Penulis: Drs. H. Nanang, S.H.., M.Pd.

Drs. H. Nanang, S.H.., M.Pd.
Oleh Drs. H. Nanang, S.H.., M.Pd.
(Korwas KCD XI Disdik Jabar)
Lompatan perubahan dunia Pendidikan di
Indonesia sangat luar biasa tatkala orang pertama Pendidikan di Indonesai
dipimpin atau dinakhodai oleh seorang putra terbaik yang berasal dari tokoh
muda yang sukses di bidang dunia usaha atau bergelut dalam bisnis transformasi online alias Gojek bahkan sempat menjadi
tokoh termuda se Asia yang menerima penghargaan Nikkkei Asia Prize ke -24 untuk
inovasi Ekonomi dan Bisnis
Kejuatan-kejutan Mas Nadiem dikeluarkan
melalui berbagai kebijakan diantanya dengan lahirnya konsep transformasi
pendidikan dengan lahirnya Kurikulum Merdeka yaitu kurikulum yang mengembangkan
intrakurikuler yang beragam dimana konten akan lebih optimal agar peserta didik
memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi.
Disamping itu dengan Kurikulum Merdeka dikembangkan fleksibilitas dan dukungan
bagi peserta didik dalam bergotong royong menciptakan pembelajaran berkualitas
yang sesuai dengan kebutuhan pelajar dan kondisi satuan Pendidikan
Gerakan Merdeka Belajar yang dilakukan Mas
Nadiem dilakukan dengan berbagai terobosan besar antara lain, pertama mengganti ujian berbasis mata
Pelajaran dengan Asesmen Nasional (AN) yang lebih menekankan pada proses
pengembangan kemampuan literasi dan numerasi serta kemampuan berpikir kritis peserta didik. Kedua
menghadirkan kurikulum yang dapat diimplementasikan secara sukarela dengan
mengurangi konten pembelajaran lebih kurang 30 %. tujuaannya yaitu menekankan
pada pembelajaran yang mendalam, mengalokasikan 30 % untuk pembelajaran
berbasis projek, serta memberikan keleluasaan bagi guru mengatur ritme proses
pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan peserta didik. Ketiga adanya jalur penerimaan
mahasiswa baru di jenjang perguruan tinggi lebih holistis. Keempat peningkatan kompetensi guru melalui program guru penggerak.
Kelima Peningkatan kompetensi
literasi dan numerasi peserta didik. Keenam,
pemanfaatan teknologi digital dalam akselerasi transformasi sistem Pendidikan.
Kejutan kejutan kebijakannya Mas Nadiem
senantiasa menuai pro dan kontra ombak kencang dan karang yang tinggipun harus
dihadapi oleh Mas Nadiem bagaimana tidak karena berbagai tatanan yang sudah
dianggap settle dan stabil dalam
dunia Pendidikan berubah secara drastis hingga menuai berbagai polemik dan
bahan diskusi dikalangan ahli Pendidikan maupun praktisi Pendidikan.
Di antara kebijakan yang cukup menyita waktu
bahkan dianggap kurang relevan banyak pihak termasuk penulis, antara lain : Pertama, Banyaknya atau hampir semua
guru yang jumlahnya lebih kurang 540 ribu yang lulus melalui pengangkatan
menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) hampir semuanya
ditempatkan di sekolah Negeri, padahal kalau kita lihat berdasarkan data dari
PUSDATIN saat ini bahwa jumlah satuan Pendidikan mulai dari SD, SMP, SMA,SMK
dan SLB negeri 74,51 % (165.359) dan sekolah swasta 25,49 % (56.570). Sementara
jumlah peserta didik dari SD, SMP,SMA,SMK dan SLB negeri 76,27% ( 33.835.912)
dan jumlah peserta didik dari sekolah swasta 23,72% (10.523.879). Kalau semua
jalan kebijakan ini sudah dianggap benar terutama kaitan pengangkatan hampir
semua guru honorer yang diangkat PPPK ditempatkan di sekolah negeri , maka
sesungguhnya tidaklah tepat karena sekolah swastapun semestinya harus
mendapatkan perlakuan yang seimbang, karena dengan kebijakan ini akan
menyebabkan disparitas mutu sekolah negeri dan swasta akan semakin tajam disamping
banyaknya guru honorer yang tidak lulus di sekolah negeri nasibnya akan semakin
terbengkalai. Maka jalan keluarnya adalah disamping memperbanyak pengangkatan
guru honorer atau guru honorer yang diangkat menjadi PPPK sebagian dikembalikan
ke sekolah asalnya terutama bagi guru honorer yang bersal dari sekolah swasta. Kedua, dengan munculnya
Permendikbudristek nomor 12 tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak
Usia Dini jenjang Pendidikan dasar dan Menengah yang
menyebutkan bahwa Keikutsertaan Peserta Didik dalam Ekstrakurikuler Kepramukaan
bersifat sukarela sebagaimana tercantum pada pasal 34 Bab V sebaiknya untuk
dikaji ulang bahkan kalau bisa Mas Nadiem bisa mengembalikan lagi ke posisi
seperti yang teruang dalam permendikbud nomor 63 tahun 2014 yang menyatakan
bahwa Eskul Kerpramukaan merupakan eskul wajib. Hal ini senada dengan keinginan
dan harapan dari berbagai pihak terutama usulan dari Kwartir Nasional Gerakan
Pramuka.
Sangatlah tepat dan tentu akan mendapatkan
respon yang positif manakala Mas Nadiem diakhir periode Jabatan mentri
Pendidikan yang hampir tujuh bulan ini melakukan gerakan dan terobosan
terobosan kebijakan sekaligus mengevaluasi kebijakan yang dianggap tidak sesuai
dengan keinginan Masyarakat Pendidikan saat ini. Harapan kami dan harapan
Masyarakat Indonesia Mas Nadiem mampu melakukan lompatan dan bergerak sesuai
dengan tema Hari Pendidikan Tahun ini “ Bergerak Bersama Lanjutkan Merdeka
Belajar“ semoga!