Kebijakan Berkendaraan Umum di Jakarta

Oleh Wawan Ihwanul Hakim

(Guru SMA Negeri 43 Jakarta)

Sebagai kota besar tersibuk di Indonesia, Jakarta memegang peranan penting dalam menggerakkan roda perekonomian. Jakarta juga dipakai  sebagai barometer kemajuan Saintek, hiburan, taraf hidup, kemajuan transportasi dan sebagainya. Tidak heran jika Jakarta masih menjadi magnet yang kuat bagi generasi muda karena menawarkan sejuta harapan.  Dibalik kemewahan yang ditampilkan  dan gemerlapnya gedung tinggi pencakar langit serta aktivitas yang padat tanpa henti selama 24 jam, ternyata Jakarta menyimpan kompleksitas permasalahan seperti banjir, kebakaran, urbansasi, kemacetan lalu lintas, buruknya kualitas udara, pengguran, ketimpangan sosial dan sebagainya. Salah permasalahan klasik di Jakarta adalah kemacetan lalu lintas. Hal ini dipicu oleh adanya pertumbuhan kendaraan bermotor yang masuk Jakarta tidak sebanding dengan pertumbuhan panjang jalan yang ada di Jakarta, sehingga ruang lalu lintas menjadi sempit.

Berdasarkan  data TomTom Traffic Index tahun 2023, Jakarta menempati peringkat ke-30 kota termacet di dunia, dengan rata-rata waktu tempuh selama 22 menit 40 detik untuk jarak 10 km, meningkat dari tahun sebelumnya. Puncak kemacetan terjadi pada hari Jumat sore, sekitar pukul 18.00 – 19.00, dengan waktu tempuh 33 menit 40 detik untuk jarak 10 km, sedangkan tahun 2024 kemacetan Jakarta turun ke urutan 90. Jika dihitung secara kasar, maka kemacetan lalu lintas di Jakarta menyebabkan warga kehilangan waktu hingga 56 jam per tahun. Penyebab kemacetan lalu lintas di Jakarta, diindikasikan banyaknya kendaraan pribadi yang dipakai pemiliknya untuk pergi dari dan ke tempat tujuan di Jakarta. Berdasarkan data dari Kompas.com pada awal Mei 2024, jumlah kendaraan pribadi di Jakarta mencapai 4.354.153 unit mobil dan 19.016.898 unit sepeda motor, dengan total keseluruhan kendaraan mencapai 24.356.669 unit. Jika kendaraan sebanyak itu berada di seluruh jalan di Jakarta, tidak heran jika Jakarta macet.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemda DKI Jakarta dalam mengurai kemacetan adalah memberlakukan aturan satu hari berkendaraan umum bagi ASN Pemda Jakarta. Aturan tersebut digulirkan oleh Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dengan mengambil terobosan baru yang patut diapresiasi yaitu mengeluarkan kebijakan melalui Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 6 Tahun 2025 tentang “Penggunaan Angkutan Umum Massal Bagi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pada Setiap Hari Rabu”. Kebijakan tersebut mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemda Provinsi DKI Jakarta untuk menggunakan transportasi umum. Langkah tersebut bukan simbol pencitraan, tetapi sebuah strategi cerdas mendidik masyarakat, memberi contoh teladan, dan menanamkan budaya menggunakan transportasi umum ramah lingkungan. Adapun tujuan dikeluarkannya kebijakan tersebut antara lain mendorong budaya penggunaan transportasi publik, mengurangi emisi karbon dengan membatasi penggunaan kendaraan pribadi, mendorong Jakarta hijau yang ramah lingkungan dan mengurangi kemacetan jalan di Jakarta.

ASN Sebagai Teladan dan Agen Perubahan

Aparatur Sipil Negara (ASN) pemda DKI Jakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Keduanya diharapkan bisa berkontribusi secara nyata dalam membangun daerah, berperan dalam menjalankan tugas pemerintahan daerah dan memberikan pelayanan public yang optimal serta menjadi teladan bagi masyarakat. Sangat tepat, kebijakan pemerintah DKI Jakarta mewajibkan ASN menggunakan kendaraan umum setiap hari Rabu karena ASN sebagai teladan dan agen perubahan bagi masyarakat bisa memberikan pengaruh yang kuat. Ketika ASN pemerintah DKI Jakarta menyimpan kendaraan pribadinya selama satu hari dan beralih menggunakan kendaraan umum, maka ASN tersebut secara tidak langsung sudah menyampaikan pesan kepada masyarakat luas untuk memakai transportasi umum, minimal satu hari dalam satu minggu.

