. Sebagaimana kita ketahui rekrutmen kepala sekolah selama ini berada pada
kewenangan kepala daerah. Kecuali kalau wacana pengelolaan guru itu kembali
akan ditarik ke pemeritah pusat, maka hal tersebut tentu akan lebih mudah unutk
direalisasikan.
Sementara
jenjang karier secara nonlinier dimaksudkan, guru dapat
mendapatkan promosi jabatan lain diluar latar belakangnya yang bergerak di
bidang pendidikan. Dan hal itu ternyata dapat saja terjadi. Beberapa rekan guru
yang berprestasi luar biasa serta tentu saja memiliki interaksi atau relasi
dengan kepala daerah tidak sedikit yang akhirnya yang berkarir di luar bidang
pendidikan dan mengisi pos-pos jabatan pemerintahan diluar bidangnya.
Akibatnya, memang di satu sisi ada hal positifnya yaitu terjadi promisi jabatan
namun disisi lain banyaknya guru yang meninggalkan pos nya tersebut menyebabkan
terjadinya defisit jumlah guru yang tentu saja mengganggu pelayanan publik bidang
pendidikan itu sendiri. Walahuallam bi
shawab.