KARUT-MARUT SPMB JAWA BARAT 2026: BADKO HMI JAWA BARAT DESAK EVALUASI TOTAL SEGERA

BANDUNG—Pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2026/2027 di Jawa Barat diwarnai kekacauan besar. Kebijakan baru bernama Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) yang digadang-gadang menjadi solusi pemerataan, justru berujung pada malpraktik birokrasi digital yang merugikan ribuan calon siswa. Alih-alih mempermudah proses, sistem yang dikelola oleh Balai Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Tikomdik) Dinas Pendidikan Jawa Barat ini justru dihantam polemik klasik yang tak kunjung usai: mulai dari sistem yang lumpuh (down), hilangnya data murid, fluktuasi nilai yang aneh, hingga mencuatnya kembali isu miring terkait praktik jual beli kuota. Menyikapi carut-marut tersebut, Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Jawa Barat melayangkan tuntutan keras agar Kepala Balai Tikomdik Disdik Jabar segera dicopot dari jabatannya karena dinilai tidak kompeten dalam  mengelola infrastruktur digital pendidikan yang dibiayai oleh uang rakyat.

Kritik tajam datang dari Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Badko HMI Jawa Barat, Iqbal Firja, S.Ag. Ia menyoroti fenomena aneh di mana nilai sejumlah siswa SMP di Jawa Barat tiba-tiba merosot pasca-input sistem, yang mengakibatkan mereka terlempar dari sekolah tujuan. "Bagaimana mungkin sebuah sistem pemetaan digital yang dirancang untuk keadilan, justru menghasilkan output berupa penurunan nilai siswa secara sepihak dan hilangnya data? Ini adalah kekerasan berbasis teknologi terhadap masa depan siswa," tegas Firja dalam keterangannya. Firja juga menambahkan bahwa perubahan nama dari PPDB menjadi SPMB seharusnya mempersempit ruang korupsi, bukan justru memperlebar ruang ketidakpastian. Ia mendesak adanya transparansi dan audit forensik digital karena kegagalan ini dinilai telah mencederai meritokrasi dan mengarah pada "pembunuhan karakter" siswa-siswa berprestasi di Jawa Barat. Balai Tikomdik diminta tidak lagi berlindung di balik tameng "eror sistem".

Ketua Bidang Pendidikan dan Kebudayaan Badko HMI Jawa Barat, Bayu Saputra, turut melayangkan pukulan telak yang membongkar bobroknya kepemimpinan dalam pengelolaan sistem pendidikan di Jawa Barat. Bayu menegaskan bahwa alasan 'miskomunikasi' atau 'kendala sistem' yang terus didengungkan ke publik adalah bentuk pembodohan publik yang tidak logis dan tidak bisa diterima secara akademis. "Sengkarut SPMB dan PCMB tahun ini yang hancur berantakan bukan lagi sekadar masalah salah koordinasi biasa. Ini adalah bentuk kelalaian birokrasi Pemprov Jabar yang ugal-ugalan dan kegagalan fatal Dinas Pendidikan selaku  penanggung jawab utama pendidikan di daerah ini! Secara tata kelola  pemerintahan, urusan penerimaan murid baru adalah agenda vital tahunan, namun akibat ego sektoral Pemprov dan ketidakkompetenan Disdik Jabar, hak dasar anak-anak untuk sekolah justru dikorbankan di lapangan. Jika hari ini data murid hilang dan nilai tiba-tiba merosot misterius setelah di-input ke sistem, kami berhak curiga: apakah Pemprov Jabar sengaja membiarkan tata kelola ini rapuh dan membingungkan agar publik tidak bisa melakukan kontrol? Jangan- jangan, narasi 'miskomunikasi' ini sengaja dipelihara oleh oknum di Dinas Pendidikan sebagai kambing hitam demi menutupi celah transaksi di bawah meja dan melegitimasi  praktik jual beli kuota bangku sekolah. Pemprov Jabar jangan bermental amatir dan terus-menerus berlindung di balik tameng eror sistem. Jika untuk mengurus penerimaan murid baru saja sistemnya secacat dan seindikasif korup ini, maka Gubernur Jabar dan Kepala Dinas Pendidikan Jabar telah gagal total menjaga amanat konstitusi dan membuktikan diri tidak layak lagi memimpin!" tegas Bayu.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Badko HMI Jawa Barat, Siti Nurhayati, menilai perubahan regulasi dan sistem PCMB 2026 ini tidak lebih dari sekadar kosmetik politik. Menurutnya, Pemprov Jabar melalui Disdik Jabar telah gagal memenuhi amanat konstitusi Pasal 31 UUD 1945 yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pengajaran yang layak dan adil. "Ketika sistem down, data murid hilang, dan terjadi anomali penurunan nilai siswa pasca-input, Dinas Pendidikan khususnya Balai Tikomdik telah gagal total menjaga integritas data," ujar Siti Nurhayati. Siti menegaskan, anggaran besar yang dikucurkan negara untuk digitalisasi ini menjadi sia-sia dan justru memicu kecurigaan publik mengenai adanya ruang  gelap manipulasi  kuota. Atas dasar kegagalan manajerial yang fatal ini, Badko HMI Jabar secara resmi mendesak Pemerintah  Provinsi dan Dinas Pendidikan Jawa Barat untuk mengambil tindakan tegas. "Kami tidak butuh pejabat yang berlindung di balik jargon transformasi digital, sementara hak pendidikan anak-anak di Jawa Barat dikorbankan oleh sistem yang cacat," pungkas Siti menutup keterangannya.

Guna menghentikan pembunuhan karakter terhadap calon siswa dan memulihkan integritas sistem pendidikan, Badko HMI Jawa Barat mendesak tiga poin tuntutan utama:

1. Evaluasi Disdik, dan Diskominfo Jabar: Menuntut Gubernur Jawa Barat untuk membuka transparansi proses koordinasi hulu, serta mengevaluasi jajaran pimpinan Disdik dan Diskominfo Jabar atas kegagalan integrasi data yang memicu miskomunikasi sistemik di lapangan.

2. Audit Tikomdik Disdik Jabar: Mendesak Aparat Penegak Hukum dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Daerah Jawa Barat untuk mengaudit Pihak Ketiga dan Tikomdik Disdik Jawa Barat dalam Pengembangan Aplikasi SPMB dan pelaksanaan SPMB.

3. Usut Celah Manipulasi Nilai dan Jual Beli Kuota: Meminta kepolisian dan kejaksaan menginvestigasi apakah 'miskomunikasi sistem' ini sengaja diciptakan sebagai celah bagi oknum tertentu untuk melakukan praktik transaksional dan jual beli kuota bangku sekolah.

4. Pemulihan Data Original Korban Sistem: Menuntut Dinas Pendidikan Jawa Barat bertanggung jawab penuh tanpa alasan teknis untuk mengembalikan data nilai asli dan memulihkan hak penempatan sekolah para siswa yang dirugikan.