Penulis: Dan Artadinan

Dan Artadinan
Oleh Dan Artadinan
(Kepala SMAN 1
Panumbangan/Plt. Kepala SMAN 1 Ciamis/Kandidat Doktor Ilmu Pendidikan UNINUS/Pemerhati
Pendidikan, Sosial, dan Lingkungan)
Di tengah hiruk
pikuk dunia pendidikan, para pengelola, khususnya di level sekolah atau satuan
pendidikan kerap kali dihadapkan pada berbagai ancaman dan tekanan yang
bersifat tidak jelas esensinya. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan
kecemasan, berakibat pada kemerosotan semangat dan performa dalam menjalankan
tugas untuk meningkatkan layanan pendidikan yang terbaik untuk masyarakat
pengguna atau kita sebut sebagai peserta didik. Tuntutan para pengelola
pendidikan saat ini semakin berat seiring dinamika perkembangan jaman yang
notabene masuknya berbagai informasi dengan mudah melalui teknologi informasi
saat ini. Salah satu aspek yang paling rentan terhadap tekanan ini adalah
tentang pengelolaan anggaran sekolah.
Seperti yang kita
ketahui, sekolah berkualitas tidak hanya ditentukan oleh mutu pendidikannya,
tetapi juga oleh ketersediaan pembiayaan yang memadai untuk menunjang berbagai
proses pembelajaran dan peningkatan kualitas peserta didik yang berprestasi.
Anggaran sekolah yang baik memungkinkan penyediaan infrastruktur yang layak,
perekrutan guru yang berkualitas, dan pelaksanaan program-program penunjang
edukatif yang inovatif.
Namun, dalam
kenyataannya, pengelolaan anggaran sekolah sering kali menjadi sumber stres
bagi para pengelola. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti:
Ketidakjelasan
regulasi dan mekanisme pendanaan: Seringkali, regulasi dan mekanisme pendanaan
sekolah berubah-ubah tanpa kejelasan yang memadai. Hal ini membuat para
pengelola kesulitan dalam menyusun perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Beban administrasi
yang rumit: Proses administrasi keuangan sekolah sering kali rumit dan memakan
waktu. Hal ini membuat para pengelola terbebani dan tidak fokus pada tugas
utama mereka, yaitu meningkatkan mutu pendidikan.
Kurangnya sumber
daya manusia yang kompeten: Tidak semua sekolah memiliki sumber daya manusia
yang kompeten dalam mengelola keuangan. Hal ini dapat menyebabkan kesalahan
dalam pengelolaan anggaran dan berakibat pada kerugian finansial.
Tekanan dari
berbagai pihak: Para pengelola sering kali mendapatkan tekanan dari berbagai
pihak, seperti orang tua murid, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat
sipil, untuk mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran sekolah. Tekanan ini
dapat membuat mereka merasa tertekan dan tidak nyaman.
Ancaman dan
tekanan yang dihadapi para pengelola pendidikan ini dapat berakibat fatal,
antara lain:
Penurunan kualitas
pendidikan: Ketika para pengelola terbebani oleh stres dan kecemasan, mereka
tidak dapat fokus pada tugas utama mereka, yaitu meningkatkan mutu pendidikan.
Hal ini dapat mengakibatkan penurunan kualitas pendidikan di sekolah.
Meningkatnya
turnover pengelola: Tekanan yang tinggi dapat mendorong para pengelola untuk
mengundurkan diri dari jabatannya. Hal ini dapat menyebabkan kekosongan
kepemimpinan di sekolah dan mengganggu stabilitas penyelenggaraan pendidikan.
Seperti contoh yang terjadi di Indragiri Hulu Riau, sebanyak 64 Kepala Sekolah
pada bulan Juli tahun 2020 ramai-ramai mengundurkan diri karena merasa tidak
nyaman merasa diperas oleh oknum Aparat Penegak Hukum (APH).
Meningkatnya
potensi korupsi: Ketika para pengelola merasa tertekan dan tidak memiliki rasa
aman, mereka lebih rentan untuk melakukan tindakan korupsi. Hal ini dapat
merugikan keuangan sekolah dan merusak kepercayaan publik terhadap dunia
pendidikan.
Oleh karena itu,
keamanan dan kenyamanan psikologis bagi para pengelola pendidikan menjadi
sangat penting untuk menjamin kelancaran dan efektivitas penyelenggaraan
pendidikan.
Berikut beberapa
langkah yang dapat dilakukan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman dan
nyaman bagi para pengelola pendidikan:
Membuat regulasi
dan mekanisme pendanaan yang jelas dan transparan: Pemerintah perlu membuat
regulasi dan mekanisme pendanaan sekolah yang jelas dan transparan. Hal ini
akan memberikan kepastian bagi para pengelola dalam menyusun perencanaan dan
pelaksanaan anggaran. Pemerintah juga harus membuat payung hukum yang jelas,
untuk pendanaan yang berasal dari partisipasi masyarakat, jangan sampai semua
masyarakat mempunyai mindset bahwa hari ini sekolah itu "gratis".
Mempermudah proses
administrasi keuangan: Proses administrasi keuangan sekolah perlu dipermudah
dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini akan menghemat
waktu dan tenaga para pengelola, sehingga mereka dapat fokus pada tugas utama
mereka.
Meningkatkan
kapasitas sumber daya manusia: Pemerintah perlu meningkatkan kapasitas sumber
daya manusia di bidang pengelolaan keuangan sekolah. Hal ini dapat dilakukan
melalui pelatihan dan workshop yang berkelanjutan. Atau juga merekrut ahli
bidang keuangan khusus di satuan pendidikan, agar kepala satuan pendidikan
tidak terlibat langsung dalam pelaporan penggunaan anggaran sekolah, sehingga
lebih fokus kepada peningkatan kualitas guru.
Membangun
komunikasi yang terbuka dan konstruktif: Perlu dibangun komunikasi yang terbuka
dan konstruktif antara para pengelola sekolah dengan berbagai pihak terkait,
seperti orang tua murid, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil.
Hal ini akan membantu para pengelola dalam memahami ekspektasi dan kebutuhan
berbagai pihak, sehingga mereka dapat bekerja dengan lebih efektif.
Dengan menciptakan
lingkungan kerja yang aman dan nyaman bagi para pengelola pendidikan,
diharapkan mereka dapat bekerja dengan lebih fokus, efektif, dan efisien. Hal
ini pada akhirnya akan meningkatkan mutu pendidikan dan menciptakan
sekolah-sekolah berkualitas yang mampu menghasilkan generasi penerus bangsa
yang cerdas, berkarakter, dan berprestasi.
Penting untuk
diingat bahwa sekolah berkualitas tidak hanya ditentukan oleh mutu
pendidikannya, tetapi juga oleh ketersediaan pembiayaan yang memadai. Oleh
karena itu, keamanan dan kenyamanan psikologis bagi para pengelola pendidikan
dalam mengelola anggaran sekolah menjadi sangat penting untuk mewujudkan
sekolah-sekolah berkualitas.
Penulis pun
berharap, dengan tulisan ini mudah-mudahan para pemangku kebijakan lebih jeli
lagi dalam melihat kondisi di lapangan, dan tentunya berharap adanya kebijakan
yang dapat mengakomodir terjadinya keamanan dan kenyamanan psikologis bagi para
pengelola pendidikan agar benar-benar bisa fokus dalam rangka mewujudkan
pendidikan yang berkualitas dan sejajar dengan negara-negara maju lainnya.