KASUS SMA NEGERI 24 KOTA BANDUNG PINTU MASUK KPK MEMBERSIHKAN BOROK KORUPSI DI SEKOLAH NEGERI

Oleh Mansurya Manik

(# Pegiat Pendidikan # Ketua Persatuan Orang Tua Peserta Didik)

Terjadinya keributan antara Komite Sekolah dan Orang Tua Peserta Dididk (Ortudik) di SMA Negeri 24 Kota Bandung merupakan fenomena gunung es, permasalahan yang tidak tampak karena tidak terekpos lebih besar dari yang terlihat di permukaan. Perilaku koruptif melakukan kebohongan publik para Kepala Sekolah dan Komite Sekolah sudah berlangsung bertahun-tahun. Ada dua kegiatan tempat mereka melakukan korupsi, yaitu:

Pertama; pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru; kalau dahulu sulit mendeteksinya, sekarang dengan Penerimaan Peserta Didik Baru Berbasis aplikasi sangat mudah melacaknya. Contoh kasus pada Penerimaan Peserta Dididk (PPDB) di SMA Negeri 24 Kota Bandung tahun 2022, kuota yang ditampilkan di website ppdb.disdik.jabarprov.go.id adalah: jalur ABK 0, jalur KETM 40, jalur Kondisi Tertentu 13, jalur Perpindahan Tugas Ortu/Anak Guru 13, jalur Prestasi Kejuaraan 18, jalur Prestasi Rapor 48, Jalur Zonasi 132, total kuota: 264. Dari jumlah kuota 264 siswa yang dipublikasikan oleh SMA Negeri 24 Kota Bandung maka dapat dihitung berapa jumlah kelas untuk kelas 10 (sepuluh) tahun tersebut. Yaitu 264 siswa dibagi 36 siswa perkelas, sama dengan 7,3 kelas, dibulatkan menjadi 8 kelas. Dari mana dasar 36 siswa perkelas? Landasannya berdasarkan pasal 24 Permendikbud Nomor 17 Tahun 2017. Selanjutnya tinggal dibuktikan saja benarkah jumlah siswa kelas 10 di SMA Negeri 24 Kota Bandung sebanyak 264 siswa sebagaimana yang dipublikasikan di website ppdb.disdik.jabarprov.go.id? Faktanya berdasarkan Data Pokok SMA Negeri 24 Kota Bandung di https://dapo.kemdikbud.go.id, tahun 2022, data ringkasnya, Kepala Sekolah (Plt) Andang Segara, jumlah siswa kelas 10 sebanyak 403 siswa, bukan 264 siswa seperti yang mereka publikasikan di PPDB. Dengan demikian telah terjadi penambahan siswa di luar PPDB sebanyak 139 siswa (403-264 = 139) setara dengan 12 kelas. Luar biasa kebohongan publik dan dugaan korupsi yang mereka lakukan! Lebih dari 52 persen siswa diterima di SMA Negeri 24 Kota Bandung tanpa melalui jalur resmi PPDB. Karena tidak melalui jalur resmi PPDB, maka patut diduga ada uang yang diterima oleh para oknum sekolah. Jika dugaan itu diasumsikan satu orang siswa membayar 10 juta dikalikan 139 siswa maka ada uang sebanyak satu miliar tiga ratus sembilan puluh juta yang diduga diterima Kepala Sekolah dan Oknum Komite Sekolah di SMA Negeri 24 Kota Bandung.

Contoh lainnya, Penerimaan Peserta Didik (PPDB) di SMA Negeri 6 Kota Bandung, kuota yang ditampilkan di website ppdb.disdik.jabarprov.go.id adalah: jalur ABK 0, jalur KETM 58, jalur Kondisi Tertentu 8, jalur Perpindahan Tugas Ortu/Anak Guru 16, jalur Prestasi Kejuaran 24, jalur Prestasi Rapor 57, Jalur Zonasi 165, total kuota : 328 siswa. Fakta riil jumlah siswa tahun 2022 yang ada di sekolah bisa dilihat di Data Pokok SMA Negeri 6 Kota Bandung di https://dapo.kemdikbud.go.id, data ringkasnya, Kepala Sekolah I.Solihin, jumlah siswa kelas 10 sebanyak 353 siswa. Data Pokok sebagai pembanding tersebut menyatakan bukan 328 tetapi 353 artinya ada penambahan di SMA Negeri 6 Kota Bandung sebanyak 25 siswa (353-328 = 25) mereka masuk tanpa melalui jalur resmi PPDB.

