Jeritan Sekolah Negeri Pinggiran

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Ketua Pengurus Besar PGRI)

Suryana, seorang Kepala SMKN di wilayah Jawa Barat mengatakan, “Pentingnya Kementerian Pendidikan menguatkan keberpihakan pembangunan secara prioritas bagi  sekolah-sekolah SMA/SMK negeri yang masih kategori kecil di wilayah pinggiran.  Termasuk pemerataan guru-guru  negeri khususnya guru kejuruan atau guru produktif.”

Pernyataan Suryana sebagai manager satuan pendidikan SMKN nampaknya represntasi dari dinamika keberadaan  sebagian sekolah negeri di tanah air kita. Banyak sekali sekolah negeri kecil di pinggiran yang kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Khsusunya pemerintah pusat. Sekolah negeri dengan kategori 3T sebaiknya memang lebih diperhatikan.

Mengapa sekolah negeri pinggiran, kecil dan baru berdiri perlu mendapatkan perhatian lebih? Sederhana jawabannya, karena sekolah negeri adalah sekolah yang paling bertanggung jawab melayani masyarakat dalam dimensi pendidikan. Berbeda dengan sekolah swasta. Sekolah negeri memiliki tanggung jawab lebih atas nama pemerintah dan anggaran negara.

Walau pada hakikatnya sekolah negeri dan swasta sama-sama “berjuang” untuk melayani masyarakat bidang pendidikan, namun tanggung jawab sekolah negeri lebih mendapatkan tuntutan bahkan kritik lebih pedas dari masyarakat. Jangan sampai sekolah swasta yang sudah besar mendapatkan bantuan dari pemerintah sementara sekolah negeri kecil, pinggiran, dan debutan tertinggal.

Misal dalam sebuah acara yang diadakan pada hari Kamis s.d. Sabtu 1 s.d. 3 Oktober tahun 2020. Sekolah penerima bantuan pemerintah fasilitasi SMK yang mengembangkan produk kreatif dan kewirausahaan tahap 3 tahun 2020. Sekolah negeri pinggiran “tersisih” dalam mendapatkan bantuan dari sekolah swasta. Bantuan pada sekolah swasta memang baik tetapi akan lebih baik lagi bila sekolah negeri kecil pinggiran pun diutamakan.

Akan sangat sulit dan terseok-seok membangun sekolah negeri di pinggiran bila kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Bahkan bila sejumlah sekolah swasta yang sudah mapan malah mendapatan bantuan. Bisa jadi ungkapan, “Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin” dipersepsi pada sekolah swasta mapan dan sekolah negeri kecil pinggiran.

Sekali lagi sekolah negeri dan swasta adalah sama-sama mulia melayani anak didik. Namun pemberian fasilitas negara pada semua sekolahan hendaknya berlaku proporsional, aspirasional dan mengutamakan yang lebih perlu. Faktanya keberadaan sekolah negeri lebih dituntut masyarakat sebagai sekolah pemerintah dan sekolah yang harus serba sempurna.

Sungguh sangat mudah mengelola sekolahan yang fasilitasnya lengkap, bangunan mewah, di tengah kota dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Berbanding terbalik dengan sekolahan di pinggiran, kecil, debutan dan jumlah GTK PNS-nya hanya ada satu dua. Selebihnya para honorer.

Sebaiknya pemerintah pusat dan daerah “mengguyur” fasilitas dan GTK PNS pada sekolah pinggiran, kecil dan terbelakang, agar tumbuh berkembang sejajar dengan sekolah mapan di  pusat kota. Ungkapan mantan Mendikbud Muhadjir Effendy yang menghendaki tidak ada lagi sekolah favorit dan pinggiran akan sulit diwujudbuktikan bila beragam bantuan masih belum tepat sasaran. Segera sasar sekolah negeri kecil pinggiran, guyur dengan bantuan terbaik.