Penulis: Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.

Dr. Dudung Nurullah Koswara, M.Pd.
Oleh Dr. Dudung
Nurullah Koswara, M.Pd.
(Ketua DPP
Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia)
Tidak ada lokus
paling strategis di bangsa mana pun dalam membangkitkan sebuah bangsa, selain
sekolah. Sekolahanlah lokus utama kebangkitan nasional sebuah bangsa. Jangan
anggap enteng keberadaan sekolahan.
Kaisar Jepang
Hirohito, saat kalah dalam perang dunia kedua. Ia segera melakukan perbaikan bangsa
melalui sekolahan. Maka jumlah guru dan sekolahan menjadi perhatian utama. Ia
tidak menanyakan jumlah tentara, polisi atau politisi, melainkan entitas guru.
Sekolahan adalah
lokus di mana anak didik, guru dan kepala sekolah berada. Sekolahan lah embrio
dari kebangkitan dan kejayaan sebuah bangsa. Ungkapan bijak mengatakan, “Apa
yang terjadi di sekolahan dan ruang kelas, adalah apa yang akan terjadi di masa
depan sebuah bangsa”.
Sukses kebangkitan
bangsa, kebangkitan nasional, bukan di peringatan ritual tahunan di lapangan
luas dengan kehadiran Presiden dan para kepala daerah, melainkan adanya di
kehadiran sekolah terbaik. Sekolahan terbaik akan melahirkan kebangkitan bangsa
di masa depan.
Sukses layanan
pendidikan di sebuah bangsa adalah sukses masa depan sebuah bangsa. Mendikbud
Nadiem Makarim dengan spirit Merdeka Belajar berupaya “memerdekakan” sekolahan
dan layanan pendidikan kita agar jauh lebih baik dan terhindar dari segala
modus negatif.
Sekolahan, kepala
sekolah, guru, tenaga kepandidikan dan seluruh civitas akademika sekolahan
harus terbebas dari segala intervensi yang merugikan jalannya proses layanan
pendidikan. Tidaklah mungkin kebangkitan
masa depan bangsa lahir dari lokus sekolahan yang kedaulatannya terganggu.
Gangguan pada
sekolahan bisa datang dari empat penjuru arah angin. Angin pertama bisa saja
sekolahan menjadi objek politisasi oknum kepala daerah. Terutama pasca Pilkada,
dunia pendidikan di sejumlah daerah mengalami politisasi. Hal ini akan terlihat
dari promosi, rotasi, mutasi, bahkan demosi entitas kepala sekolah dan pejabat
pendidikan.
Oknum kepala
daerah di sejumlah daerah terindikasi melakukan politisasi dunia pendidikan.
Dulu, keluarnya Permendikbud No 28 Tahun 2010 adalah di antara upaya pemerintah
pusat dalam meminimalisasi politisasi dunia pendidikan, khususnya pengangkatan
entitas kepala sekolah.
Pengangkatan
kepala sekolah harus melalui proses seleksi dulu, tidak ujug ujug diangkat oleh
kepala daerah. Dulu harus melalui LPPKS, kini harus melalui PGP. Ini salah satu
upaya meminimalisasi politisasi kepala sekolah oleh kepala daerah. Walaupun
faktanya tak mudah dan selalu terjadi kecenderungan politisasi.
Angin kedua bisa
datang dari pihak oknum di masyarakat. Gangguan destruktif bisa datang dari
masyarakat yang tidak memahami sakralitas dunia pendidikan dalam kebangkitan
bangsa di masa depan. Masyarakat dalam wujud personal, kelompok atau atas nama
profesi dan organisasi tertentu, ini sangat menganggu.
Gangguan pada
dunia sekolahan sangat “konsisten” bahkan ada yang musiman. Konsisten selalu
datang rutin mengganggu sekolahan. Musiman misal saat PPDB dan menjelang hari
raya, ada yang selalu intervensi kedaulatan sekolahan, dengan berbagai modus.
Angin ketiga
adalah regulasi yang kadang masih tidak korelatif dengan kepentingan strategis
realitas dunia pendidikan. Regulasi yang tidak korelatif dengan tuntutan dan
harapan dunia sekolahan, guru, kepala sekolah dan anak didik, akan menghambat
jalanan layanan pendidikan.
Regulasi
pemerintah pusat, daerah dan keputusan birokrat daerah harus mengerti
realitas tuntutan sekolahan secara
berdiferensiasi. Ada dinamika daerah dan sekolahan yang harus dipahami semua
pihak. Pemerintah pusat, daerah harus lebih transformatif dan berpihak pada
tuntutan kontekstual sekolahan.
Angin keempat
adalah “angin duduk” yakni terkait kinerja GTK internal sekolahan. Mulai dari---terutama---kepala
sekolah, guru, tenaga kependidikan, harus benar-benar berkinerja terbaik.
Entitas GTK harus menjadi teamwork yang bekerja optimal sesuai tuntutan
profesi dan lapangan pendidikan.
Bila kepala daerah
oke, masyarakat oke, regulasi oke dan kinerja internal sekolahan oke, maka
kebangkitan masa depan bangsa akan lebih baik. Dari realitas oke akan membentuk
masa depan yang oke. Bila realitas not oke akan melahirkan masa depan not oke
pula.
Sekolahan adalah
embrio masa depan. Sekolahan adalah pen-design masyarakat masa
depan. Kebangkitan bangsa dibidani
sekolahan yang merdeka dan berdaulat. Menjaga kehormatan kepala sekolah, guru,
tenaga kependidikan adalah identik menjaga masa depan kebangkitan bangsa.
Semoga transformasi
pendidikan dan kebangkitan bangsa di masa depan bukan sebuah impian. Indonesia
emas 2045 adalah mimpi bersama. Mimpi bersama ini hanya bisa tercapai bila
sekolahan benar-benar merdeka dan berdaulat, terhindar dari “masuk angin”.
Dari sekolahanlah
kebangkitan bangsa terlahir. Dunia sekolahan adalah dunia embrio SDM bangsa. Di
sekolahanlah SDM bangsa didesign. Ibarat sebuah biji, di sekolahan lah biji itu
mulai ditanamkan karakter dan ragam kompetensi.
Kebangkitan bangsa
adanya di sekolahan dalam bentuk “biji” pendidikan terbaik. Kebangkitan Sekolah
adalah Kebangkitan Bangsa. Masyarakat masa depan itu hari ini ada di semua
sekolahan. Anak didiklah masyarakat masa depan itu, dan kesemuanya ada di
sekolahan.
Menghormati
sekolahan, terlibat memberi dukungan dan menjaga martabat sekolahan adalah
kontribusi kita semua pada kebangkitan bangsa di masa depan. Di antara ibadah
terbaik umat manusia adalah menuntut ilmu, sekolahan adalah rumah ibadah pendidikan
terbaik. Sakral dan harus dihormati bersama.