Penulis: Asep Tapip Yani

Asep Tapip Yani
(Dosen
Pascasarjana UMIBA Jakarta)
Setiap 20 Mei, kita memperingati Hari Kebangkitan
Nasional. Momentum ini sering diwarnai upacara dan seremoni, tetapi maknanya
sering kali luput dari renungan mendalam. Padahal, kebangkitan nasional bukan
sekadar urusan sejarah, tetapi tentang kesadaran kolektif untuk terus bergerak
dari keterpurukan menuju kejayaan. Kebangkitan nasional bisa dimaknai
sebagai proses transformasi kolektif: dari keterpurukan menuju
kemajuan, dari keterjajahan menuju kedaulatan, dari ketergantungan menuju
kemandirian.
Namun ada pertanyaan penting yang tetap relevan: kita
sedang bangkit dari apa, dan hendak menuju ke mana?
Kebangkitan nasional lahir dari penderitaan panjang
akibat penjajahan. Bangsa ini terfragmentasi oleh politik adu domba, diinjak
harga dirinya, dicegah dari pendidikan, dan dieksploitasi ekonominya. Namun
kebangkitan bukan hanya soal lepas dari kolonialisme fisik, melainkan juga
kebangkitan jiwa, akal, dan harga diri bangsa.
Secara historis, kebangkitan nasional ditandai oleh
berdirinya Boedi Oetomo pada 1908. Organisasi ini bukan gerakan bersenjata,
tapi simbol kesadaran baru: bahwa bangsa ini harus bersatu, berpikir, dan
bergerak bersama untuk melepaskan diri dari cengkeraman penjajahan. Namun makna
“penjajahan” tak berhenti pada kolonialisme Belanda dan bangsa penjajah lainnya.
Kini, kita menghadapi bentuk-bentuk penjajahan baru:
1.
Penjajahan Ekonomi
dan Sumber Daya Alam
Secara historis, bangsa ini dijajah selama lebih dari 3 abad. Kebangkitan
berarti bangkit dari inferioritas, keterbelakangan, dan dominasi bangsa asing. Penjajahan
gaya baru melalui ketergantungan ekonomi, utang luar negeri, dan
dominasi asing atas Sumber Daya Alam strategis. Banyak kekayaan alam dikuasai
korporasi asing atau segelintir elite dalam negeri. Rakyat yang seharusnya
menjadi pemilik sah justru hanya jadi penonton, bahkan korban.
2.
Ketergantungan dan
Mental Inlander
Mental inlander, yang merasa produk luar lebih unggul daripada karya anak bangsa
sendiri. Kita masih cenderung melihat luar negeri sebagai superior. Produk luar
dianggap lebih hebat, sementara karya anak bangsa kerap dicibir. Bangkit dari
sikap rendah diri, selalu mengandalkan luar negeri, tidak percaya diri sebagai
bangsa besar.
3.
Kesenjangan Sosial
dan Pendidikan
Keterbatasan akses pendidikan dan ekonomi yang
timpang adalah warisan kolonial yang masih terasa. Bangkit berarti memutus
rantai kemiskinan dan membuka akses ilmu pengetahuan secara luas. Akses
terhadap pendidikan dan kesehatan yang bermutu belum merata. Masih banyak anak
Indonesia belajar di ruang kelas rusak atau tanpa guru yang memadai. Kemiskinan
struktural yang membuat anak-anak Indonesia tidak punya akses merata
terhadap pendidikan berkualitas.
4.
Krisis Moral dan
Kepemimpinan
Krisis nilai; saat korupsi, kebohongan publik, dan kejahatan elite dianggap hal
biasa. Korupsi merajalela, etika publik runtuh, dan banyak pemimpin lebih sibuk
membangun pencitraan daripada peradaban. Bangkit dari krisis moral, ketimpangan
sosial, serta kehilangan arah dan visi sebagai bangsa merdeka.
Bangkit berarti keluar dari semua jebakan ini—dari
ketertindasan yang kasat mata maupun yang terselubung. Bangkit berarti mengubah
nasib sendiri, bukan menunggu keajaiban.
Kita sedang bangkit dari "penjajahan baru" yang
bentuknya tidak selalu kasat mata: kesenjangan sosial yang kian lebar,
polarisasi politik yang membelah rakyat, ketergantungan teknologi tanpa kedaulatan
digital, hingga budaya instan dan hedonistik yang meracuni generasi muda.
Kebangkitan harus punya arah. Tanpa visi, kebangkitan
hanya akan berputar-putar. Maka pertanyaan selanjutnya adalah: bangkit
untuk menuju ke mana?
Bangsa yang bangkit harus berdaulat secara politik,
berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam budaya. Tidak boleh lagi
tunduk pada kepentingan asing, elite rakus, atau sistem global yang menindas.
Kita tak boleh terus-menerus menggantungkan diri pada utang luar negeri, pada
investor asing, atau pada ide-ide impor yang tak kontekstual. Secara politik; merdeka
dalam menentukan nasib sendiri, tanpa intervensi asing. Secara ekonomi; berdikari,
tidak tergantung pada utang dan impor. Secara budaya; menghargai kearifan lokal
dan tidak inferior terhadap budaya global. Kedaulatan juga berarti berani
berkata tidak pada proyek atau kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Ini
soal martabat bangsa, bung!
Pasal 33 UUD 1945 harus dijalankan sungguh-sungguh: bumi,
air, dan kekayaan alam untuk kemakmuran rakyat, bukan korporasi asing atau
segelintir konglomerat. Bangsa yang bangkit tidak boleh membiarkan anak-anak
mati gizi, buruh tertindas, dan petani digusur atas nama investasi.
Pasal 33 dan 34 UUD 1945 bicara soal kesejahteraan dan
jaminan sosial bagi seluruh rakyat. Tapi ketimpangan antara kota dan desa,
pusat dan daerah, si kaya dan si miskin, justru makin menganga. Mewujudkan
Pasal 33 dan 34 UUD 1945, menutup jurang antara kaya dan miskin, pusat dan
daerah, kota dan desa.
Kebangkitan sejati harus memutus rantai ketimpangan.
Keadilan tidak boleh hanya menjadi jargon.
Negara maju tak bisa dibangun tanpa ilmu pengetahuan.
Kita harus mencetak ilmuwan, teknokrat, dan inovator. Jangan sampai bonus
demografi malah berubah menjadi beban karena generasi mudanya tidak
dipersiapkan.
Bangkit berarti berinvestasi pada pendidikan bermutu,
riset, dan inovasi. Negara yang bangkit tak hanya menjadi pasar, tapi juga produsen
ilmu, teknologi, dan budaya. Kita harus mencetak saintis, teknokrat,
pemikir, dan kreator masa depan.
Bangsa yang bangkit harus menjadi produsen ide, bukan
sekadar konsumen tren global. Bangkit menuju bangsa pembelajar dan pencipta,
bukan sekadar pengguna teknologi.
Kebangkitan sejati bukan sekadar pertumbuhan ekonomi,
tapi kebangkitan nilai. Indonesia harus menjadi bangsa yang menjunjung
kejujuran, empati, gotong royong, dan integritas. Tanpa etika publik, kemajuan
hanya akan melahirkan kehancuran.
Pembangunan tanpa moral hanya akan menghasilkan bangsa
yang hampa. Kita perlu membangun karakter, integritas, dan etika publik. Hanya
bangsa yang beradab yang bisa menjadi panutan dunia.
Membangun bangsa yang beradab, bukan sekadar maju secara
material, tapi juga bermartabat secara moral. Kebangkitan harus menyentuh jiwa
bangsa, bukan hanya tubuhnya.
5.
Menjadi
Pemimpin di Dunia yang Terpecah
Indonesia bisa tampil sebagai kekuatan moral
global, juru damai dunia, penyokong solidaritas global, dan suara negara-negara
berkembang. Bukan pengekor, tapi pelopor.
Indonesia sebagai poros maritim dunia, penengah konflik
internasional, penyumbang solusi perubahan iklim, dan pusat peradaban dunia.
Kebangkitan bukan sekadar mengenang sejarah atau
menggelar upacara tahunan. Ia harus menjadi proyek kolektif jangka
panjang. Butuh kemauan politik, kepemimpinan visioner, dan partisipasi
rakyat. Butuh reformasi struktural, bukan hanya kosmetik. Butuh revolusi mental
yang nyata, bukan slogan belaka.
Bangkit juga berarti melawan lupa. Bahwa
bangsa ini dibangun dengan darah dan air mata. Jangan biarkan pengkhianatan
sejarah terjadi lagi. Jangan biarkan cita-cita para pendiri bangsa dikorupsi
oleh elite yang bermental pedagang dan oportunis.
Kebangkitan nasional bukan urusan pemerintah semata. Ini
adalah proyek kolektif seluruh rakyat. Setiap warga negara punya peran: guru,
petani, pelajar, pengusaha, aktivis, hingga pejabat. Semua harus merasa
terlibat.
Kita juga perlu pemimpin yang bukan hanya pintar bicara,
tapi juga mampu memberi teladan. Pemimpin yang tidak memperalat sejarah untuk
kekuasaan, tapi yang menyalakan obor semangat kolektif untuk masa depan.
Bangkit bukan berarti selalu menang. Tapi selalu mencoba
berdiri kembali. Seperti kata Bung Karno: "Bangsa yang besar adalah
bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya." Tapi jangan berhenti
di sejarah. Kita harus mencipta sejarah baru.
Bangsa yang besar bukan bangsa yang tak pernah jatuh,
Tapi yang selalu mampu bangkit, meski berkali-kali roboh.
Kebangkitan bukan soal tanggal bersejarah,
Tapi tekad yang terus menyala dalam sejarah yang kita cipta bersama.
Hari ini, dunia sedang menghadapi tantangan baru:
perubahan iklim, revolusi digital, polarisasi global. Indonesia tidak boleh
hanya menonton. Kita harus ambil bagian, menjadi kekuatan moral dan spiritual
di tengah kekacauan global.
Kebangkitan Nasional bukan hanya milik masa lalu. Ia
adalah panggilan untuk masa kini dan masa depan. Maka jangan biarkan
kebangkitan tinggal sebagai slogan. Jadikan ia gerak nyata—dalam pikiran, hati,
dan tindakan kita sehari-hari.
Di tengah tantangan global, krisis iklim, ketegangan
geopolitik, dan revolusi digital, Indonesia punya peluang besar untuk bangkit
dan memimpin. Tapi semua itu hanya akan terjadi jika kita bersatu, belajar dari
sejarah, dan berani menentukan arah sendiri. Merdeka bukan akhir. Kebangkitan
adalah jalan. Kebangkitan adalah awal dari semua kemungkinan. @@@