Penulis: DINA MARTHA TIRASWATI, M.Pd.

DINA MARTHA TIRASWATI, M.Pd.
Oleh DINA MARTHA TIRASWATI, M.Pd.
(Pengawas SMK Cadisdik Wilayah 1
Provinsi Jawa Barat)
Tuntutan
akan peningkatan kualitas pendidikan masih diwarnai dengan berbagai
permasalahan. Setelah 2 tahun pandemi Covid-19 permasalahan yang sedang
dihadapi oleh masyarakat Indonesia bahkan dunia saat ini adalah dampak pada
kemerosotan segala aspek baik sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Oleh karena
itu, saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan-kebijakan sebagai upaya untuk
mengatasi permasalahan setelah pandemi.
Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menerbitkan Keputusan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 719/P/2020 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kurikulum pada Satuan Pendidikan dalam Kondisi Khusus. Satuan
pendidikan dalam kondisi khusus dapat menggunakan kurikulum yang sesuai dengan
kebutuhan pembelajaran peserta didik. Pada kurikulum darurat (dalam kondisi
khusus) tersebut dilakukan pengurangan kompetensi dasar untuk setiap mata
pelajaran sehingga guru dan siswa dapat berfokus pada kompetensi esensial dan
kompetensi prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran di tingkat selanjutnya,
sehingga Kurikulum Darurat adalah satu bagian dari perubahan kurikulum yang
sangat penting.
Hasil
studi Pusat Standar dan Kebijakan Pendidikan Kemendikbudristek dan Inovasi di
tahun 2021 memperlihatkan efektivitas Kurikulum Darurat dalam mengejar learning loss, terutama untuk peserta
didik dalam kelompok rentan. Selama ini pendidikan anak-anak Indonesia
tertinggal, salah satu penyebabnya karena mereka didorong untuk mempelajari
banyak konten. Sehingga, mereka kehilangan waktu yang cukup untuk mendalami
pelajaran yang telah mereka dapat, dengan kondisi tersebut diperlukan
efektivitas Kurikulum Darurat dalam mengejar learning loss karena kurikulum ini disusun dengan disederhanakan.
Penyederhanaan tersebut memerdekakan guru dan membuat guru-guru fokus
mengajarkan hal-hal yang esensial. Dengan demikan guru tidak terburu-buru untuk
sekadar menuntaskan kurikulum dan materi ajar.
Kemendikbudristek memproyeksikan bahwa dua tahun ke depan
pendidikan Indonesia masih dalam proses pemulihan pembelajaran akibat pandemi
Covid-19. Maka, di tahun 2022-2024 strategi dalam masa pemulihan pembelajaran
adalah memberikan fleksibilitas dan menawarkan lebih banyak opsi, terutama
dalam hal kurikulum. Kebijakan kurikulum darurat berupa kurikulum prototipe
bagi satuan pendidikan untuk melakukan pemulihan pembelajaran selama 2022-2024.
Kurikulum prototipe melanjutkan arah pengembangan kurikulum sebelumnya.
Kurikulum dirancang untuk mengembangkan peserta didik secara holistik, mencakup
kecakapan akademis dan non-akademis, kompetensi kognitif, sosial, emosional,
dan spiritual. Kurikulum dikembangkan dengan berbasis kompetensi, bukan konten.
Selain itu, kurikulum ini dirancang sesuai konteks (budaya, misi sekolah,
lingkungan lokal) dan kebutuhan peserta didik.
Karakteristik Utama Kurikulum
Prototipe
1. Pengembangan Karakter: Kurikulum
2013 sudah menekankan pada pengembangan karakter, namun belum memberi porsi
khusus dalam struktur kurikulumnya. Dalam struktur kurikulum prototipe, 20 - 30
persen jam pelajaran digunakan untuk pengembangan karakter Profil Pelajar
Pancasila melalui pembelajaran berbasis projek. Pembelajaran berbasis projek
penting untuk pengembangan karakter karena: a) memberi kesempatan untuk belajar
melalui pengalaman (experiential learning); b) Mengintegrasikan kompetensi
esensial yang dipelajari peserta didik dari berbagai disiplin ilmu; c) struktur
belajar yang fleksibel
2. Fokus pada Materi Esensial: Pembelajaran yang mendalam (diskusi, kerja kelompok,
pembelajaran berbasis problem dan projek, dll.) perlu waktu dan dengan materi
yang terlalu padat akan mendorong guru untuk menggunakan ceramah satu arah atau
metode lain yang efisien dalam mengejar ketuntasan penyampaian materi.
Kurikulum prototipe berfokus pada materi esensial di tiap mata pelajaran, untuk
memberi ruang/waktu bagi pengembangan kompetensi - terutama kompetensi mendasar
seperti literasi dan numerasi - secara lebih mandalam.
