KABID HAM MENJAWAB ISU-ISU HAM DI JAWA BARAT

Berbagai isu Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi perbincangan menarik dalam pertemuan yang digagas Perkumpulan Female Plus bekerja sama dengan Indonesia AIDS Coalition/IAC sebagai Principal Recipient (PR) dan Jaringan Indonesia Positif/JIP sebagai Sub Recipient (SR) melalui program Community System Strengthening Human Rights (CSSHR) di Hotel Savoy Homann Bandung, Jumat (9/09/2022).

Kepala Bidang HAM (Hasbullah Fudail) memberi tanggapan atas beberapa isu penting  menyangkut HAM di antaranya:

1.         Punisment atas pemenuhuan HAM. Untuk mendorong agar kewajiban pemenuhan HAM yang menjadi tanggung jawab pemerintah atau institusi tertentu maka perlu dibuatkan indikator- indikator yang jelas dan terukur. Apabila ada instansi pemerintah yang gagal memenuhi   pelaksanaan kewajibannya dalam kurun waktu tertentu, maka perlu dilakukan finalti hukuman  berupa sanksi administrasi atau sanksi lainnya demi kewajiban memenuhi HAM. 

2.         Kasus pemakai Narkoba bukan harus di lapas/rutan. Berbagai kasus narkoba yang menyebabkan lapas dan rutan hari ini menjadi over kapasitas menjadi persoalan seperti tiada akhirnya, karena lebih banyak menyentuh persoalan di hilir ketika orang menggunakan narkoba harus mendekam di lapas. Padahal secara kesehatan mereka bukan bandar atau penjual. Seharusnya kasus-kasus seperti itu akan lebih baik jika dilakukan rehabilitasi sesuai Undang-Undang yang ada.

3.         Produk hukum daerah dan keterlibatan publik/komunitas, produk hukum daerah yang selama ini bertentangan dengan HAM proses kelahirannya baik dari inisiatif eksekutif maupun legislatif belum seutuhnya memberi peran serta masyarakat secara terbuka mulai dari perencanaan sampai pada pengesahannya. Sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang (UU) Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

4.         Ketakutan guru atas pelanggaran HAM. Beberapa kalangan pendidik saat ini dihantui perasaan takut menegakkan aturan karena bisa dianggap melanggar HAM. Tenaga Pendidik/guru  tidak bisa dipidana karena menegakkan aturan sekolah yang sudah dibuat dan disepakati bersama. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung (MA) guru tidak bisa dipidana saat menjalankan profesinya dan melakukan tindakan pendisiplinan terhadap siswa. Hal itu diputuskan saat mengadili guru dari Majalengka, Jawa Barat.

Isu lain yang mengemuka adalah bagaimana mempertemukan/mendialogkan norma agama dengan HAM khususnya menyangkut lesbi, gay, biseksual, dan transgender (LGBT) terutama yang ada di kalangan mahasiswa yang menjadi viral karena banyaknya mahasiswa di Bandung yang terjangkit HIV AIDS, 414 orang.