Kehadiran ASN terutama para pejabat ketika ada di halte atau shelter, stasiun (KRL, MRT, LRT) atau berada didalam kendaraan umum bukan sekedar pemandangan tetapi menjadi sebuah kebanggaan masyarakat, menciptakan citra positif dan menunjukkan bahwa ASN merupakan orang cerdas dan beretika, mereka tidak egois dan arogan tetapi mereka berbaur dan peduli dengan masyarakat. Kebijakan rabu berkendaraan umum secara langsung menumbuhkan rasa empati dan memberikan pengalaman nyata kepada para ASN terutama para pejabat Pemerintah DKI Jakarta tentang kondisi nyata transportasi publik di Jakarta, bukan sekedar cerita tapi fakta yang dialami.

Terobosan Pemeritah DKI Jakarta dengan rabu berkendaraan umum merupakan langkah menuju kota yang nyaman, indah segar tanpa emisi karbon. Jika Langkah ini diikuti oleh seluruh pemerintah di Indonesia dan seluruh masyarakat, maka akan dirasakan manfaat secara signifikan terutama penurunan emisi karbon walaupun hanya sehari dalam satu minggu. Selain itu dapat menghilangkan stigma bahwa kendaraan pribadi nyaman dan aman padahal kendaraan pribadi bukan satu-satunya simbol kenyamanan. Masyarakat luas perlu merasakan manfaat, tantangan dan berkontribusi berkendaraan umum sehingga bisa menikmati kenyamanan dan keamanannya. Bukan sekedar menuntut hak, tetapi juga melaksanakan kewajibannya. Oleh Sebab itu, ASN pemda DKI Jakarta merupakan orang pertama yang melaksanakan kebijakan dan menjadi contoh berkendaraan umum setiap hari rabu.

Pemda Jakarta tidak sekedar mewajibkan ASN-nya berkendaraan umum tetapi sudah menyiapkan sarana dan prasarana transportasi massal di Jakarta yang nyaman digunakan untuk para ASN dari dan ke kantor tempat mereka melaksanakan tugas. Hal ini dilakukan supaya para ASN tidak mengalami kesulitan ketika menggunakan kendaraan umum. Banyak pilihan moda transportasi yang sudah disiapkan Pemda Jakarta, antara lain;

1.     TransJakarta, bus yang melayani berbagai koridor di Jakarta, dengan jalur khusus dan tarif yang terjangkau oleh Masyarakat, khusus ASN DKI Jakarta diintergrasikan dengan Id Card, sehingga tinggal melakukan tap Id Card. 

2.     MRT (Mass Rapid Transit), moda transportasi berbasis rel dengan rute Bundaran HI sampai dengan Lebak Bulus, menawarkan kenyamanan dan kecepatan bagi para penumpangnya. 

3.     LRT (Light Rail Transit), moda transportasi rel dengan rute Pegangsaan Dua sampai dengan Verdrome, menawarkan kenyamanan dan kesenangan bagi para penumpangnya.

Perbedaan MRT (Mass Rapid Transit) dan LRT (Light Rail Transit) adalah dua jenis sistem transportasi publik yang berbeda, meskipun keduanya menggunakan kereta api. MRT umumnya memiliki kapasitas penumpang yang lebih besar, kecepatan lebih tinggi, dan jalur yang lebih beragam (termasuk bawah tanah dan layang), sementara LRT dirancang untuk area dengan kepadatan penduduk sedang dan biasanya beroperasi di jalur layang. 

4.     KRL (Kereta Listrik) Commuter Line, Jaringan kereta api komuter yang menghubungkan Jakarta dengan wilayah sekitar seperti Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. 

