Penulis: Djoko Heriyanto, S.Pd., M.Pd.

Djoko Heriyanto, S.Pd., M.Pd.
Oleh Djoko
Heriyanto, S.Pd., M.Pd.
(Kepala SMAN 1
Wonosegoro dan Plt. Kepala SMAN 1 Teras Kab. Boyolali)
Ada pesan WhatsApp
dari seseorang masuk telepon genggam saya sambil memperkenalkan diri, …Pak
minta tolong anak saya dipantau ya? Pada pesan yang lain, … Saya minta tolong
dengan sangat supaya cucu saya bisa masuk. Juga ada yang memperkenalkan sebagai
kepala sekolah sebuah SMP sambil mengirimkan scan Surat Keterangan Lulus, …
Tolong anak ini didaftarkan…, padahal jadwal pendaftaran sudah tutup.
Begitu di antara
pesan-pesan, terkadang telepon masuk ke panitia terkait Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB). Sebagian masyarakat masih belum memahami tentang sistem yang
berlaku dalam PPDB khususnya di jenjang SMA, padahal sebelum pelaksanaan PPDB,
sekolah-sekolah khususnya SMA/SMK/SLB sudah melakukan sosialisasi sistem PPDB
yang dikelola secara online se Provinsi Jawa Tengah, juga provinsi-provinsi
yang lainnya. Pemerintah provinsi dan sekolah juga melakukan platfom media
sosialisasi yang mudah diakses calon peserta didik, orang tua maupun masyarakat
umum.
Karena sistemnya
online, maka pembuatan akun, pendaftaran bisa dilakukan sendiri oleh calon
peserta didik, meskipun sekolah tetap melakukan pendampingan kepada calon
peserta didik yang belum memahami sistem aplikasi untuk melakukan pendaftaran.
Satu hal yang tidak bisa dilakukan secara mandiri adalah verifikasi berkas,
yang harus dilakukan oleh panitia PPDB di sekolah terdekat dalam satu provinsi.
Setelah calon peserta didik mendaftar dan terdaftar, maka jurnal PPDB bisa
dipantau secara umum secara online oleh siapapun sehingga sistem ini
mengedepankan prinsip akuntabilitas, obyektivitas, transparan, non
diskriminatif, dan berkeadilan.
PPDB sistem Zonasi
adalah pembagian wilayah calon peserta didik berdasarkan jaran (radius)
domisili sesuai dengan alamat pada Kartu Keluarga (KK) dengan satuan pendidikan
yang ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan dengan melibatkan Musyawarah
Kerja Kepala Sekolah MKKS (SMA) Kabupaten/Kota dan kemudian ditetapkan oleh
Kepala Dinas dan Kebudyaan Provinsi. Karena saat ini kewenangan SMA/SMK dan SLB
adalah provinsi maka peraturan yang dijadikan acuan pelaksanaan PPDB adalah
peraturan gubernur.
Pemerintah
menginginkan bahwa penerapan sistem zonasi dalm PPDB merupakan salah satu upaya
untuk mempercepat pemerataan pembangunan di sektor pendidikan. Zonasi merupakan
rangkaian kebijakan yang utuh, terintegrasi, dan sistemik sebagai upaya
restorasi di sektor pendidikan khususnya di sekolah negeri.
Tujuan dari PPDB
sistem zonasi adalah menjamin pemerataan akses layanan pendidikan bagi siswa,
mendekatkan sekolah dengan lingkungan keluarga, menghilangkan eksklusivitas dan
diskriminasi, membantu menganalisis angka kebutuhan guru dan distribusi guru.
Sehingga harapannya system zonasi dapat mendorong kreativitas pendidik dalam
pembelajaran dengan kondisi peserta didik yang heterogen, memberikan bantuan
atau afirmasi agar tepat sasaran baik
berupa sarana prasarana sekolah maupun kualitas pendidik dan tenaga
kependidikan.
Sistem PPDB di
Jawa Tengah tahun 2023 menerapkan empat jalur dengan kuota yang berbeda yaitu
jalur zonasi paling sedikit 55 persen, jalur afirmasi paling sedikit 20 persen,
jalur prestasi maksimal 20 persen, dan jalur perpindahan orang tua atau wali
paling banyak 5 persen.
Ada beberapa
kelebihan penerapan PPDB zonasi secara online, antara lain; Pertama sistem PPDB
online murah dalam pembiayaan karena system dibangun oleh Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan. Kedua, memudahkan masyarakat mendaftar ke sekolah pilihannya dan
memantau melalui smartphone yang dimiliki. Ketiga, seleksinya terbuka,
transparan, akuntabel, jujur dan adil
sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Keempat, dapat meningkatkan layanan mutu
pendidikan dengan pemanfaatan teknologi informasi pad PPDB merupakan salah satu
Langkah nyata mendorong terciptanya good governance. Kelima, tersedianya data
pendidikan yang baik dan sah.
Sedangkan
kelemahan sistem zonasi yang dikeluhkan sebagian calon peserta didik yang
rumahnya jauh dari lokasi sekolah, semakin kecil peluangnya untuk masuk ke
sekolah negeri meskipun mereka bisa bersaing di luar jalur zonasi. Kecurangan
data masih terjadi di sebagian orang tua, misalnya agar anaknya bisa masuk
sekolah yang diinginkannya melakukan pindah alamat dengan menumpang data Kartu
Keluarga (KK) di sekitar lingkungan sekolah. Juga dijumpai pemalsuan sertifikat
lomba, penentuan titik koordinat tempat tinggal
Kecurangan dalam
proses PPDB baik dari sisi panitia, calon peserta didik dan orang tua mestinya
harus dihilangkan, karena ini merupakan hal yang sangat mendasar. Pendidikan
merupakan modal dasar pondasi karakter peserta didik yang merupakan generasi
masa depan. Jika dalam PPDB sudah diawali dengan kecurangan, bagaimana nanti
dalam kelanjutannya? Pelaksanaan sistem PPDB yang jujur, transparan, dan
akuntabel merupakan modal yang sangat penting untuk mencetak generasi kuat dan
bermartabat.
Selain itu tentunya
pendidik dan tenaga kependidikan harus senantiasa meningkatkan kompetensi demi
terwujudnya kualitas pendidikan yang bermutu dan berkarakter kuat. Pemerintah
juga harus senantiasa mengupayakan pemerataan sarana prasarana dan akses
pendidikan agar dapat dinikmati semua kalangan masyarakat.
Upaya Pemerintah
untuk mewujudkan pemerataan dan kualitas pendidikan perlu diacungi jempol,
dimulai dari hal yang sangat mendasar yaitu dari sisi input, yang dilaksanakan
secara geografis dan transparan. Apapun sistem yang dibangun oleh Pemerintah,
maka dalam implementasinya harus dimonitoring dan diawasi secara ketat setiap
proses yang berlangsung agar menekan kecurangan yang bisa terjadi pada tahap
apapun. Kecurangan bisa melibatkan berbagai pihak mulai dari siswa, orang
tua,kepala desa,pemberi sertifikat sampai pada panitia . Kejujuran menjadi
barang mahal dan harus diperjuangkan dengan baik. Kejujuran adalah sebuah
karakter individu dan bangsa yang akan menelorkan manusia yang mulia akhlaknya
dan tentu akan mendapat ridho Allah swt. Mari kita sukseskan dan amankan model
PPDB dengan mengedepankan sebuah kejujuran bukan mengelabuhinya.