Jika Paksakan 50 Siswa per Rombel, PORTUDIK Jabar Akan Gugat Gubernur

Menyikapi kehendak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penambahan jumlah siswa menjadi 50 siswa per rombel (Rombongan Belajar) di SMA/SMK Negeri pada Penerimaan Murid Baru tahun 2025/2026, Persatuan Orang Tua Peserat Didik (PORTUDIK) Jawa Barat akan melakukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Seperti siaran pers yang diterima beritadisdik.com, Kamis 3 Juli 2025, Ketua PORTUDIK Jawa Barat Mansurya Manik menyampaikan mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai amanah konstitusi yang harus dilaksanakan oleh seluruh tingkatan pemerintahan.

Diungkapkan kehendak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penambahan jumlah siswa menjadi 50 siswa per Rombongan Belajar di SMA/SMK Negeri guna menampung siswa miskin berpotensi melanggar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pasal 8 angka (2) huruf (f): Jumlah Peserta Didik per rombongan belajar ditetapkan dengan ketentuan paling banyak: 36 (tiga puluh enam) Peserta Didik untuk sekolah menengah atas/madrasah aliyah/sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan.

Selain itu berpotensi melanggar Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah, Pasal 9 angka (2) huruf (a) : Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan: memiliki luas mempertimbangkan: 1. bangunan dengan proyeksi jumlah Peserta Didik dan rombongan belajar; dan 2. tata jenis dan jumlah ruang; huruf (f) kenyamanan yang meliputi kenyamanan ruang gerak dan hubungan antar ruang, kondisi dalam ruang, pandangan, serta tingkat getaran dan tingkat kebisingan.

Menurut Mansur, kehendak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi terkait penambahan jumlah siswa menjadi 50 siswa per Rombongan Belajar di SMA/SMK Negeri telah melebihi kapasitas kemampuan guru dalam mengelola kelas, serta mengganggu kenyamanan belajar, yang akan berdampak pada penurunan kualitas hasil Pendidikan.

Jadi, selayaknya pemerintah bekerja sama dengan sekolah yang diselenggarakan masyarakat (sekolah swasta) untuk mengelola siswa dari keluarga miskin yang tidak dapat diterima di SMA/SMK Negeri dengan skema pembiayaan dari pemerintah, dengan Standar Kompetensi Lulusan siap kerja di dalam negeri maupun luar negeri bagi lulusannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, jelas Mansyur, apabila Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi tetap memaksakan kehendak melakukan penambahan jumlah siswa menjadi 50 siswa per Rombongan Belajar, maka Orang Tua Peserta Didik yang tergabunga dalam Persatuan Orang Tua Peserat Didik (PORTUDIK) Jawa Barat akan melakukan gugatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.