KEBANGKITAN NASIONAL PENDIDIKAN

Oleh Eli Maymunah

(SMAN 1 Sagaranten, Kab. Sukabumi)

Setiap tanggal 20 Mei bangsa Indonesia selalu memperingati hari Kebangkitan Nasional. Dalam sejarah Indonesia ada dua hal yang menandai adanya kebangkitan nasional yaitu berdirinya organisasi besar Budi Oetomo dan peristiwa bersejarah yaitu Sumpah Pemuda. Budi Oetomo menegaskan tujuan utama organisasi ini yaitu menyadarkan kedudukan rakyat Indonesia sebagai pemilik bangsa pada negara sendiri, dan yang kedua adalah bertujuan untuk fokus kepada pendidikan dan kebudayaan dengan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Saat ini, pelajar memiliki peran yang sangat penting dalam mempertahankan semangat kebangkitan nasional. Mereka adalah generasi penerus bangsa yang diharapkan dapat menjaga dan melanjutkan perjuangan para pahlawan pendahulu dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Dengan pendidikan diharapkan Indonesia akan mampu memperbaiki dan mengejar berbagai bidang yang menyangkut kesejahteraan dan kemajuan bangsa.

Pelajar saat ini memiliki akses yang lebih luas terhadap informasi dan teknologi yang dapat digunakan untuk memperdalam pemahaman mereka tentang sejarah, nilai-nilai kebangsaan, dan perjuangan bangsa Indonesia. Dalam era digital ini, pelajar dapat memanfaatkan media sosial, platform pembelajaran online, dan sumber daya digital lainnya untuk mempelajari dan berbagi pengetahuan tentang aspek-aspek kehiduan bangsa.

Dalam upaya kebangkitan nasional di bidang pendidikan, beberapa inisiatif dan perubahan penting telah dilakukan. memastikan bahwa semua anak-anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Pendidikan dianggap sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan, diharapkan dapat menciptakan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, serta dapat menjadi motor penggerak pembangunan di berbagai sektor.

Sayangnya dunia pendidikan sedang ramai kembali setelah tragedistudy tour kemudian adanya tanggapan pemerintah tentang Tertiary Education yang tidak relevan.  Karena status perguruan tinggi adalah lembaga yang berada dibawah naungan negara. Artinya negara harus siap dan mengawasi implementasi dan regulasi penentuan nilai harga satuan biaya operasional pendidikan di PTN. Tanpa adanya campur tangan pemerintah maka penentuan nilai harga satuan biaya operasional akan semakin sulit dijangkau. Jika sebelumnya rakyat miskin masih berharap dapat masuk Perguruan Tinggi Negeri karena lebih ramah dari segi biaya, atau katakanlah mereka yang kurang mampu dapat mengejar dengan prestasi yang mereka miliki maka dengan melambung tingginya biaya Uang Kuliah Tunggal tentu memupus harapan rakyat yang ingin merubah masa depannya dengan pendidikan yang mereka harapkan.

Tidak dapat dipungkiri bahwa lembaga Pendidikan Tinggi Negeri semakin jauh tak terjangkau. Peserta didik yang murni belajar sendiri tanpa masuk ke lembaga bimbingan belajar dipastikan sangat sedikit dan semakin langka. Sementara biaya bimbingan belajar juga tidak terjangkau oleh si miskin. Privilege yang di bangun oleh Lembaga Perguruan Tinggi Negeri hampir kokoh dan tidak terjangkau. Lantas dimana letak investasi negara terhadap masa depan generasi penerus bangsa ?

Disampaikan oleh Plt. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Tjitjik Sri Tjahjandari yang menyebut bahwa pendidikan tinggi adalah Tertiary Education dan bukan bagian dari wajib  belajar 12 tahun yang menjadi prioritas pemerintah. Sementara bonus demografi yang dimiliki oleh Indonesia diharapkan akan menjadi generasi emas pada tahun 2045. Tanpa adanya kemudahan dan keberpihakan pemerintah pada bidang pendidikan apakah mungkin harapan itu dapat dicapai  dengan kualitas yang baik ?

Menurut databoks persentase penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun keatas berdasarkan pendidikan yang ditamatkan pada bulan maret 2023 adalah 10,15% lulusan Perguruan Tinggi, 30,22%  lulusan SMA/Sederajat dan yang tidak memiliki ijazah sebesar 12,26%. Rendahnya jumlah lulusan perguruan tinggi masih kalah banyak dengan angka penduduk yang tidak memiliki ijazah.

Orang miskin tidak akan mendapatkan akses pendidikan yang baik dan pada akhirnya mereka tidak akan mendapatkan  kesempatan pekerjaan dan juga kesempatan-kesempatan lainnya. Jika pendidikan tidak dimiliki maka pekerjaan yang berpihak  juga  merupakan pekerjaan yang berputar tanpa adanya perubahan. Hal ini mengakibatkan lingkaran kemiskinan tidak akan pindah kemanapun. Hendaknya negara  dapat memberikan jalan dan kesempatan kepada warga negaranya agar dapat  menciptakan generasi yang lebih berkualitas bukan hanya dari segi jumlah saja akan tetapi juga dari segi kualitas pendidikan yang lebih baik.