Karena Seragam Setitik, Rusak Kepala Sekolah Semuanya

Oleh Dr. Drs. Raya Erwana, M.Pd.

(Kepala SMAN 1 Cigombong Bogor)

Provinsi Jawa Timur resmi memberhentikan Pelaksana Tugas (plt) Kepala Sekolah SMAN 1 Kedungwaru, Tulungagung, Norhadin, setelah orang tua murid mengeluhkan kontroversi harga seragam SMA menjadi Rp 2,3 juta.

Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa resmi melarang SMAN/ SMKN menjual seragam sekolah, menyusul gaduh keluhan wali murid memprotes penjualan seragam yang mencapai harga jutaan rupiah.

Pemprov Jatim melalui Dinas Pendidikan, kata Khofifah, telah membuat keputusan untuk melarang koperasi sekolah menjual seragam. Hal ini juga dilakukan untuk mencegah potensi terjadinya pungutan liar (pungli) melalui praktik itu.

"Apabila hingga hari ini Kacabdin dan Kepsek belum menyelesaikannya, maka sanksinya adalah nonjob," tegasnya.

Menyimak pemberitaan di atas kalau bahasa iklannya itu "seperti ada manis-manisnya gitu!". Atau hanya " Ngeri-ngeri sedap" saja bagi para kepala sekolah, kenapa?

Sebenarnya yang melakukan, melaksanakan atau mengadakan seragam sekolah itu bukan kepala sekolah, tapi bisa saja koperasi sekolah atau civitas lainnya yang ada di sekolah. Tetapi, karena kewenangan penuh tentang pengambil kebijakan adalah kepala sekolah, maka mau tidak mau kepala sekolahlah yang terkena getahnya.

Padahal kalau pemangku kebijakan seperti gubernur, bupati, kepala dinas dan pejabat setara lainnnya secara bijak mempelajari dulu runut permasalahannya, maka akan ada hasil yang baik untuk semua pihak, dengan tidak hanya melihat satu sisi saja. Sehingga, kebijakan yang diambil seolah secara spontan itu seakan tidak berkesan menggambarkan pencitraan pribadi maupun pencitraan politik, dan tetap mempertimbangkan citra pribadi kepala sekolah maupun lembaga yang dipimpinnya.

Oknum adalah salah satu tokoh antagonis yang ada di mana-mana. Di sekolah pun tentu ada yang namanya oknum di seluruh civitas akademik. Maka, pemangku jabatan sebaiknya tidak me-sangkompet-daunkeun semua kepala sekolah atau lembaga yang dipimpinya. Karena, dari sekiannya itu ada yang benar-benar ingin membantu dan memajukan lembaga tersebut.

Terlepas dari kelebihan bayar (baca: keuntungan yang tidak seberapa) dari pengadaan seragam sekolah (baca: bukan penjualan), kebanyakannya pihak sekolah hanya membantu mengadakan seragam yang benar-benar tidak ada di pasaran pada umumnya, seperti: Kaos Olah raga, jas almamater, pakaian adat, pakaian muslim atau batik dan atribut khas lembaga seperti emblem logo, dasi berlogo juga topi.

Adapun kalau ada yang 'menjual' seragam seperti putih abu/biru/merah dan seragam pramuka, apalagi masih berupa kain atau belum dijahit, dengan mematok harga diluar nalar, itulah yang dinamakan oknum sekolah. Maka, yang seperti inilah yang harus ditindak.

Sebab, pada kenyataannya, hampir semua sekolah mengadakan seragam sekolah untuk keseragaman dan keindahan juga kekompakan serta kebersamaan dalam melaksanakan kegiatan akademik sebagai salah satu nilai karakter yang harus ditanamkan kepada siswa.

Dan tidak terbayang sudah apabila semua sekolahnya tadi yang mengadakan seragam sekolah kemudian divonis kepala sekolahnya melanggar disiplin dan sangsinya di'nonjob'kan, maka akan terjadi 'stuck' pada kekosongan pemimpin di lembaga. Apakah ini akan berimbas pula kepada birokrasi dan adminstrasi? Tidak dapat dibayangkan.

Alangkah bijaknya pemangku jabatan memilah permasalahnya mana yang benar-benar mencari keuntungan dan mana yang mau membantu. Selain itu memilih kepala sekolah mana yang otoriter memerintahkan mencari keuntungan (apalagi untuk dirinya sendiri) dan kepala sekolah mana yang memang ketiban sial karena dengan kebijakanjya mau membantu memajukan lembaga yang dipimpinya dengan mengadakan seragam sekolah, tetapi malah menerima sanksi.