KEBIJAKAN PENDIDIKAN GAPURA PANCA WALUYA: Tantangan, Harapan, dan Jalan Tengah bagi Lembaga Pendidikan Islam Swasta

Oleh A. Rusdiana

Pendidikan adalah hak masyarakat. Karena itu, suara masyarakat harus hadir dalam setiap tahap: perumusan, pelaksanaan, hingga evaluasi kebijakan. Tanpa partisipasi publik dan dukungan riset, kebijakan hanya berhenti di atas kertas. Kebijakan pendidikan yang baik harus realistis mempertimbangkan tenaga, pendanaan, pelaksanaan bertahap, dan berbasis riset. Momentum Hari Pendidikan Nasional 2025 menjadi titik strategis bagi Jawa Barat dengan deklarasi Kebijakan Pendidikan Gapura Panca Waluya. Kebijakan ini bukan sekadar program lokal, tetapi bentuk komitmen mendukung Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya Tujuan 4: pendidikan berkualitas. Dengan nilai budaya Sunda: Cageur, Bageur, Bener, Pinter, Singer, kebijakan ini menjembatani karakter lokal dan indikator global.

Pertanyaannya: seberapa siap Jawa Barat melaksanakan ini? Artikel ini menelaah kesiapan implementasi lewat teori George C. Edwards III (1980), yang menyoroti empat faktor: komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi. Mari kita bahas satu per satu:

Pertama: Komunikasi: Menerjemahkan Visi Global ke Lokal; Keberhasilan kebijakan ini sangat bergantung pada komunikasi yang jelas ke seluruh pemangku kepentingan: guru, kepala sekolah, pengawas, hingga masyarakat. Visi global SDGs harus diterjemahkan ke dalam bahasa lokal tanpa kehilangan makna. Di era Society 5.0, komunikasi harus multikanal: tatap muka, daring, dan media sosial. Tanpa komunikasi efektif, kebijakan rawan gagal karena miskomunikasi di lapangan.

Kedua: Sumber Daya: Mengoptimalkan Kekuatan Lokal untuk Target Global; Implementasi membutuhkan guru berkualitas, fasilitas memadai, dan pendanaan berkelanjutan. Faktanya, masih ada kesenjangan kualitas guru, minimnya pelatihan berbasis SDGs, dan keterbatasan sarana. Jawa Barat perlu memperkuat pelatihan guru dalam menerjemahkan nilai Cageur-Bageur-Bener-Pinter-Singer ke indikator global, memanfaatkan teknologi pembelajaran berbasis AI, serta membangun kolaborasi lintas sektor (akademisi, swasta, internasional).

Ketiga: Sikap: Membangun Komitmen dan Kesadaran Kolektif; Sikap implementor adalah kunci. Tanpa kesadaran akan hubungan nilai lokal dan target global, kebijakan hanya menjadi formalitas. Perlu strategi internalisasi nilai lewat pelatihan, penguatan kepemimpinan sekolah, dan insentif non-finansial seperti penghargaan publik untuk mendorong sikap proaktif.

Keempat: Struktur Birokrasi: Menyederhanakan dan Memperkuat Koordinasi; Birokrasi pendidikan harus lebih lincah, sederhana, dan kolaboratif. Dibutuhkan unit koordinasi khusus untuk mengawasi integrasi indikator SDGs, serta mekanisme monitoring dan evaluasi berbasis data real-time. Struktur birokrasi harus membuka diri pada kemitraan global dan lintas sektor tanpa menurunkan standar kualitas.

Mengacu pada teori Edwards III, kesiapan implementasi Kebijakan Pendidikan Gapura Panca Waluya bertumpu pada sinergi komunikasi, sumber daya, sikap, dan struktur birokrasi.
Rekomendasi: 1) Integrasikan indikator SDGs dalam evaluasi kebijakan pendidikan daerah; 2) Tingkatkan kapasitas guru, kepala sekolah, dan pengawas lewat pelatihan berkelanjutan; 3) Bangun kemitraan lintas sektor, termasuk internasional, untuk mendukung capaian; 4) Dorong reformasi birokrasi pendidikan agar responsif, adaptif, dan inovatif; 5) Jika langkah ini ditempuh, Kebijakan Gapura Panca Waluya tidak hanya menjadi kebijakan daerah, tetapi model nasional menuju Indonesia Emas 2045 dan pencapaian SDGs. "Gapura Panca Waluya: nilai lokal, tujuan global."

Penulis: