KARIER GURU TERGANJAL SERTIFIKAT GURU PENGGERAK

Oleh Mustar, S.Pd., M.M.

Konon Provinsi Jawa Barat membutuhkan banyak Pengawas Sekolah baru untuk menggantikan mereka yang akan memasuki masa pensiun mulai tahun 2023 ini. Kemudian keluarlah pengumuman tentang rekrutmen pengawas sekolah SLB, SMA dan SMK. Antusiasme menyambut pengumuman tersebut tidak main-main, hingga lebih dari 700 orang guru PNS mendaftar dan sekitar 400-an yang sukses melakukan pemberkasan dengan sinkronisasi aplikasi SIAPJABAR.

Berdasarkan pengumuman, semula akan dilakukan asesmen khas Jawa Barat setelah hari raya Idulfitri, tiba-tiba ada informasi asesmen ditunda. Namun sayangnya bukan penundaan yang terjadi, tetapi keluar nota dinas dari Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, yang membatalkan pendaftaran bagi guru yang berusia di atas 50 tahun dan tidak memiliki sertifikat guru penggerak, mengacu pada Permendikbudristek Nomor 29 Tahun 2023.

Keluarnya nota dinas tersebut cukup mengejutkan, banyak guru di atas 50 tahun dan tidak memiliki sertifikat guru penggerak merasa diperdaya, karena harapan mereka untuk ikut seleksi calon pengawas sekolah seakan dikebiri. Padahal untuk mendaftar sebagai bakal calon pengawas sekolah mereka harus mengeluarkan energi dan biaya yang tidak sedikit.

Bagi mereka, jabatan pengawas sekolah atau kepala sekolah adalah jenjang karier guru. Lalu kemudian adanya Permendikbudristek Nomor 29 Tahun 2023 tersebut seakan mengabaikan dedikasi mereka selama ini. Masa kerja minimal yang dipersyaratkan pada pengumuman awal adalah delapan tahun. Di antara mereka tidak sedikit yang sudah mencapai masa kerja 20 tahunan. Jelas pemerintah dalam hal ini tidak adil, karena mengabaikan komitmen dan kinerja mereka terhadap pendidikan selama ini.

Jika ternyata pemerintah keukeuh dengan peraturan yang mensyaratkan harus dengan sertifikat guru penggerak, maka jelas tidak akan terpenuhi rekrutmen pengawas sekolah di Jawa Barat, karena untuk menjadi peserta pelatihan guru penggerak pun dibatasi usia sehingga menghasilkan jumlah guru penggerak yang juga terbatas. Ntah apa yang muncul di benak mas Nadiem dan pemerintahan ini ketika mengeluarkan peraturan tersebut.

Apakah para guru yang sudah membaktikan diri sampai 20 tahunan itu tidak layak meningkatkan karier mereka, apakah mereka tidak semestinya membantu pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan, apakah ketika mereka sudah berusia di atas 50 tahun sudah dianggap tidak berguna, atau mas Nadiem sengaja supaya mereka terparkir di satuan pendidikan sambil menunggu pensiun?

Apakah mas Nadiem yang teknokrat itu tidak pernah berpikir pentingnya meningkatkan motivasi guru, atau memang sengaja membuat demotivated di kalangan guru di atas 50 tahun. Pertanyaan-pertanyaan ini sampai detik ini masih menggelitik. Sayangnya lagi, organisasi yang menaungi guru bergeming, apakah tidak tahu atau pura-pura tidak tahu, sehingga lengkaplah penderitaan para guru tersebut ketika tidak ada advokasi dari organisasinya. Tapi tidak heran sih, karena para pengurusnya pun belum tentu berprofesi sebagai guru.

Tidak sedikit juga teman-teman guru pendaftar yang memilih diam dan pasrah, karena mereka merasa tidak memiliki saluran untuk menyampaikan keluh kesah. Tapi sebaiknya pemerintah tidak membiarkan mereka pasrah karena tidak baik untuk pendidikan di Jawa Barat khususnya dan Indonesia umumnya.

Sepertinya fenomena prank terhadap bakal calon pengawas sekolah ini merupakan salah satu bentuk karut marutnya dunia pendidikan di negeri ini. Jika sudah begini, bagaimana masa depan pendidikan kita. Semoga pihak-pihak terkait dengan fenomena ini segera menyadari kekeliruannya dan kembali fokus pada sistem pendidikan yang sejati sesuai Undang-Undang Dasar 1945, tidak sekadar coba-coba menggunakan resep-resep tertentu yang belum jelas kesesuaiannya dengan kondisi Indonesia. Jika pelatihan guru penggerak yang hanya beberapa bulan dapat mengeliminir pengalaman mengajar puluhan tahun, sungguh bukan keputusan bijak.