KABID HAM DORONG KEPATUHAN HUKUM LINGKUNGAN DAN PEMENUHAN HAM DI IKN

Akankah Ibu Kota Nusantara (IKN) yang akan berpusat di Kalimantan Timur dapat terjaga kelestarian lingkungan hidup dari kerusakan oleh aktivitas manusia? Mengingat Pulau Kalimantan menjadi paru-paru dunia serta menjadi sumbangsih bagi terjadinya pemanasan global. Ini menjadi pertanyaan salah satu mahasiswa Universitas Pansundan dalam Diskusi Mingguan Bidang HAM–Mahasiswa Universitas Pasundan dengan tema “IKN dan Hak Asasi Manusia” yang diselenggarakan di Ruang Ismail Saleh Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, Kamis (01/12/2022).

Menurut Hasbullah Fudail (Kabid HAM Divisi Pelayanan Hukum dan HAM), produk hukum di negara kita mulai dari Undang-Undang sampai turunannya (Peraturan Pemerintah, Pertauran Presiden dan lainnya) sudah lebih dari cukup untuk mengatur berbagai persoalan khususnya berhubungan dengan lingkungan hidup. Permasalahan utama yang dihadapi oleh bangsa ini adalah kepatuhan terhadap hukum yang ada. 

Hasbullah mencontohkan kepatuhan hukum terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Bopuncur (Bagor-Puncak-Cianjur). Pemanfaatan aturan Tata Ruang di kawasan Puncak mencakup Kabupaten Bogor dan Cianjur yang hari ini telah mengalami kerusakan karena daerah resapan, kemiringan, sumber air dan lain-lain telah berubah fungsi menjadi perumahan elite, restoran, pemukiman penduduk, tempat hiburan.

Bencana Cianjur yang berdampak besar terhadap kerusakan bangunan dan 329 korban meninggal dunia, 11 orang hilang serta luka-luka. Salah satu diakibatkan munculnya  pemukiman pada tempat-tempat secara hukum tata ruang yang ada dalam Peraturan Presiden tersebut dilarang untuk dipergunakan seperti kawasan lindung, daerah kemiringan khususnya sepanjang jalan dan daerah Kecamatan Cugenang Cianjur. Sehingga kita berharap bahwa segala regulasi yang dibuat untuk IKN yang berhubungan dengan lingkungan hidup untuk dipatuhi  agar tetap dapat menjaga kelestarian lingkungan hidup dari kerusakan akibat pemanfaatan tata ruang yang tidak sesuai aturan peruntukannya.

Jakarta sebagai ibu kota negara hari ini banyak masyarakat memilih tempat tinggal atau bermigrasi ke Jakarta dikarenakan merupakan pusat dari segala hal di Indonesia, misalnya pendidikan dan pemerintahan. Banyaknya orang yang bermigrasi ke kota Jakarta mempunyai sisi positif dan negative. Negatifnya yaitu membuat Jakarta menjadi kota yang padat penduduk, pemukiman yang kumuh serta sampah yang banyak dihasilkan oleh orang-orang yang bermigrasi tersebut. Akibat banyaknya jumlah penduduk maka potensi terjadinya pelanggaran HAM kehususnya yang berhubungan dengan ekonomi, sosial dan budaya. Sehingga perlu ada langkah konkret untuk mengurangi pelanggaran HAM tersebut dengan memindahkan ibu kota negara  dari Jakarta ke IKN.

Sementara nara sumber lainnya Nevrina Hastuti (Penyusun dan Perancang Madya) menyampaikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN dalam proses pembentukannya termasuk cepat. Sehingga muncul beberapa gugatan terhadap UU IKN namun ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. Ada 2 alasan gugatan kepada UU IKN:

1.         Permasalahan dalam pembuatan naskah akademik karena tidak sesuai dengan apa yang dilakukan di lapangan dan ditolak oleh MK dengan alasan setiap naskah akademik itu tidak harus sama.

2.         Keterlibatan masyarakat dalam pembentukan UU IKN.

Proses dalam pembentukan UU IKN sudah berjalan baik selama ini dengan legalitas secara kenegaraan UU IKN ini sah.

Narasumber lainnya Dikki Jafar Sidik (JFU Operator Komputer), bahwa IKN berkaitan dengan HAM, untuk dalam tujuan nasional sebenarnya sudah baik yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dan berharap jangan sampai adanya ibukota baru timbul masalah-masalah terkait HAM dalam UU IKN maupun dalam Ibu Kota Negara yang baru.

Dwini Pradifta selaku Mahasiswa Unpas menegaskan UUD 1945 dalam Pasal 28 i ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Pemenuhan HAM maksudnya yaitu melaksanakan peraturan HAM yang berlaku dan setiap manusia mempunyai hak. Syarat untuk tercapainya antara lain menghargai HAM orang lain/tidak mengambil hak orang lain.

Dengan demikian pemerataan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi di pulau Jawa, maka pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur menjadi lompatan besar dalam  pemerataan pembangunan ekonomi nasional dalam rangka pemenuhan Hak Asasi Manusia di bidang Ekosob (ekonomi, sosial, dan budaya).

Semoga dengan kepindaham ibukota negara dari Jakarta ke IKN akan menjadi solusi pembangunan masa depan bangsa dalam mendistribusikan perekonomian masyarakat khususnya untuk pemenuhan HAM di bidang Ekosob.