Penulis: Asep Tapip Yani

Asep Tapip Yani
Dosen Pascasarjana Universitas Mitra Bangsa Jakarta
Setiap tahun, pada 21 April, negara ini dengan penuh percaya diri
memperingati Hari Kartini. Seremoninya rapi, narasinya indah, dan pesannya
terdengar mulia: penghormatan kepada Raden Ajeng Kartini sebagai pelopor
emansipasi perempuan. Setiap 21 April, bangsa ini kembali larut dalam perayaan
Hari Kartini. Sekolah-sekolah ramai dengan lomba busana daerah,
panggung-panggung dipenuhi kebaya dan sanggul, media sosial dijejali ucapan
selamat yang seragam. Nama Raden Ajeng Kartini kembali menggema.
Namun, di balik gegap gempita itu, ada satu pertanyaan yang jarang
diajukan secara jujur:
apakah kita sedang merayakan Kartini, atau justru menguburnya? Dan
justru di tengah kemegahan simbolik itu, ada keganjilan yang terasa semakin
nyata: semakin sering Kartini dirayakan, semakin jauh semangatnya
ditinggalkan. Kartini telah lama dijinakkan. Ia tidak lagi hadir
sebagai suara gelisah yang mempertanyakan ketidakadilan, melainkan sebagai ikon
budaya yang aman, steril, dan tidak mengganggu siapa pun. Ia diperingati tanpa
risiko. Dipuji tanpa konsekuensi. Dikenang tanpa keberanian untuk meneladani.
Kartini yang kita kenal hari ini adalah Kartini versi aman, yang sudah
disterilkan dari kegelisahan, dilembutkan dari perlawanan, dan dipoles menjadi
simbol yang nyaman dikonsumsi. Padahal, Kartini yang sesungguhnya adalah sosok
yang gelisah, kritis, bahkan subversif terhadap tatanan sosial zamannya.
Padahal, jika kita kembali membuka Habis Gelap Terbitlah Terang, kita akan
menemukan sosok yang sangat berbeda dari versi perayaan hari ini. Kartini
adalah seorang pemikir yang berani mengkritik struktur feodalisme, mengusik
norma sosial, bahkan secara halus mempertanyakan praktik kekuasaan yang
mengekang perempuan. Kartini adalah ancaman bagi kemapanan zamannya. Dan
mungkin, jika ia hidup hari ini, ia juga akan menjadi ancaman—bukan bagi
budaya, tetapi bagi sistem yang merasa sudah cukup adil padahal belum.
Melalui surat-suratnya yang dihimpun dalam Habis Gelap Terbitlah Terang
tersebut, Kartini tidak sekadar berbicara tentang pendidikan perempuan. Ia
menggugat struktur feodal, mempertanyakan ketidakadilan, dan merindukan
kebebasan berpikir yang lebih luas. Ia tidak hanya ingin perempuan sekolah; ia
ingin manusia merdeka.
Sayangnya, semangat itu perlahan direduksi menjadi ritual tahunan yang
seremonial. Kartini dipindahkan dari ruang gagasan ke ruang perayaan. Ia
dijadikan ikon, tetapi bukan inspirasi. Ia dikenang, tetapi tidak dilanjutkan.
Negara kerap mengklaim bahwa emansipasi perempuan telah menjadi bagian
dari kemajuan bangsa. Indikatornya jelas: angka partisipasi pendidikan
meningkat, keterwakilan perempuan di parlemen bertambah, dan akses terhadap
pekerjaan semakin terbuka. Namun, angka-angka itu sering kali menutupi realitas
yang lebih kompleks.
Perempuan memang hadir di ruang publik, tetapi belum sepenuhnya berdaya di
dalamnya. Banyak yang naik ke permukaan, tetapi tetap terjebak dalam struktur
yang tidak berubah. Mereka diberi ruang, tetapi tidak selalu diberi kuasa.
Di titik ini, kita perlu jujur melihat realitas. Memang benar, perempuan
Indonesia hari ini telah melangkah jauh. Mereka hadir di ruang-ruang publik,
memimpin institusi, dan mengakses pendidikan tinggi. Namun, apakah itu berarti
cita-cita Kartini telah tercapai? Belum tentu.
Ketika perempuan masih dihadapkan pada standar ganda; dituntut sukses di
ruang publik sekaligus sempurna di ruang domestic; maka kebebasan itu belum
utuh. Ketika tubuh perempuan masih menjadi objek penilaian sosial, hanya
berganti medium dari ruang nyata ke ruang digital, maka penjara itu hanya
berubah bentuk. Ketika suara kritis perempuan masih kerap diremehkan atau
dibungkam secara halus, maka perjuangan itu belum selesai.
Di ranah kebijakan, sensitivitas gender sering kali berhenti pada dokumen.
Regulasi disusun dengan bahasa progresif, tetapi implementasinya tersendat oleh
budaya birokrasi yang masih maskulin, hierarkis, dan alergi terhadap kritik.
Program pemberdayaan perempuan kerap berubah menjadi proyek administrative yang
rapi di laporan, tetapi dangkal dalam dampak.
