Karakter Kejujuran dalam PPDB

Penulis: Djoko Heriyanto, S.Pd., M.Pd.

Dibaca: 2927 kali

Djoko Heriyanto, S.Pd., M.Pd.

Oleh Djoko Heriyanto, S.Pd., M.Pd.

(Kepala SMAN 1 Wonosegoro dan Plt. Kepala SMAN 1 Teras Kab. Boyolali)

 

Ada pesan WhatsApp dari seseorang masuk telepon genggam saya sambil memperkenalkan diri, …Pak minta tolong anak saya dipantau ya? Pada pesan yang lain, … Saya minta tolong dengan sangat supaya cucu saya bisa masuk. Juga ada yang memperkenalkan sebagai kepala sekolah sebuah SMP sambil mengirimkan scan Surat Keterangan Lulus, … Tolong anak ini didaftarkan…, padahal jadwal pendaftaran sudah tutup.

Begitu di antara pesan-pesan, terkadang telepon masuk ke panitia terkait Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Sebagian masyarakat masih belum memahami tentang sistem yang berlaku dalam PPDB khususnya di jenjang SMA, padahal sebelum pelaksanaan PPDB, sekolah-sekolah khususnya SMA/SMK/SLB sudah melakukan sosialisasi sistem PPDB yang dikelola secara online se Provinsi Jawa Tengah, juga provinsi-provinsi yang lainnya. Pemerintah provinsi dan sekolah juga melakukan platfom media sosialisasi yang mudah diakses calon peserta didik, orang tua maupun masyarakat umum.

Karena sistemnya online, maka pembuatan akun, pendaftaran bisa dilakukan sendiri oleh calon peserta didik, meskipun sekolah tetap melakukan pendampingan kepada calon peserta didik yang belum memahami sistem aplikasi untuk melakukan pendaftaran. Satu hal yang tidak bisa dilakukan secara mandiri adalah verifikasi berkas, yang harus dilakukan oleh panitia PPDB di sekolah terdekat dalam satu provinsi. Setelah calon peserta didik mendaftar dan terdaftar, maka jurnal PPDB bisa dipantau secara umum secara online oleh siapapun sehingga sistem ini mengedepankan prinsip akuntabilitas, obyektivitas, transparan, non diskriminatif, dan berkeadilan.

PPDB sistem Zonasi adalah pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan jaran (radius) domisili sesuai dengan alamat pada Kartu Keluarga (KK) dengan satuan pendidikan yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah MKKS (SMA) Kabupaten/Kota dan kemudian ditetapkan oleh Kepala Dinas dan Kebudyaan Provinsi. Karena saat ini kewenangan SMA/SMK dan SLB adalah provinsi maka peraturan yang dijadikan acuan pelaksanaan PPDB adalah peraturan gubernur.

Pemerintah menginginkan bahwa penerapan sistem zonasi dalm PPDB merupakan salah satu upaya untuk mempercepat pemerataan pembangunan di sektor pendidikan. Zonasi merupakan rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik sebagai upaya restorasi di sektor pendidikan khususnya di sekolah negeri. 

Tujuan dari PPDB sistem zonasi adalah menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa, mendekatkan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi, membantu menganalisis angka kebutuhan guru dan distribusi guru. Sehingga harapannya system zonasi dapat mendorong kreativitas pendidik dalam pembelajaran dengan kondisi peserta didik yang heterogen, memberikan bantuan atau afirmasi agar tepat sasaran  baik berupa sarana prasarana sekolah maupun kualitas pendidik dan tenaga kependidikan.

Sistem PPDB di Jawa Tengah tahun 2023 menerapkan empat jalur dengan kuota yang berbeda yaitu jalur zonasi paling sedikit 55 persen, jalur afirmasi paling sedikit 20 persen, jalur prestasi maksimal 20 persen, dan jalur perpindahan orang tua atau wali paling banyak 5 persen.

Ada beberapa kelebihan penerapan PPDB zonasi secara online, antara lain; Pertama sistem PPDB online murah dalam pembiayaan karena system dibangun oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Kedua, memudahkan masyarakat mendaftar ke sekolah pilihannya dan memantau melalui smartphone yang dimiliki. Ketiga, seleksinya terbuka, transparan,  akuntabel, jujur dan adil sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Keempat, dapat meningkatkan layanan mutu pendidikan dengan pemanfaatan teknologi informasi pad PPDB merupakan salah satu Langkah nyata mendorong terciptanya good governance. Kelima, tersedianya data pendidikan yang baik dan sah.

Sedangkan kelemahan sistem zonasi yang dikeluhkan sebagian calon peserta didik yang rumahnya jauh dari lokasi sekolah, semakin kecil peluangnya untuk masuk ke sekolah negeri meskipun mereka bisa bersaing di luar jalur zonasi. Kecurangan data masih terjadi di sebagian orang tua, misalnya agar anaknya bisa masuk sekolah yang diinginkannya melakukan pindah alamat dengan menumpang data Kartu Keluarga (KK) di sekitar lingkungan sekolah. Juga dijumpai pemalsuan sertifikat lomba, penentuan titik koordinat tempat tinggal

Kecurangan dalam proses PPDB baik dari sisi panitia, calon peserta didik dan orang tua mestinya harus dihilangkan, karena ini merupakan hal yang sangat mendasar. Pendidikan merupakan modal dasar pondasi karakter peserta didik yang merupakan generasi masa depan. Jika dalam PPDB sudah diawali dengan kecurangan, bagaimana nanti dalam kelanjutannya? Pelaksanaan sistem PPDB yang jujur, transparan, dan akuntabel merupakan modal yang sangat penting untuk mencetak generasi kuat dan bermartabat.

Selain itu tentunya pendidik dan tenaga kependidikan harus senantiasa meningkatkan kompetensi demi terwujudnya kualitas pendidikan yang bermutu dan berkarakter kuat. Pemerintah juga harus senantiasa mengupayakan pemerataan sarana prasarana dan akses pendidikan agar dapat dinikmati semua kalangan masyarakat.

Upaya Pemerintah untuk mewujudkan pemerataan dan kualitas pendidikan perlu diacungi jempol, dimulai dari hal yang sangat mendasar yaitu dari sisi input, yang dilaksanakan secara geografis dan transparan. Apapun sistem yang dibangun oleh Pemerintah, maka dalam implementasinya harus dimonitoring dan diawasi secara ketat setiap proses yang berlangsung agar menekan kecurangan yang bisa terjadi pada tahap apapun. Kecurangan bisa melibatkan berbagai pihak mulai dari siswa, orang tua,kepala desa,pemberi sertifikat sampai pada panitia . Kejujuran menjadi barang mahal dan harus diperjuangkan dengan baik. Kejujuran adalah sebuah karakter individu dan bangsa yang akan menelorkan manusia yang mulia akhlaknya dan tentu akan mendapat ridho Allah swt. Mari kita sukseskan dan amankan model PPDB dengan mengedepankan sebuah kejujuran bukan mengelabuhinya.

Tag:
Nalar Lainnya
...
Dadan Supardan

Cerutu

Nalar Lainnya
...
ENDANG KOMARA

INDEPENDENSI ASN

...
Asep S. Muhtadi

Komunikasi Pembelajaran di Masa Pandemi

...
Prof. Dr Cecep Darmawan, S.Pd., S.IP., S.H.,M.H.,M.Si.

EKSISTING DAN PROBLEMATIKA PENDIDIKAN DI JAWA BARAT

...
...
...