Kebijakan Pendidikan Vokasi Jawa Barat Berdasarkan Analisis SWOT Perkembangangan Perekonomian

Oleh Hj. R. Eris Garini, S.Pd.,M.I.Kom.

(Kepala SMK Negeri Campaka)

Kebijakan pendidikan vokasi di Jawa Barat sebaiknya merupakan suatu kebijakan yang diambil berdasarkan atau disesuaikan dengan kondisi perekonomian yang ada di Jawa Barat itu sendiri, dengan tidak melupakan kondisi dan kebijakan yang mungkin timbul dari luar Jawa Barat, baik itu di level nasional maupun luar negeri.

Dari kondisi perekonomian Jawa Barat berdasarkan data-data yang ada, kita bisa menganalisis kekuatan dan kelemahan apa saja yang dimiliki Jawa Barat berdasarkan kondisi fakta dan kebijakan pembangunan ekonomi yang disajikan. Sedangkan dari luar Jawa Barat kita bisa menemukan peluang dan ancaman yang mungkin timbul sehingga bisa menjadi tambahan kebijakan bagi pendidikan vokasi Jawa Barat ke depannya.

Kekuatan yang dimiliki Jawa Barat dalam hal perekonomian bisa dijadikan landasan bagi pengambilan kebijakan pendidikan vokasi di masa depan. Berikut akan kami uraikan kekuatan apa saja yang dimiliki perekonomian Jawa Barat secara singkat serta kebijakan seperti apa yang bisa diambil dan mungkin dilaksanakan bagi perkembangan pendidikan vokasi Jawa Barat:

1.         Di tingkat Nasional, Jawa Barat merupakan sentra bagi industri pengelolaan yang memiliki porsi terbesar dalam struktur PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Jawa Barat sebesar 41,19%, lalu diikuti oleh usaha perdagangan dengan porsi sebesar 14,55%, dan berikutnya sebanyak 8,20% dipegang usaha konstruksi.

Industri pengelolaan berdasarkan Golongan Klasifikasi Buku lapangan Usaha Indonesia (KBLI) terdiri dari 33 (tiga puluh tiga) golongan yang jika dilihat secara cermat dan sesuai dengan pengertian industry pengelolaan itu sendiri, maka di sini yang banyak berperan adalah bidang ekonomi kreatif. Itu artinya bidang ekonomi kreatif sangat baik untuk dikembangkan dan dikuasai oleh para lulusan vokasi kita dimana jumlah kebutuhan akan tenaga kerja nya juga tinggi. Selain itu kebutuhan akan adanya lulusan vokasi yang menguasai bidang ekonomi kreatif didukung fakta adanya sebaran yang merata pada setiap kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat dengan industry unggulan masing-masing daerahnya yang juga tak lepas dari peran industri pengelolaan.

Berikutnya adalah usaha perdagangan. Jawa Barat sebagai pemilik jumlah penduduk terbanyak di Indonesia (18,5%/48,63 juta jiwa) dengan menghasilkan belanja konsumsi rumah tangga sebesar 65,12%, tentunya merupakan pangsa pasar yang sangat potensial bagi usaha perdagangan, baik perdagangan jasa maupun produk berupa barang. Dengan banyaknya produk yang dihasilkan tentu sangatlah dibutuhkan para pedagang sebagai distributor produk agar bisa tiba di tangan konsumen. Untuk itu maka peluang usaha perdagangan juga sangat memiliki potensi yang luar biasa besar di Jawa Barat.

Potensi usaha perdagangan ini juga didukung dengan fasilitas yang tersedia dari segi teknologi yang semakin memudahkan orang untuk mendeliver informasi produk yang dijualnya pada orang lain. Dan fasilitas teknologi tersebut pada masa pandemi ini telah memberikan kontribusi yang cukup ekspansif sebesar 34,64% bagi pertumbuhan ekonomi Jawa Barat, yaitu bidang informasi dan komunikasi.

Berikutnya adalah industry konstruksi, dengan adanya kebijakan pembangunan Kawasan Peruntukan Industri bagian utara-timur Jawa barat dengan Kawasan Rebana nya yang menyebar di 7 wilayah kabupaten dan kota dengan 13 lokasi, dan juga KPI untuk Kawasan Barat-Selatan. Tentunya pembangunan wilayah ini sangat membutuhkan banyak tenaga yang berkaitan dengan bidang konstruksi. 

Dalam rangka mendukung keunggulan Jawa Barat tersebut, maka kebijakan vokasi yang bisa ditawarkan adalah :

a)         Pendidikan vokasi bisa menghasilkan tenaga-tenaga terampil yang dibutuhkan oleh industry pengelolaan dan usaha perdagangan. Maka dari itu bidang Pendidikan yang bisa ditawarkan adalah bidang ekonomi kreatif untuk memenuhi industi pengelolaan dan usaha perdagangan dengan tambahan kemampuan utama yaitu literasi digital dan literasi finansial.

b)         Tenaga terampil berikutnya adalah di bidang industry konstruksi, sehingga Pendidikan vokasi bisa juga diarahkan pada bidang konstruksi dan juga mesin, karena banyaknya kegiatan pembangunan Kawasan tentu tak lepas dari banyaknya kegiatan pengoperasian mesin baik besar maupun kecil.

c)         Pengadaan program SMK membangun desa. Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa setiap kabupaten maupun kota yang ada di Indonesia memiliki industry unggulannya masing-masing, yang ternyata berkaitan erat dengan industry pengelolaan, maka SMK bisa ikut ambil bagian untuk bisa turut mengembangkan produk-produk unggulan di masing-masing daerahnya dengan program SMK membangun desa, apakah memberikan kontribusi dengan menciptakan tenaga terampil di bidang ekonomi kreatif atau membantu jalur distribusi produk-produk yang dihasilkan oleh daerahnya masing-masing, sehingga menghasilkan keuntungan dengan juga menggunakan kemampuan literasi digital dan finansial nya.

d)         Pengembangan wilayah di Jawa Barat tentunya juga tak akan lepas dari potensi tumbuhnya dunia pariwisata dan kebutuhan akan pelayanan Kesehatan di tempat tersebut. Untuk wilayah Barat-Selatan direncanakan akan menghasilkan kawasan wisata, lindung dan budidaya. Untuk Kawasan wisata maka kebijakan pendidikan vokasi khususnya SMK diharapkan bisa menghasilkan para lulusan yang akan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di bidang perhotelan. Bagi Kawasan budidaya, SMK diharapkan masih bisa menghasilkan lulusan yang terampil dalam hal penghasil produk pertanian dan juga ekonomi kreatif dalam hal kemampuan untuk membuat hasil produk pertanian tersebut bisa dengan mudah diterima konsumen dengan nilai tinggi.

2.         Dari segi kelemahan, perekonomian Jawa Barat diantaranya memiliki tingkat pengangguran terbuka yang mengalami peningkatan menjadi 10,46% / 2,53 juta jiwa yang diikuti secara otomatis dengan meningkatnya angka kemiskinan menjadi 8,62% / 4,19 juta jiwa. Dan dari data juga diperoleh bahwa berdasarka tingkat Pendidikan, SMK menjadi penyumbang utama TPT sebanyak 18,75%.

Untuk itu maka menjadi tugas SMK untuk terus membuat program-program unggulan yang tepat sasaran sehingga bisa mengurangi tingkat pengangguran, yang artinya juga bisa mengurangi tingkat kemiskinan.

Berdasarkan hal tersebut maka, berikut ini kebijakan yang bisa ditawarkan dari sisi Pendidikan vokasi adalah :

a)         Pengadaan SMK BLUD (Badan Layanan Umum Daerah) dimana SMK bisa lebih memacu kompetensi anak didiknya agar bisa melakukan kegiatan produksi selayaknya dunia industry dengan Teaching Factory yang dimiliki oleh jurusannya masing-masing. sehingga dengan adanya SMK BLUD ini akan semakin banyak dihasilkan lulusan yang sudah memiliki standar kualifikasi kerja sesuai kebutuhan dunia industry, yang tentunya diharapkan para lulusan tersebut mendapatkan bekal sertifikat yang sudah sesuai standar industry. Dengan begitu lulusan yang dihasilkan bisa dengan lebih mudah terserap oleh dunia industry di sector formal.

b)         Pengadaan SMK BLUD ini akan bisa terlaksana dengan baik apabila ada kerjasama yang massif dan intens dengan berbagai stakeholder seperti DUDIKA, Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Perguruan Tinggi Vokasi, Dinas Pariwisata, Dinas Kesehatan, dan lain sebagainya, yang sebaiknya agar komunikasi bisa terjalin apik sehingga bisa menghasilkan kebijakan-kebijakan yang menguntungkan bagi perkembangan dunia Pendidikan vokasi, maka diperlukan pembentukan Komisi Vokasi Jawa Barat.

c)         Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sector informal telah mengambil lebih dari 50% Angkatan tenaga kerja di Jawa Barat. Terlepas dari apakah kondisi ini merupakan kekuatan atau kelemahan dalam perekonomian Jawa Barat, faktanya sebanyak 12,05 juta orang (55,59 persen) bekerja pada kegiatan informal. Kondisi ini juga merupakan pangsa pasar bagi lulusan SMK yang tidak bisa diabaikan begitu saja. Kita harus menyadari bahwa saat ini semakin banyak anak muda yang menginginkan kendali atas kehidupan ekonomi mereka, dengan fleksibilitas penggunaan waktu dan sumber daya yang dimiliki sesuai kebutuhan dan keinginan mereka.

Untuk itu maka program terciptanya 10 ribu wirausaha millennial diharapkan bisa mengakomodir pangsa pasar yang ada ini. Tentunya tak lupa pembekalan literasi digital dan finansial akan sangat diperlukan agar mereka mampu menggunakan segala fasilitas teknologi yang ada dalam mengeksplorasi informasi yang tersedia juga paham bagaimana memanfaatkan informasi tersebut bagi keuntungan finansial yang mereka inginkan. Begitupun literasi finansial akan mengarahkan mereka sehingga memiliki kemampuan mengelola potensi keuangan yang mereka miliki agar bisa lebih dikembangkan lagi penggunaannya bagi keberlangsungan usaha mereka.

3.         Peluang perekonomian bisa kita lihat dari 1) adanya investasi yang dilakukan baik dari dalam maupun luar negeri untuk pembangunan perekonomian yang ada di Jawa Barat, 2) permintaan luar negeri akan produk-produk yang dihasilkan Jawa Barat tetap tinggi, hal ini dibuktikan dengan fakta bahwa ekspor Jawa Barat menjadi yang tertinggi di Indonesia, dengan menyumbang 16,28% atau US$ 16,79 miliar terhadap ekspor nasional, disusul Jawa Timur dan Kalimantan Timur, 3) Permintaan tenaga kerja luar negeri dan 4) program-program pembangunan infrastruktur yang dilakukan oleh pemerintah pusat.

Dengan banyaknya investasi yang masuk ke Jawa Barat serta program pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat tentunya hal ini akan memberikan peluang bagi Jawa Barat untuk terus meningkatkan pembangunan. Dan itu artinya dibutuhkan banyak tenaga kerja di berbagai bidang.

Untuk itu maka kebijakan yang bisa diberikan bagi Pendidikan vokasi di Jawa Barat adalah:

a)         Menghasilkan lebih banyak lagi lulusan pada bidang mesin dan kostruksi, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

b)         Menghasilkan lebih banyak lulusan pertanian, karena permintaan tenaga kerja terampil bidang pertanian asal Indonesia menurut Direktur Penempatan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) banyak diincar terutama oleh Jepang, Korea Selatan dan Rumania.

Selain pertanian, Korea Selatan juga membutuhkan tenaga kerja di sector manufaktur, perikanan, perkebunan, konstruksi dan jasa. Sedangkan Jepang, lowongan kepada Indonesai terbagi dalam 14 sektor yaitu pengasuh/perawat, manajeman kebersihan Gedung, industry suku cadang, industry permesinan, elektronik, kelistrikan, informasi, galangan kapal, otomotif, penerbangan, akomodasi, perikanan dan agrobisnis, industry makanan dan minuman dan lain sebagainya.

Dengan keunggulan bonus demografi yang Jawa Barat miliki, maka SMK tidak akan kekurangan peserta didik dalam hal kuantitas, sehingga bisa mempersiapkan kualitas  lulusannya agar bisa diterima di negara tersebut dengan jumlah yang memadai.

c)         SMK mengadakan program kampung ilmu ataupun kampung literasi atau Bahasa, sehingga dengan bonus demografis yang dimiliki, kuantitas usia produktif bisa diimbangi dengan kualitas yang memadai.

4.         Ancaman yang dihadapi Jawa Barat juga dihadapi baik ditingkat nasional maupun dunia, yaitu adanya Covid-19, sehingga dengan adanya ancaman ini bisa juga menjadi peluang bagi Jawa Barat untuk terus mempersiapkan dirinya lebih baik lagi agar selain bisa mengatasi wabah Covid ini dengan seefektif dan efisien mungkin, maka harus bisa malakukan antisipasi terhadap munculya kemungkinan-kemungkinan adanya perkembangan wabah ataupun wabah penyakit yang lain.

Untuk itu maka kebijakan vokasi yang mungkin diberikan adalah bahwa SMK harus bisa mempersiapkan lebih banyak lagi lulusan tenaga kesehatan yang terampil dan mumpuni dengan karakter Pelajar Pancasila nya, sehingga tenaga kerja yang dihasilkan menjadi tenaga kerja yang bukan hanya berwawasan lokal akan tetapi juga berwawasan global dengan kemampuan adaptasinya yang tinggi, sehingga bisa dan bersedia untuk ditempatkan di mana saja baik dalam maupun luar negeri.