Kasihan Guru GTT!

Oleh Dudung Nurullah Koswara

(Guru SMA Dan Ketua PB PGRI/KACI #PASTI BISA#)

Seorang guru PNS senior menelephon Saya, Ia curhat tentang nasib guru GTT di sekolah negeri. Guru GTT di sekolah negeri sudah dapat honorarium pemerintah provinsi. Namun saat Ia sudah lolos PPG dan mencari hak TPG atas sertifikat yang diberikan mendapat kendala. Apa kendalanya?

Bila GTT mendapatkan TPG, honorarium dari pemerintah provinsi dicabut. Ini simalakama. Mengapa simalakama? Disisi lain pemerintah “memerintahkan” setiap guru punya sertifikat pendidik sebagai syarat profesionalitas dan hak mendapatkan TPG. Namun disisi lain Ia harus kehilangan honorarium pemerintah provinsi.

Lebih pilu lagi, TPG lebih kecil dari honorarium pemerintah provinsi. Bila TPG cair nominalnya Rp 1.5 juta. Sementara honorarium pemerintah provinsi Rp 2 jutaan. Bila harus memilih diantara dua, pasti nominal yang lebih besar harus dipilih. Ikut PPG tapi TPG tak didapatkan?

APBD dan APBN sebaiknya kontributif pada guru GTT. Idealnya kalau guru GTT sudah dapat sertifikat pendidik hak TPGnya didapatkan. Plus honorarium pemerintah daerah. Bukankah guru PNS pun dapat anggaran dari pemerintah (APBN) dan pemerintah daerah (APBD). Bila guru GTT dapat honorarium dari pemda dan TPG maka mereka dapat mencapai UMR/UMP.

Dalam UURI No 14 Tahun 2005 pasal 14 dinyatakan, “Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial. Mengapa masih ada “larangan” guru GTT tidak boleh mendapatkan anggaran doubel dari TPG dan honor daerah? Bukankah guru PNS malah triple? Gaji pokok, TPG, THR, gaji ke 13, TPP dan maslahat lain.

Dalam UURI No 14 tahun 2005 pasal Pasal 15 dinyatakan, “Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi. Pasal 15 ini Saya pikir cukup menjadi dasar bagi GTT yang sudah tersertifikasi.

PGRI sudah berhasil mendorong guru GTT bisa ikut PPG. Sejumlah perjuangan panjang masih menanti. Diantaranya adalah: 1) mengusulkan TPG cair tiap bulan, 2) guru honorer, sukwan GTT mendapatkan UMR/UMP, 3) BOS lebih tepat waktu, atau lebih cepat dengan fleksibilitas pelaporan, 4) PPPK segera diberi SK/NIP, 5) promosi, karir para guru penggerak dan 6) keadilan bagi sekolah swasta.

Masih banyak aspirasi dan dinamika paraktis para guru yang harus diperjuangkan PGRI. Semoga pemerintah segera dapat melewati masa krisis Covid-19 dan kembali pada layanan pendidikan yang lebih baik. Semoga dunia pendidikan tidak menjadi agenda “sisa” dari proyek politik lain. Sejarawan JJ Rizal mengatakan, “Dunia pendidikan adalah proyek kebudayaan”. Tentu bukan proyek politik.

Mengapa dunia pendidikan harus dijauhkan dari proyek politik dan harus menjadi proyek kebudayaan dan keadaban? Karena dunia pendidikan dominan melayani anak didik. Anak didik bukan makhluk politik, melainkan calon penghuni masa depan bangsa. Jauhkan politisasi pendidikan, karena pendidikan haketanya dimensi layanana milik anak-anak yang harus dijauhkan dari dunia politik.

Sisi lainnya, mari para guru tetap menjadi pembelajar sepanjang hayat. Terus memuliakan diri melayani anak didik sekemampuan diri. Tetap bangga menjadi guru, ikuti anjuran pemerintah dan tidak menjadi korban politisasi setiap hajatan politik. Ikuti saja anjuran organisasi profesi guru yang lebih tahu. Pilih saluran terbaik dan menyelamatkan, sesuai selera dan ruh guru.

Semoga keberadilan itu menyentuh semua pihak. UURI No 14 Tahun 2005. Juknis BOS, tim Inspektorat, BPK dan pihak terait lainnya dapat bersinergi mensukseskan dimensi pendidikan. Guru honorer, sukwan, GTT dan apa pun namanya, sungguh sangat pas dan elok bila mereka mendapatkan hak UMR/UMP/UMK, amiiin yra.