5.     JakLingko, merupakan sistem transportasi publik terintegrasi yang menghubungkan berbagai moda transportasi seperti Transjakarta, MRT, LRT, dan KRL. Rute JakLingko sangat beragam dan melayani berbagai wilayah, seperti JAK01 (Tanjung Priok-Plumpang), JAK02 (Kampung Melayu-Duren Sawit), dan JAK03 (Andara-Lebak Bulus) dsb. 

6.     Kereta Bandara, layanan kereta api yang menghubungkan Stasiun Manggarai dengan Bandara Soekarno-Hatta. 

Dampak Positif "Rabu Berkendaraan Umum" bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jakarta

Kebijakan rabu berkendaraan umum bukan hanya bertujuan mengurangi kemacetan, tetapi juga memiliki berbagai dampak positif bukan hanya bagi ASN tapi bagi masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Diantara dampak positif tersebut antara lain, sebagai berikut:

1.       Efektivitas dan Efisiensi Waktu dari dan ke Tempat Tujuan, ASN pemerintah DKI Jakarta yang menggunakan kendaran umum untuk pergi dari dan ke tempat kerja bisa merasakan manfaat langsung yaitu adanya efektivitas dan efisiensi waktu. Kendaraan umum yang digunakan bersifat massal artinya kendaraan tersebut memiliki daya angkut penumpang relative banyak jika dibandingkan dengan kendaraan pribadi yang hanya bisa mengangkut 2 atau 4 orang penumpang. Oleh sebab itu, kemacetan lalu lintas di jalan raya bisa berkurang karena berkurangnya kendaraan pribadi. Hal ini berdampak pada waktu tempuh perjalanan yang cepat dan memungkinkan ASN lebih segar ketika sampai tempat kerja dan bisa fokus pada pekerjaan.

2.       Pengurangan Emisi Karbon dan Peduli ingkungan, jika pemakaian kendaraan pribadi di Jakarta semakin berkurang karena para ASN beralih ke moda transportasi umum, maka akan terjadi pengurangan gas buang sehingga mengurangi polusi udara. Kebijakan rabu kerbendaraan umum memberikan bukti konkret kepada ASN tentang pentingnya gaya hidup ramah lingkungan, peduli lingkungan dan mendorong ASN untuk mengajak masyarakat menggunakan kendaraan umum.

3.       Mengubah image dan Menaikan Citra ASN di Masyarakat, ASN pemerintah DKI Jakarta diharapkan menjadi teladan bagi masyarakat dalam penggunaan kendaraan umum. Ketika ASN secara konsisten menggunakan transportasi umum, maka mereka bukan hanya menyampaikan pesan tidak tertulis untuk mengajak berkendaraan umum kepada masyarakat tetapi mereka memperlihatkan kepedulian sosial terhadap kemacetan, pengurangan emisi dan polusi serta mencitakan kondisi ramah lingkungan.

4.       Perbaikan Layanan Transportasi, keberhasilan pemerintah DKI Jakarta dalam menerapkan kebijakan berkendaraan umum setiap hari rabu untuk ASN menunjukkan bahwa pemerintah DKI Jakarta berhasil mengelola sistem transportasi publik. Dengan demikian, ASN DKI Jakarta akan semakin terbiasa menggunakan transportasi publik.

5.       Peningkatan Kebiasaan Menggunakan Kendaraan Umum, kebijakan penggunaan kendaraan umum stiap hari rabu untuk ASN di lingkungan Pemerintah DKI Jakarta dapat menjadi kebiasaan terus menerus dan menyenangkan. Sehingga akan tercipta budaya baru di kalangan ASN dan Masyarakat untuk menggunakan kendaraan umum karena nyaman, aman dan menyenangkan.

Dengan demikian bahwa ASN Pemerintah DKI Jakarta memiliki peran besar dalam mengubah wajah transportasi Jakarta, langkah permulaan berkendaraan umum setiap hari rabu, akan dilanjutkan dengan langkah berikutnya setiap hari menggunakan transportasi umum.

Akhirnya kita bisa mengatakan bahwa Jakarta bukan sekedar symbol peradaban modern tapi mampu mengubah kesadaran kolektif dan prilaku sosial dimana ASN, pejabat dan orang kaya kaya mau naik kendaraan umum.