3. Fleksibilitas Perancangan Kurikulum Sekolah dan Penyusunan Rencana Pembelajaran: Kurikulum Darurat efektif memitigasi learning loss karena membantu guru untuk fokus pada materi esensial dan menerapkan pembelajaran yang lebih mendalam untuk mengembangkan karakter dan kompetensi dasar. Data kualitatif mengkonfirmasi bahwa guru merasa terbantu untuk melihat materi yang esensial, sehingga bisa merancang dan menerapkan pembelajaran yang lebih baik. Modul literasi-numerasi dari Kemendikbudristek juga sering disebutkan sebagai alat bantu yang bermanfaat untuk penerapan kurikulum.
Karakteristik Kurikulum Prototipe di
PAUD, SD, dan SMP (dan yang sederajat):
PAUD
Kegiatan
bermain sebagai proses belajar yang utama Penguatan literasi dini dan penanaman
karakter melalui kegiatan bermain-belajar berbasis buku bacaan anak, fase
fondasi untuk meningkatkan kesiapan bersekolah dan pembelajaran berbasis projek
untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila dilakukan melalui kegiatan perayaan hari
besar dan perayaan tradisi lokal.
SD
Penguatan
kompetensi yang mendasar dan pemahaman holistik: Untuk memahami lingkungan
sekitar, mata pelajaran IPA dan IPS digabungkan sebagai mata pelajaran Ilmu
Pengetahuan Alam dan Sosial (IPAS), Integrasi
computational thinking dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika,
IPAS dan Bahasa Inggris sebagai mata pelajaran pilihan serta pembelajaran
berbasis projek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila dilakukan minimal 2
kali dalam satu tahun ajaran.
SMP
Penyesuaian
dengan perkembangan teknologi digital, mata pelajaran Informatika menjadi mata
pelajaran wajib, panduan untuk guru informatika disiapkan untuk membantu
guru-guru pemula, sehingga guru mata pelajaran tidak harus berlatar belakang
pendidikan informatika, pembelajaran berbasis projek untuk penguatan Profil
Pelajar Pancasila dilakukan minimal 3 kali dalam satu tahun ajaran.
SMA
Lebih
fleksibel untuk disesuaikan dengan minat siswa, karena pilihan pada level mata
pelajaran (bukan program peminatan/penjurusan) Di kelas 10 pelajar menyiapkan
diri untuk menentukan pilihan mata pelajaran di kelas 11. Mata pelajaran yang
dipelajari serupa dengan di SMP Di kelas 11 dan 12 pelajar mengikuti mata
pelajaran dari Kelompok Mapel Wajib, dan memilih mata pelajaran dari kelompok
MIPA, IPS, Bahasa, dan Keterampilan Vokasi sesuai minat, bakat, dan aspirasinya
Pembelajaran berbasis projek untuk penguatan Profil Pelajar Pancasila dilakukan
minimal 3 kali dalam satu tahun ajaran, dan pelajar menulis esai ilmiah sebagai
syarat kelulusan
Dunia
kerja dapat terlibat dalam pengembangan pembelajaran Struktur lebih sederhana
dengan dua kelompok mata pelajaran, yaitu Umum dan Kejuruan. Persentase
kelompok kejuruan meningkat dari 60% ke 70% Penerapan pembelajaran berbasis projek
dengan mengintegrasikan mata pelajaran terkait. Praktek Kerja Lapangan (PKL)
menjadi mata pelajaran wajib minimal 6 bulan (1 semester). Pelajar dapat
memilih mata pelajaran di luar program keahliannya Alokasi waktu khusus projek
penguatan profil pelajar Pancasila dan Budaya Kerja untuk peningkatan soft skill (karakter dari dunia kerja).
SLB
Capaian
pembelajaran pendidikan khusus dibuat hanya untuk yang memiliki hambatan
intelektual Untuk pelajar di SLB yang tidak memiliki hambatan intelektual,
capaian pembelajarannya sama dengan sekolah reguler yang sederajat, dengan
menerapkan prinsip modifikasi kurikulum Sama dengan pelajar di sekolah reguler,
pelajar di SLB juga menerapkan pembelajaran berbasis projek untuk menguatkan
Pelajar Pancasila dengan mengusung tema yang sama dengan sekolah reguler,
dengan kedalaman materi dan aktivitas sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan
pelajar di SLB.
Dengan
demikian pentingnya masyarakat mengetahui kebijakan pemerintah, terutama
terkait kurikulum yang sedang direncanakan dan disempurnakan oleh
Kemendikbudristek, perubahan kurikulum merupakan sebuah keniscayaan, menekankan
perlunya mengadopsi berbagai bentuk perubahan. Peran yang paling besar itu
nanti adalah di guru dan mengembalikan peran guru yang bisa berinovasi, mandiri,
serta tidak hanya sekadar menjalankan tugas-tugas administrasi, namun mampu
melaksanakan kebijakan “Merdeka Belajar” dalam pengembangan kurikulum yang
lebih transformatif.
*****
Sumber: KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI