Oleh Saeful Hadi, S.Sos.

(Guru Sosiologi SMAN 2 Banjar)

Entah mengapa saya begitu yakin bahwa persoalan dunia hitam di Indonesia akan semakin banyak yang terungkap ke publik. Jagat kehidupan di tanah air sangat ramai akhir-akhir ini dengan berbagai pemberitaan yang merupakan fenomena masalah sosial, salah satunya tentang judi online yang luar biasa aktivitasnya di masyarakat dengan kuantitas keterlibatan mencapai jutaan orang. Tak tanggung-tanggung dari anak usia di bawah 10 tahun sampai kakek nenek bangkotan pun menjadi bagi yang “mencintai” dunia harapan palsu tersebut dan peredaran uangnya pun mencapai angka fantastis trilyunan rupiah. Memilukan dan Mengerikan!

Pemerintah pun pada kasus besar tersebut akhirnya membuat gebrakan dengan langkah pembentukan Satgas Pemberantasan Judi Online yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Polhukam, Hadi Tjahjanto. Beberapa langkah sudah dilakukan saat tulisan ini tertuang dengan melakukan tindakan hukum terhadap para pelaku, walaupun masih skala kecil. Ada yang tiba-tiba menyeruak menimbulkan kontroversi ketika Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendi melontarkan sebuah pernyataan mengejutkan bahwa para “korban judi online” sebaiknya mendapatkan bantuan sosial atau bansos. Sebuah pernyataan yang tentu saja menimbulkan kegaduhan dan pro kontra serta kecaman di tanah air.

Pada kesempatan tulisan ini saya tidak dalam kapasitas untuk berdebat mengenai setuju atau tidak dengan pernyataan Muhadjir Effendi tersebut. Namun perspektif saya sebagai seorang sarjana Sosiologi ingin menelisik mengapa guru besar Sosiologi Pendidikan UMM Malang yang juga mantan Mendikbud tersebut menyampaikan pernyataan yang kontroversial seperti itu? Saya tidak tahu persis alasan yang paling logis dan bisa diterima oleh kita sebagai warga masyarakat dengan pernyataan Muhadjir tersebut. Namun saya jadi tergelitik untuk sedikit menyampaikan pendapat berkaitan dengan hal yang unik tersebut. Mengapa?

Perspektif sosiologis, judi sebagai tindakan kuno yang sudah ada sejak zaman dahulu, jauh sekali sebelum adanya media digital dengan metode online seperti sekarang ini. Artinya bukan barang baru. Salah satu perilaku menyimpang klasik yang sulit diberantas sampai detik ini (dan mungkin sampai datangnya kiamat) adalah judi. Mengapa? Dua penyebab utamanya menurut saya adalah kemiskinan dan kekuatan oknum aparat yang jarang tersentuh atau malah bahkan terang-terangan di masyarakat karena banyak yang membiarkan akibat segan dan takut. Kalau basisnya online adalah realita dekade ini, judi dalam kategori “kecil-kecilan” pakai kartu saja seperti “gapleh” atau “remi” adalah hal yang dianggap lumrah dalam masyarakat, bahkan menjadi sebuah “keajegan” dalam bahasa keteraturan sosial.

Kemiskinan pandangan saya bukanlah sebuah jalan satu-satunya bahwa sang pelaku judi lebih pada berangan-angan dengan mendapatkan keuntungan dalam sekejap. Namun pandangan saya, keajegan tersebut terbentuk menjadi realita sosial karena sebagian kaum “proletar” tersebut ingin hiburan dari tekanan hidup dan kepenatan aktivitas sehari-hari. Tak jarang, beberapa “oknum” aparat pun sering ikutan “nimbrung” dan sebagai sebuah kedekatan emosial atau realisasi hubungan sosial dengan warga sekitar.

Saya juga tetap sependapat bahwa judi adalah salah satu alternatif dari sebagian warga masyarakat lapisan bawah untuk mencapai kemakmuran secepatnya atau bahasa “gagahnya” keluar dari kemiskinan dalam sekejap. Begitu pula saya sependapat kalau judi adalah sebuah realita bagian dari hiburan “menghambur-hamburkan” uang dari sebagian golongan mampu atau kaum “borjuis” karena realitanya demikian. Lalu apa relevansinya dengan pernyataan Muhadjir berkaitan dengan hal tersebut?

Menurut saya, pernyataan pakar sosiologi pendidikan tersebut tentu ada kaitannya dengan kepakaran beliau. Realita sosial saat ini, sudah semakin terjun bebas rasa malu di masyarakat khususnya atas serangkaian perilaku menyimpang yang semakin terang-terangan serta membabi-buta. Salah satunya judi online. Seperti yang pernah saya tulis di beritadisdik.com beberapa waktu lalu, Indonesia mengalami krisis malapraktik teknologi. Khususnya judi online, pandangan saya merupakan “perkawinan” malapraktik tersebut dengan budaya buruk yang ada di masyarakat sebelumnya serta krisis keteladanan yang sangat kentara terjadi.

Mudahnya warga memiliki gawai serta regulasi dari pemerintah yang cenderung longgar plus gelombang dampak pandemi Covid-19 benar-benar “memperkokoh” eksistensi judi online ini. Sifat privasi dari gawai yang tidak selamanya bisa terakses publik atau terlihat dengan kasat mata, tidak seperti judi tradisional yang terlihat jelas “penampakannya”,  sangatlah pula signifikan “membantu eksistensi” judi online ini. Sifat privasi gawai ini, menurut pendapat saya adalah semakin memutus urat malu sebagian warga termasuk anak-anak untuk “menekuni” judi online.

Jika sebelumnya saya sulit menemukan bukti bahwa pada konteks eksistensi judi online ini ada “oknum” aparat berkeliaran memperkuat keajegan tersebut. Kasus  pembakaran suami (yang seorang polisi) oleh isterinya yang juga seorang polwan karena suaminya doyan judi online adalah pembuktian kuat krisis keteladanan tersebut. Cukup satu kasus tersebut seolah-olah memberikan pembenaran bahwa “keasyikan” sebagian warga masyarakat bermain judi online adalah karena ada “teman” oknum aparat yang terkesan “mengayomi” mereka dengan “keteladanannya” tersebut. Sebuah realita miris dalam sebuah tatanan masyarakat Indonesia yang terkenal agamis dan santun.

Mau tidak mau, adalah perlu berbagai langkah tegas, koersif dan juga preventif dari pemerintah termasuk menelisik urat malu dengan seolah-olah “mendapatkan bantuan sosial”. Masihkah kemudian “oknum masyarakat” tersebut tebal muka untuk antri menerima bantuan kalau di pandangan masyarakat lainnya sosok tersebut seorang penjudi? Label atau merk sebagai penjudi. Seandainya selama ini aktivitas “mencari duit simsalabim” tersebut tanpa diketahui publik dan sulit dilacak karena sifat privasi media digital, ketika “ditawarkan bantuan”, apakah mereka “bersedia keluar dari tempat persembunyiaannya” karena sudah putus urat malunya?

Prof Muhadjir pada sudut pandang tersebut menurut saya adalah “upaya untuk mewacanakan” bagaimana mencegah dan mengatasi judi online dengan “label penerima bantuan sosial” dengan jalan “memprovokasi” apakah “sang tersembunyi” tersebut akhirnya keluar “karena butuh bantuan”? Mungkin bagi sebagian orang kesannya mengada-ada atau hal yang terlalu dibuat-buat atau bahkan mengecewakan, akan tetapi dari perspektif sosiologis hal tersebut sah-sah saja dan bisa menjadi salah satu alternatif problem solving dalam mengatasi “akutnya” penyakit judi dalam masyarakat Indonesia. Pelabelan yang semakin tegas, bisa menjadi upaya bagaimana orang yang terjerumus akhirnya kembali timbul rasa malu mereka dan tidak lagi melakukan penyimpangan.

Persoalan urat malu berbuat penyimpangan sosial seperti judi pada masyarakat Indonesia adalah persoalan akut dan sudah mandarah daging. Kekuatan dunia digital dan keistimewaan fasilitas gawai, memberikan ruang yang lebih privasi atas perilaku berangan-angan semu tersebut. Oleh karena itu, caranya pun harus lebih jeli dan lain daripada yang lain, termasuk “mempermalukan” dengan label “penerima bantuan sosial” jalur “unik”. Sanksi sosial yang lebih keras harus dilakukan, ketika sanksi fisik seperti jeruji besi atau “kebangkrutan” tidak juga membuat pelaku judi menjadi jera.

Tentu pernyataan Prof Muhadjir tersebut haruslah terbuka alasan dan tujuannya yang logis kepada masyarakat agar mendapatkan dukungan dan tidak menimbulkan ambigu atau ketersesatan. Melalui perspektif sosiologis bisa ditelisik ada keterkaitan pernyataan beliau dengan bagaimana mengembalikan kekokohan urat malu warga masyarakat agar tidak lagi melakukan penyimpangan. Pengendalian sosial termasuk memblokir berbagai jaringan judi berbasis digital adalah langkah represif yang harus terus dilakukan. Namun jangan sampai rakyat kelas bawah yang selalu jadi objek, sementara bandar-bandar kelas kakap tetap berkeliaran karena merasa eksistensinya dilindungi oknum aparat kelas elit. Sanggupkah semua “kerajaan elitnya” ini diberantas? Kita tunggu perkembangan dan drama selanjutnya!

Salam literasi!

Langensari, Kota Banjar, 23 Juni 2024

Saat Meksiko vs Jamaika bertanding

Biografi Penulis

Sosok bernama Saeful Hadi, S.Sos., lahir di Tasikmalaya, 4 Agustus 1977 adalah PNS Guru Mapel Sosiologi di SMAN 2 Banjar, Kota Banjar, Jabar sejak tahun 2009 hingga sekarang. Penerima 4 Piagam Parasamya Susastra Nugraha yang diselenggarakan Yayasan Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat (KPPJB) sejak tahun 2020. Mendapatkan penghargaan Tokoh Peduli Literasi di Kota Banjar tahun 2021 dari Yayasan Ruang Baca Komunitas (YRBK) Kota Banjar, Jawa Barat. Sudah menerbitkan 40 judul buku solo dan kontributor tulisan lebih dari 80 judul buku antologi, editor/penyunting dan kurator untuk 8 buku antologi karya siswa, serta penulis lepas dalam berbagai laman. Berdomisili di Perum Griya Langensari Indah E-5, Desa/Kecamatan Langensari, Kota Banjar, Jawa Barat. Alamat email [email protected], Fb/IG Saeful Hadi, dan telepon/WA bisa dihubungi di nomor 085223871868.