KEADILAN SOSIAL VS KEADILAN LEGAL

Oleh Taopik ipebe

(Kepala SMA Negeri 1 Leuwiliang)

Bagi bangsa Indonesia, setiap tanggal 1 Juni merupakan hari yang diperingati sebagai hari lahir Pancasila.  Menurut Wikipedia Ensiklopedia bebas, Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata dari Sanskerta: ???? "pañca" berarti lima dan ???? "??la" berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kita tahu bahwa setiap sila dalam Pancasila saling terhubung, saling mempengaruhi dan saling berkaitan.  Sila kelima dari Pancasila berbunyi “Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Menurut Wikipedia Ensiklopedia bebas, Keadilan sosial  atau keadilan masyarakat ialah suatu pemikiran mengenai hubungan yang adil dan saksama antara individu dan masyarakat; perkara ini disukat mengikut syarat yang tersirat dan tersurat mengenai pengagihan kekayaan, peluang melakukan kegiatan persendirian serta keistimewaan dalam masyarakat.

Lebih lanjut, Wikipedia Ensiklopedia bebas menuliskan bahwa keadilan ini mengenakan hak dan tugasan dalam institusi masyarakat yang membolehkan rakyat menerima kelebihan dan bebanan hasil kerjasama masyarakat. Perkara ini turut melibatkan percukaian,  insurans,  kesihatan, pendidikan dan perkhidmatan awam, undang-undang buruh  serta kawalan pasaran, untuk memastikan tagihan kekayaan yang adil dan peluang samarata.

Sedangkan keadilan legal adalah keadilan berdasarkan undang-undang. Yang menjadi objek dari keadilan legal adalah tata masyarakat. Tata masyarakat itu dilindungi oleh undang-undang. Tujuan keadilan legal adalah terwujudnya kebaikan bersama (bonum commune). Keadilan legal terwujud ketika warga masyarakat melaksanakan undang-undang, dan penguasa pun setia melaksanakan undang-undang itu.

Sebenarnya artikel ini muncul karena penulis tergelitik pernyataan salah satu anggota Tim saber Pungli  di Kabupaten Bogor ketika sedang memberikan arahan tentang PPDB (penerimaan Peserta Didik Baru) bebas pungli. Beliau mengatakan bahwa ada keadilan legal dan ada keadilan sosial. Beliau sebagai anggota polisi berpedoman kepada keadilan legal saat bertugas tanpa mengabaikan keadilan sosial.

Sepertinya ada beda prinsip atau arah antara keadilan legal dan keadilan sosial. Beliau mengatakan, jika sesorang melanggar hukum dan pelanggaran itu sudah memenuhi ranah pelanggaran hukum yang ditetapkan, maka yang bersangkutan wajib dikenai sanksi hukum. Sanksi itu tidak melihat apakah pelanggar melakukannya dengan sengaja atau tidak, dengan sadar atau tidak, sudah tahu tentang peraturan itu atau belum tahu,  dan sebagainya. Itulah penerapan keadilan legal.

Mari kita ambil contoh kasus yang terjadi pada bulan April 2022. Kasus yang terjadi di Lombok Tengah ini  adalah pembunuhan yang dilakukan oleh AS terhadap OWP dan PE. Polisi menetapkan AS sebagai tersangka kasus tersebut, dengan alasan memenuhi kaidah hukum yang berlaku. Namun dalam perkembangannya banyak unsur dan elemen masyarakat yang mempertanyakan langkah yang diambil oleh pihak kepolisian, mengapa?

Ternyata kasus itu terjadi tidak berdiri sendiri melainkan efek dari peristiwa pembegalan yang dilakukan empat orang, dua diantaranya adalah OWP dan PE, sedangkan AS adalah korban pembegalan yang melakukan pembelaan diri. Saat polisi menetapkan AS sebagai tersangka, dasar hukum yang digunakan adalah Pasal 338 KUHP subsider Pasal 351 ayat 3 KUHP juncto Pasal 49 ayat 1 KUHP. Pasal 338 KUHP subsider Pasal 351 ayat 3 KUHP tersebut mengatur tentang perbuatan pidana pembunuhan atau menghilangkan nyawa orang lain.

Banyak eleman masyarakat mendesak pihak kepolisian untuk mencabut status tersangka AS. Beberapa diantaranya yang mengerti hukum menyampaikan alasan atau dasar yang bisa digunakan untuk mencabut status tersangka AS ini, yakni Pasal 49 ayat 1 KUHP tentang Pembelaan Terpaksa (Noodweer) yang menyatakan AS tidak dapat dipidana. Inilah bukti keadilan sosial lebih tinggi kedudukannya dari keadilan legal.

Penerapan keadilan bukanlah penerapan dengan mata tertutup seperti yang disimbolkan dalam lambang hukum (Dewi Themes), melainkan tetap dengan mata terbuka, telinga terbuka dan hati yang tulus. Subyek yang akan dijatuhi hukuman juga perlu diperhatikan, alasannya perlu didengar, para saksi juga perlu diperhatikan kesaksiannya,  runutan kejadiannya perlu diteliti. Itulah makna dari Keadilan sosial yang ada dalam sila kelima Pancasila.  Keadilan yang tegak untuk kemaslahatan manusia secara umum dan rakyat Indonesia khususnya, dan penegak keadilan sudah pasti ingat bahwa yang mereka perbuat akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wata'ala. DIA adalah zat yang menyukai orang-orang yang berbuat adil.

“Mereka sangat suka mendengar berita bohong, lagi banyak memakan (makanan) yang haram. Jika mereka (orang Yahudi) datang kepadamu (Muhammad untuk meminta putusan), maka berilah putusan di antara mereka atau berpalinglah dari mereka. Dan jika engkau berpaling dari mereka maka mereka tidak akan membahayakanmu sedikit pun, tetapi jika engkau memutuskan (perkara mereka), maka putuskanlah dengan adil. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang adil.” – (Q.S Al-Maidah: 42)

Wallahu a’lam