KEBIJAKAN GUBERNUR MEMBERHENTIKAN KEPALA SMAN 6 DEPOK TEPATKAH?

Oleh JULI WAHYU PARI DUNDA/KACI

Kebijakan yang diambil oleh Kang Dedi Mulyadi sebagai Gubernur Jawa Barat melarang sekolah melaksanakan study tour bukan tanpa pertimbangan. Ini adalah pengalaman empiris ketika banyak orang tua yang mengeluh dengan adanya program study tour.

Karena biaya yang diperlukan tidak sedikit, mungkin bagi masyarakat mampu tidak masalah tetapi bagi masyarakat ekonomi lemah menjadi beban. Apalagi program study tour menjadi program wajib.

Keluhan-keluhan ini sudah banyak diterima oleh Kang Dedi Mulyadi sebelum menjadi Gubernur. Program study tour menjadi sumber penghasilan dari sekolah. Faktanya pimpinan sekolah lebih banyak mendapat keuntungan. Jadi, hasil dari dana study tour bukan untuk memperbaiki sarana dan prasarana sekolah. Akan tetapi menjadi bonus tahunan sekolah dan panitia.

Surat Edaran tanggal 8 Mei 2024 yang dikeluarkan oleh Gubernur telah menghimbau sekolah tidak melaksanakan study tour. Dan ternyata sekolah masih tetap melaksanakan, pasti mendapat sanksi administrasi kepada kepala sekolah sebagai penanggung jawab.

Dan terjadi di SMAN 6 Depok. Ini merupakan pembelajaran yang baik untuk kepala sekolah dan kantor cabang dinas pendidikan yang memberi izin untuk segera memperbaiki peran kedinasan agar lebih baik.