Penulis: Dadan Supardan

Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Jawa Barat, Hasbullah
Bandung– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Jawa Barat, Hasbullah, menyampaikan tiga poin penting dalam kegiatan Evaluasi dan Rekomendasi Kinerja Program dan Kegiatan Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia Jawa Barat.
Dalam sambutannya,
Hasbullah menegaskan bahwa ketepatan waktu dan disiplin kerja merupakan bentuk
penghargaan terhadap pegawai yang telah menjalankan tugas dengan baik.
“Ketepatan waktu
adalah bentuk apresiasi kepada para pegawai yang disiplin,” ujar Hasbullah.
Lebih lanjut,
Hasbullah memaparkan tiga poin utama yang menjadi penekanan dalam arah
kebijakan KemenHAM, yakni perjalanan historis HAM hingga menjadi kementerian,
kontribusi generasi muda dalam pelaksanaan tugas dan fungsi HAM, serta arah
perjalanan HAM dari masa kini menuju masa depan.
Ia menjelaskan
bahwa pada masa awal, bidang HAM belum mendapatkan perhatian yang memadai dalam
struktur birokrasi.
“Awal mula HAM
terbentuk, orang yang masuk ke bidang HAM sering dianggap sebagai pegawai
‘buangan’ atau ditempatkan di posisi yang lebih santai. Anggaran yang diberikan
saat itu hanya sekitar dua persen, belum ada formasi kepegawaian khusus, dan
belum terdapat jabatan fungsional HAM,” jelasnya.
Namun demikian,
Hasbullah menilai perkembangan HAM terus menunjukkan kemajuan, salah satunya
melalui keterlibatan generasi muda.
“Pada tahun 2012
kami menggagas program Sadar Hukum dan HAM, yang kini berkembang menjadi
KOPPETA. Saya mencoba menghapus batasan-batasan birokrasi dan mendorong anak
muda untuk berinisiatif serta berkontribusi dalam isu HAM,” ungkapnya.
Ia juga
menceritakan perjalanan kelembagaan KemenHAM hingga terbentuk secara resmi.
“Pada 14 April
telah diterbitkan surat keputusan, dan sebelumnya sudah ada komunitas
Kementerian HAM. Kami dilantik pada 13 Maret, bertepatan dengan 13 Ramadan,
sebagai pejabat Kantor Wilayah Kementerian HAM Jawa Barat,” kata Hasbullah.
Dalam kesempatan
tersebut, Hasbullah turut membagikan perjalanan hidup dan kariernya hingga
dipercaya menjadi Kepala Kantor Wilayah. Ia menegaskan bahwa pencapaian jabatan
tidak bergantung pada praktik suap atau pemberian uang.
Selain itu,
Hasbullah menyampaikan apresiasi kepada Menteri HAM saat ini yang dinilainya
telah membawa perubahan paradigma birokrasi.
“Menteri HAM
sekarang telah mengubah paradigma birokrasi. Suasana kerja lebih santai,
profesional, dan tidak ada tekanan yang tidak perlu,” ujarnya.
Ia juga memberikan
apresiasi kepada seluruh pegawai atas dedikasi dan kinerja yang telah
ditunjukkan.
Usai sambutan,
acara dilanjutkan dengan pembukaan resmi kegiatan evaluasi, refleksi, dan
penyusunan rencana program kerja tahun 2026, yang dibuka langsung oleh Kepala
Kantor Wilayah. Kegiatan utama kemudian dipandu oleh Kepala Bidang PDK sebagai
fasilitator.
Setiap bidang
secara bergiliran memaparkan evaluasi kinerja, diawali oleh Bidang PDK,
kemudian Bidang IDP dan Dukman. Paparan meliputi program dan kegiatan, pagu
anggaran, realisasi anggaran, serta sisa pagu yang belum terserap. Kegiatan ini
dilanjutkan dengan sesi diskusi dan pertukaran gagasan guna mewujudkan
birokrasi yang efektif dan berkelanjutan.
Setelah evaluasi,
kegiatan berlanjut dengan pembahasan rencana kerja tahun 2026. Masing-masing
bidang kembali memaparkan rencana strategis dan prioritas program untuk satu
tahun ke depan, yang kemudian ditanggapi langsung oleh Kepala Kantor Wilayah.
Hasbullah
menegaskan pentingnya kolaborasi antarbidang dalam pelaksanaan program.
“Setiap bidang
harus saling berkolaborasi sesuai dengan peran masing-masing, baik antara PDK,
IDP, maupun Dukman,” tegasnya.
Pembahasan
selanjutnya mencakup isu-isu strategis lainnya, seperti penguatan KOPPETA,
jabatan fungsional di lingkungan Kanwil KemenHAM, serta refleksi dan evaluasi
untuk pelaksanaan program tahun 2026.
Kegiatan ditutup
dengan penyusunan aksi tindak lanjut sebagai komitmen bersama atas hasil
evaluasi dan perencanaan yang telah dipaparkan oleh masing-masing bidang, guna
memastikan peningkatan kinerja Kementerian Hak Asasi Manusia di Jawa Barat ke
depan.



