KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PROSES PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI KABUPATEN BANDUNG

Oleh Dr. Rahman Mulyawan & Iyep Saefulrahman, S.IP., M.Si.

Pelaksanaan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung memiliki beberapa aturan hukum yang melandasinya. Aturan-aturan tersebut semakin memperkuat bahwasanya masyarakat memiliki hak dan juga kewajiban untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Aturan inipun sekaligus mewajibkan aparatur pemerintah senantiasa memberi peluang kepada masyarakat untuk terus mengaktualisasikan peran sertanya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Adanya beberapa landasan hukum ini disebabkan adanya faktor pemicu yang melatar belakangi, faktor itu diantaranya adalah munculnya tuntutan rakyat yang menghendaki adanya penyelenggara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab agar reformasi pembangunan dapat berdayaguna dan berhasilguna, selain itu masyarakat telah menyaksikan bahwa dalam penyelenggaraan negara telah terjadi praktik-praktik usaha yang lebih menguntungkan sekelompok tertentu yang menyuburkan korupsi, kolusi dan nepotisme yang melibatkan para pejabat negara dengan para pengusaha sehingga merusak sendi-sendi penyelenggaraan negara dalam berbagai aspek kehidupan nasional. Karena adanya tuntutan itulah menyebabkan lahirnya beberapa landasan hukum yang berkaitan dengan pentingnya peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Adapun beberapa landasan hukum tersebut adalah sebagaimana dijelaskan di bawah ini.

a.              TAP MPR No. XI/MPR/1998

Landasan hukum ini mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Pada aturan ini dikemukakan bahwa dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, penyelenggara negara harus jujur, adil, terbuka, dan terpercaya serta mampu membebaskan diri dari praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (Pasal 2). Aturan ini telah mengajak para aparatur untuk konsisten dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat tanpa melabrak aturan hukum yang ada. Salah satu faktor yang dapat mendukung keberhasilan dari tujuan aturan ini adalah keikutsertaan masyarakat dalam mengawasi kinerja aparat pemerintah.

b.              Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999

Undang-Undang ini mengatur tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Sama halnya dengan TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998 yang juga mengatur tentang penyelenggara negara yang terbebas dari nuansa koupsi, kolusi dan nepotisme. Prinsip utama yang diatur dalam perundang-undangan ini adalah adanya pasal 3 yang menjelaskan asas-asas umum penyelenggaraan negara. Asas-asas tersebut diwajibkan untuk selalu menjadi panduan dari para penyelenggara negara agar terbebas dari nuansa korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun asas-asas tersebut meliputi :

1)      Asas Kepastian Hukum, yaitu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.

2)      Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu proses keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam penyelenggaraan negara.

3)      Asas Kepentingan Umum, yaitu mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

4)      Asas Keterbukaan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5)      Asas Proporsionalitas, yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara.

6)      Asas Profesionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7)      Asas Akuntabilitas, yaitu asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggara negara harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya pada Pasal 8 UU ini dikemukakan bahwa peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan negara merupakan hak dan tanggung jawab masyarakat untuk ikut mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih. Hubungan antara penyelenggara negara dengan masyarakat dilaksanakan dengan berpegang teguh pada asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana dijelaskan di atas. Isi dari Pasal 9 ini sangat ideal dan mendukung semakin tingginya partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, hal tersebut dapat diketahui mengingat pada Pasal 9 dijelaskan bahwa peran serta masyarakat diwujudkan dalam bentuk:

1)      hak mencari, memperoleh dan memberikan informasi tentang penyelenggaraan negara;

2)      hak untuk memperoleh pelayanan yang sama dan adil dari penyelenggara negara;

3)      hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggung jawab terhadap kebijakan penyelenggaraan negara; dan

4)      hak memperoleh perlindungan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, kita dapat memahami bahwasanya peran serta masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan secara jelas dilindungi oleh hukum, oleh sebab itulah apabila ada pihak-pihak yang menghalangi masyarakat dalam berperan serta, maka pihak-pihak tersebut sesungguhnya telah melanggar hukum.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999

Peraturan Pemerintah ini mengatur tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara. Dalam aturan ini dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan peran serta masyarakat adalah peran aktif masyarakat untuk ikut serta mewujudkan penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Peran serta masyarakat ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Lebih lanjut dikemukakan dalam Pasal 10 bahwa setiap penyelenggara negara yang menerima permintaan masyarakat untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan negara wajib memberikan jawaban atau keterangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa transparansi dan partisipasi merupakan unsur penting dalam membangun dan mengembangkan sistem pemerintahan yang demokratis dan aspiratif sehingga perlu melibatkan unsur masyarakat dalam menyusun kebijakan publik, pelaksanaan, dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, bersih dan berwibawa. Selain itu transparansi dan partisipasi baik secara langsung maupun tidak langsung merupakan bentuk kemitraan dan keterbukaan antara pemerintah dan masyarakat untuk secara bersama-sama bertanggung jawab terhadap keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan penelitian peneliti di lapangan, dapat dikatakan Peraturan Pemerintah ini tidak tersosialisasikan dengan baik oleh pemerintah kepada masyarakat sehingga landasan hukum ini berjalan dengan stagnan/kurang optimal.

d. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004

Peraturan Daerah ini mengatur tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung. Dalam perda ini dijelaskan beberapa pengertian seperti berikut :

1)      transparansi adalah keadaan dimana semua pihak dapat mengetahui penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bandung secara terbuka.

2)      partisipasi adalah bentuk keterlibatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam menyumbangkan pikiran dan pendapatnya pada setiap proses pengambilan keputusan publik sehingga lebih aspiratif, terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan.

3)      partisipasi langsung adalah partisipasi masyarakat yang disampaikan secara aktif dan spontan kepada badan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

4)      partisipasi tidak langsung adalah partisipasi masyarakat yang dalam penyampaiannya melalui tulisan / media kepada badan publik dalam menyusun rencana / program kerja.

Perda inipun mengamanatkan dalam Pasal 11 yang menjelaskan bahwa pengambilan keputusan yang erat kaitannya dengan kepentingan masyarakat sedapat mungkin melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dan hasilnya dapat diakses oleh masyarakat. Dan pada Pasal 30 disampaikan secara tegas bahwa pejabat badan publik yang tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam perda ini, selain dikenakan sanksi administratif atau dapat dikenakan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selanjutnya perda tersebut menerangkan bahwa publik dapat melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kebijakan publik yang dilakukan oleh Badan Publik. Pasal 28 menyebutkan bahwa masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan publik melalui :

1)      pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme di lingkungan Badan Publik;

2)      penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik bersifat preventif maupun represif atas masalah yang disampaikan;

3)      melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan kebijakan publik oleh Badan Publik;

4)      memantau dan atau mengamati perilaku pejabat badan public dalam menjalankan tugasnya.

Berkaitan dengan beberapa  landasan hukum di atas, aturan-aturan tersebut merupakan peluang untuk dapat dimanfaatkan oleh masyarakat dalam berperan serta pada proses penyelenggaraan pemerintahan. Faktor pendukung lainnya selain aturan-aturan tersebut di atas adalah kondisi ikatan persaudaraan di antara sesama warga Kabupaten Bandung yang sangat kuat. Hal ini tidak terlepas dari karakteristik budaya yang luhur dari masyarakat Kabupaten Bandung itu sendiri.

-0-

5