Peulis: Paser Jiwa

Paser Jiwa
Oleh Paser Jiwa
Di tengah harapan
besar akan perubahan, kebijakan ekonomi Presiden Prabowo Subianto justru
menimbulkan kritik dan kekecewaan. Berbagai program telah diluncurkan, namun
implementasinya dinilai belum menyentuh kebutuhan dasar rakyat kecil. Bahkan,
sebagian kebijakan dianggap memperlebar ketimpangan dan menambah tekanan bagi
daerah.
Pemotongan
Anggaran: Efisiensi atau Hambatan?
Instruksi Presiden
Nomor 1 Tahun 2025 memangkas anggaran kementerian dan transfer ke daerah
sebesar Rp306 triliun. Langkah ini disebut sebagai efisiensi untuk mendanai
program nasional seperti makan siang gratis. Namun di lapangan, pemotongan
tersebut memicu keresahan, menghambat pembangunan infrastruktur dasar, layanan
kesehatan, hingga pendidikan. Pemerintah daerah pun kelimpungan, padahal mereka
berada di garda terdepan pelayanan publik.
Ketimpangan Masih
Terasa
Presiden Prabowo
mengkritik sistem neoliberal dan gagalnya teori “trickle down economy”. Namun,
tanpa solusi konkret, kritik tersebut hanya menjadi retorika. Rakyat bawah
masih bergelut dalam kesulitan, sementara segelintir elit tetap menikmati
berbagai fasilitas dan kemudahan.
Gelombang Protes:
Suara Rakyat Menggema
Unjuk rasa
mewarnai berbagai kota besar seperti Jakarta, Makassar, Bandung, dan Surabaya.
Rakyat menuntut keadilan ekonomi dan perhatian nyata. Tewasnya seorang
pengemudi ojek daring dalam demonstrasi menjadi simbol pilu dari tekanan hidup
yang terus membelit.
Ketidakpastian
Ekonomi: Investor Ragu
IHSG anjlok 7,1%
pada Maret 2025, dan rupiah ikut melemah. Ketidakpastian arah kebijakan dan
respons lamban terhadap gejolak ekonomi membuat investor mulai menahan diri.
Kepercayaan pasar terganggu, dan hal ini bisa berdampak panjang bagi stabilitas
ekonomi nasional.
Saatnya Arah Baru
Rakyat tidak
menolak program-program pemerintah. Namun, kebijakan harus inklusif, berpihak,
dan dirasakan langsung oleh masyarakat bawah. Bukan sekadar menjadi proyek elit
yang tak menyentuh dapur rakyat.
Ekonomi harus
tumbuh dari bawah — dari petani, buruh, UMKM, dan pasar rakyat.
Bukan sekadar dari
presentasi di ruang rapat dan angka statistik yang tak mencerminkan realita.