Perilaku dua kepala sekolah ini sama, antara I. Solihin dan Andang Sagara, sama-sama melakukan kebohongan publik dan diduga koruptif. Mereka disebut melakukan kebohongan publik karena antara yang dipublikasikan di awal dengan fakta di akhir tidak ada kesamaan.

Kalau akan dituliskan satu per satu tentu banyak lagi yang lainnya, untuk mendeteksinya caranya mudah, lihat saja jika sekolah negeri tersebut lebih banyak jumlah yang mendaftar di banding dengan kouta yang diterima maka dimungkinkan akan terjadi kebohongan publik dan perilaku koruptif yang dilakukan dengan sengaja oleh Kepala Sekolah dan diketahui oleh Komite Sekolah serta pihak Dinas Pendidikan.

Kegiatan kedua yang bisa menjadi sarang korupsi adalah Sumbangan Pendanaan Pendidikan. Untuk Pendanaan Pendidikan Peraturannya sudah sangat jelas diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Pasal 52 untuk pungutan dan pasal 55 untuk sumbangan. Di Jawa Barat oleh para pemangku kepentingan yang berperilaku koruptif diakali namanya menjadi iuran. Padahal tidak ada kalimat iuran di dalam PP 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan. Yang ada hanya kalimat pungutan dan sumbangan. Karena Pendidikan Menengah (SMA/SMK/MA) bukan Badan Layanan Umum seperti Perguruan Tinggi maka SMA/SMK/MA Negeri tidak dapat melakukan pungutan. Kalau mau melakukan pungutan harus berdasarkan Peraturan Daerah. Jadi yang ada tinggalah sumbangan. Siapa yang dapat menyumbang? Yang dapat menyumbang juga sudah diatur di dalam peraturan tersebut. Di antaranya adalah Orang Tua Peserta Didik. Selanjutnya Orang Tua Peserta Didik dengan kriteria apa? Kriterianya sederhana yaitu yang mau menyumbang dari golongan miskin maupun kaya. Bagaimana orang kaya yang tidak mau menyumbang? Tidak ada sanksinya, tidak ada sanksi pidana maupun perdata. Bagaimana orang miskin yang mau menyumbang atau tidak mau menyumbang? Juga tidak ada sanksinya, tidak ada sanksi pidana maupun perdata.

Kenapa kemudian menjadi masalah, karena Kepala Sekolah dan Komite Sekolah memaksa Orang Tua Peserta Didik untuk menyumbang. Dan ketika Orang Tua Peserta Didik menyatakan sanggup menyumbang dengan nominal yang disebutkan, selanjutnya pernyataan kesanggupan tersebut menjadi hutang yang terus menerus ditagih oleh pihak sekolah. Padahal mereka tahu bahwa ini adalah sumbangan, artinya tergantung pada kemauan orang yang mau menyumbang apakah mereka mau terus menyumbang sesuai dengan yang dijanjikan atau kemudian berhenti tidak menyumbang lagi walau jumlahnya belum sesuai dengan yang dijanjikan. Dan alasan untuk meminta sumbangan itu sangat sederhana “dalam rangka meningkatkan mutu Pendidikan”, pernyataan yang tidak ada parameternya sehingga tidak dapat diukur kebenarannya. Yang lebih luar biasa lagi, segala penggunaan uang tersebut tidak pernah dilaporkan kepada Orang Tua Peserta Didik yang telah menyumbang. Kongkalikong saja antara Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

Dari uraian tersebut, apa yang harus dilakukan oleh Orang Tua Peserta Didik? Pertama; bagi Orang Tua Peserta Didik yang anaknya tidak diterima di Sekolah Negeri yang dituju, berbondong-bondonglah ke sekolah tersebut meminta membuka data mengapa ada perbedaan data antara yang dipublikasikan dengan data riil yang diterima di sekolah. Mengapa anak orang lain bisa diterima di luar jalur PPDB sementara anak kalian tidak diterima oleh sekolah. Jika tidak berhasil juga, sengketakan ke Komisi Informasi. Jika ada dugaan terjadi tindak pidana korupsi, laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi dengan dua alat bukti yang cukup.

Yang kedua; bagi Orang Tua Peserta Didik yang telah menyumbang, baca Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagai kekuatan bagi kalian untuk menagih laporan penggunaan uang yang disumbangkan. Kalau Komite Sekolah dan Kepala Sekolah bergeming, siapkan data dan dua alat bukti yang cukup. Laporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Ingat…! Kejahatan bisa terjadi karena ada andil orang baik. Yaitu dengan diamnya orang baik membiarkan kejahatan itu berlangsung.