Kakanwil KemenHAM: Regulasi Diskriminatif Penyebab Indeks Demokrasi (IDI) Jawa Barat Anjlok Peringkat 7 ke 19

Kuningan – Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat menyampaikan bahwa masih adanya sejumlah regulasi yang berpotensi diskriminatif terhadap kelompok tertentu menjadi salah satu faktor yang memengaruhi penurunan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Barat. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dan Sarasehan “Dari Tradisi ke Konstitusi: Empat Pilar Kebangsaan dalam Penguatan Hak Masyarakat Adat” yang digelar di Ruang Jinem Gedung Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur, Kabupaten Kuningan, Jumat (5/6/2026).

Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian Upacara Adat Seren Taun 1959 S yang mengusung tema “Merawat Prasasti Peradaban Budaya Untuk Masa Depan Bangsa”. Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI, tokoh masyarakat adat Sunda Wiwitan, akademisi, serta berbagai unsur masyarakat.

Dalam paparannya, Kakanwil KemenHAM Jawa Barat menegaskan bahwa demokrasi tidak hanya diukur dari proses pemilihan umum, tetapi juga dari sejauh mana negara menjamin kebebasan sipil, kesetaraan di hadapan hukum, serta perlindungan terhadap kelompok minoritas dan masyarakat adat.

Menurutnya, masih terdapat sejumlah regulasi daerah maupun kebijakan administratif yang dalam praktiknya berpotensi membatasi hak-hak warga negara, termasuk hak kebebasan beragama, berkeyakinan, dan hak masyarakat adat untuk mempertahankan identitas budaya serta tradisinya. Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar pembangunan demokrasi berjalan seiring dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

“Kita perlu memastikan bahwa setiap regulasi yang dibuat tidak menimbulkan diskriminasi terhadap kelompok tertentu. Negara harus hadir untuk melindungi seluruh warga negara tanpa membedakan latar belakang agama, keyakinan, suku, maupun identitas budaya. Demokrasi yang sehat adalah demokrasi yang menghormati keberagaman,” ujar Kakanwil.

Ia menambahkan bahwa penguatan nilai-nilai Empat Pilar Kebangsaan harus diwujudkan dalam kebijakan yang inklusif dan menghormati hak konstitusional seluruh warga negara. Masyarakat adat, termasuk komunitas Sunda Wiwitan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bangsa Indonesia dan memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan serta pengakuan dari negara.

Kegiatan sarasehan berlangsung interaktif dengan berbagai masukan dari tokoh masyarakat adat terkait pentingnya penguatan perlindungan hak masyarakat adat, pelestarian budaya, serta harmonisasi antara nilai-nilai tradisi dan konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melalui forum tersebut diharapkan terbangun pemahaman bersama bahwa penghormatan terhadap keberagaman dan hak asasi manusia merupakan fondasi penting dalam memperkuat demokrasi Indonesia.