Lebih ironis lagi, di sektor Pendidikan yang seharusnya menjadi jantung perjuangan
Kartini, kita masih menemukan paradoks yang menggelisahkan. Sekolah dan kampus
berhasil meluluskan jutaan perempuan cerdas, tetapi belum tentu melahirkan
perempuan yang merdeka berpikir. Kita juga menyaksikan gejala lain: pendidikan
yang belum sepenuhnya membebaskan. Sistem pendidikan kita masih kerap
menekankan kepatuhan daripada keberanian berpikir. Dalam konteks ini, semangat
Kartini justru terasa semakin relevan. Ia mengajarkan bahwa pendidikan bukan
sekadar transfer ilmu, melainkan proses pembebasan kesadaran.
Pendidikan kita masih terlalu sering mengajarkan kepatuhan, bukan
keberanian. Menghafal, bukan menggugat. Dalam situasi seperti ini, semangat
Kartini justru tereduksi menjadi slogan, bukan praksis.
Kartini hidup dalam pingitan, ruang fisik yang membatasi geraknya. Hari
ini, pingitan itu memang telah runtuh. Namun, bukan berarti kebebasan telah
sepenuhnya tercapai. Kita justru menyaksikan bentuk-bentuk penjara baru yang
lebih halus dan sulit dikenali.
Perempuan modern dihadapkan pada standar yang nyaris mustahil: sukses
secara profesional, sempurna secara domestik, dan tetap memenuhi ekspektasi
estetika yang dibentuk oleh industri dan media sosial. Kebebasan berubah
menjadi tekanan baru, tidak lagi dikurung oleh tembok, tetapi oleh ekspektasi.
Di ruang digital, suara perempuan memang lebih terdengar. Namun, di saat
yang sama, mereka juga lebih rentan terhadap perundungan, objektifikasi, dan
delegitimasi. Kebebasan berekspresi berjalan berdampingan dengan risiko
pembungkaman yang lebih subtil.
Jika Kartini dulu melawan pingitan, maka perempuan hari ini menghadapi
“penjara tanpa dinding”, lebih luas, tetapi tidak kalah mengekang.
Pertanyaan yang perlu diajukan secara jujur adalah: sejauh mana negara
benar-benar melanjutkan perjuangan Kartini?
Apakah kebijakan pendidikan telah mendorong lahirnya individu yang kritis
dan merdeka?
Apakah sistem kerja memberikan ruang yang adil tanpa bias gender yang
terselubung? Apakah birokrasi siap menerima suara perempuan yang berbeda dan
kritis?
Atau justru sebaliknya, kita masih nyaman dengan sistem yang menuntut
keseragaman, membatasi perbedaan, dan secara halus menekan suara-suara yang
dianggap “terlalu berani”?
Kartini tidak hanya membutuhkan pengakuan simbolik. Ia membutuhkan
keberanian structural, keberanian negara dan masyarakat untuk mengoreksi diri,
membongkar bias, dan membangun sistem yang benar-benar adil.
Tanpa itu, peringatan Kartini hanya akan menjadi ritual tahunan yang
menghibur, tetapi tidak mengubah apa pun secara mendasar.
Lebih Bebas tapi Lebih Takut
Kartini tidak lahir dari ruang bebas. Ia lahir dari keterbatasan, dari
pingitan, dari sistem yang mengekang. Namun justru dari ruang sempit itu, ia
melahirkan gagasan besar. Hari ini, ketika ruang telah terbuka lebar,
tantangannya berbeda: bukan lagi keterbatasan akses, melainkan keberanian untuk
berpikir dan bersuara.
Di sinilah letak ironi terbesar perayaan Kartini: kita hidup di zaman yang
lebih bebas, tetapi sering kali dengan keberanian yang lebih kecil. Kartini
seharusnya tidak berhenti sebagai simbol kultural. Ia harus dihidupkan kembali
sebagai energi intelektual dan moral. Ia bukan sekadar representasi emansipasi
perempuan, melainkan simbol perlawanan terhadap ketidakadilan dalam segala
bentuknya.
Maka, merayakan Kartini semestinya tidak cukup dengan mengenakan kebaya
atau mengunggah kutipan inspiratif. Merayakan Kartini adalah melanjutkan
keberaniannya: berani berpikir berbeda, berani bersuara, dan berani menggugat
ketidakadilan, bahkan ketika itu tidak populer.
Jika tidak, maka setiap 21 April, kita hanya akan mengulang satu hal: merayakan
Kartini di permukaan, sambil perlahan mengubur semangatnya di kedalaman.
Pada akhirnya, kita perlu memilih: apakah Kartini akan terus kita rayakan
sebagai simbol, atau kita perjuangkan sebagai agenda?
Merayakan Kartini itu mudah. Cukup dengan seremoni, pakaian tradisional,
dan kata-kata indah. Tetapi memperjuangkan Kartini adalah perkara lain. Ia
menuntut keberanian untuk tidak nyaman. Untuk mengkritik sistem. Untuk mengubah
cara berpikir, bahkan jika itu berarti berhadapan dengan arus utama.
Kartini tidak membutuhkan panggung. Ia membutuhkan keberlanjutan. Dan
mungkin, cara terbaik menghormatinya bukan dengan menambah kemeriahan perayaan,
melainkan dengan satu langkah sederhana namun jarang dilakukan: berani
melanjutkan apa yang ia mulai.
Jika tidak, maka setiap tahun kita hanya akan mengulang satu ironi yang
sama, negara yang bangga merayakan Kartini, tetapi belum selesai
memperjuangkannya. @@@