KAKANWIL KEMENKUMHAM GUGUS TUGAS BISNIS DAN HAM HARUS LEBIH PROKAKTIF MENYIKAPI STAYCATION DAN PERSOALAN HAM

Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat, R. Andika Dwi Prasetya, mengharapakan agar Tim Gugus Tugas Bisnis dan HAM Jawa Barat harus lebih proaktif menyikapi staycation dan Persoalan HAM yang terjadi di Jawa Barat.

Demikian disampaikan Kakanwil ketika diskusi dan membuka Rapat Sosialisasi dan Koordinasi Gugus Tugas Daerah Bisnis dan HAM Jawa Barat, dengan melibatkan 10 Instansi Daerah terkait Pengarusutamaan Bisnis dan HAM yang dilaksanakan secara Virtual bertempat di Ruang Rapat Sahardjo, Jumat, 12 Mei 2023.

Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Andi Taletting Langi, yang berkesempatan berikan materi Sosiliasasi dan Koordinasi Gugus Tugas, Bersama Kabid HAM, Hasbullah, Kasubbid Pemajuan HAM, Yuni, Kasubbid Penkajian, Penelitian, dan Pengembangan HAM, Dani, beserta pegawai Bidang HAM.

Dinas terkait yang hadir pada rapat ini, di antaranya Setda Provinsi Jawa Barat, Disperindag Jabar, Dinas Lingkungan Hidup Jabar, Dinas Kehutanan Jabar, Dinas Koperasi dan UMKM Jabar, Dinas Kelautan dan Perikanan Jabar, Satpol PP Jabar, Kesbangpol Jabar, Dinas Penanaman Modal Jabar, dan termasuk Apindo Jabar.

Dalam pemaparannya Kadivyankum Andi menyampaikan bahwa, “Bicara mengenai Bisnis dan HAM, untuk menanggulangi isu bisnis dan hak asasi manusia ini lah kemudian perlu dibentuk suatu gugus tugas yang melibatkan instansi terkait tidak hanya Kementerian Hukum dan HAM, khususnya bersama instansi terkait di wilayah, yang mana isu bisnis dan hak asasi manusia sendiri ini telah menjadi isu internasional dan menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian PBB”.

“Ada 3 pilar utama dalam prinsip panduan bisnis yang menghormati HAM, pertama kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya, kedua adalah tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM dengan menjalankan operasional bisnis yang bekerlanjutan, ketiga adalah penyediaan akses pemulihan yang inklusif.” Lanjut Kadivyankum.

“Melalui gugus tugas ini, kita bisa turun bersama untuk memberikan penguatan kepada pelaku usaha maupun industri yang ada di Jawa Barat untuk menyelenggarakan bisnis yang sudah menghormati HAM dan terpastikan pekerjanya terpenuhi Hak Asasi Manusianya,” tambahnya.

“Ke depan sesegera mungkin kita akan melaksanakan penguatan gugus tugas Bisnis dan HAM ini sehingga tiap-tiap instansi yang tergabung melalui SK Gugus Tugas mengetahui tugas dan peranan masing-masing sehingga gugus tugas dapat bekerja dengan baik dan tepat sasaran.” Pungkas Kadivyankum Jabar.

Sementara Kepala Bidang HAM Hasbullah Fudail selaku moderator dan Tim koordinasi kasus staycation Bekasi akan memantau perkembangannya serta mencari solusi terhadap pemulihan pihak-pihak yang dirugikan atas kasus ini.