KEBIJAKAN PENDIDIKAN YANG CACAGNANGKAEUN

Oleh Tatang Sunendar

Ulangan kedah kembali ku kertas, di RAKS teu aya margi tos ngangge Goggle Form, janten puyeng, biaya nganggo kertas awis, soal dibuatkan MGMP Kabupaten padahal tos biasa kumaha sakola margi guru na nu langkung apal sejauh mana kompetensi murid. Namung biaya cetak soal tiasa langkung mirah upami seueur. Pemeriksaan peryogi tenaga sareng waktos deui. Bor kedah uih deui ka tipayun nganggo kapur teu kenging white board saurna. Aaah asa mundur tebih pisan, janten puyeng pa abdi mah, Pun kebijakan ti nu luhur oge sami, mung sakadar ganti istilah. Pengelolaan pendidikan teh asa cacagnangkaeun. Itulah suara lirih dari beberapa guru   saat ngobrol santai di saat rehat suatu sesi pelatihan.

Dalam bahasa Sunda, istilah cacagnangkaeun menggambarkan sesuatu yang dilakukan setengah hati, tidak beres, atau tidak tuntas. Istilah ini sangat tepat untuk menggambarkan kondisi pengelolaan pendidikan yang masih jauh dari kata tuntas. Alih-alih menjadi sistem yang tertata, kokoh, dan mendukung tumbuh kembang generasi bangsa, pengelolaan pendidikan kita justru sering terjebak dalam pola tambal sulam dan kebijakan musiman.

Banyaknya program pendidikan diluncurkan tanpa perencanaan matang. Kurikulum berganti-ganti, pelatihan guru tidak merata, dan proyek digitalisasi sekolah minim pendampingan. Semangatnya besar, tapi pelaksanaannya serampangan, seperti orang masak tanpa resep, hasilnya tidak jelas rasa dan arahnya. Begitu pula kebijakan pendidikan sering lahir dari meja-meja birokrat tanpa melibatkan pelaku utama di lapangan. Akibatnya, sekolah dan guru kebingungan menerjemahkan regulasi yang jauh dari konteks lokal. Banyak sekolah di daerah yang tidak bisa menerapkan kebijakan pusat karena keterbatasan sumber daya.

Lazim setiap ganti menteri atau kepala daerah, maka ganti pula program dan pendekatannya. Tidak ada kesinambungan visi dan arah. Program yang sedang berjalan dihentikan, diganti dengan program baru yang juga belum tentu cocok. Pendidikan akhirnya jalan di tempat atau bahkan mundur. Kebijakan yang dikeluarkan oleh KDM gubernur Jawa Barat seperti siswa tidak boleh bawa HP ganti dengan domba, menerangkan di papan tulis pake kapur, ulangan harus pake kertas. Dari pusat juga sama misalnya PPDB diganti dengan SPMP dll membuat banyak kalangan guru mengelus dada, yang satu baru paham terkait dengan kurikulum merdeka, pembelejaran berdiverensiasi sekarang muncul pembelajaran mendalam. Mungkin niatnya baik dan menarik program tersebut namun dampaknya di lapangan sungguh berbeda sehingga guru dihadapkan pada sikap harus siap-siap dengan kebijakan baru.   

Guru sebagai ujung tombak seharusnya mendapat dukungan penuh. Namun faktanya, banyak guru merasa berjalan sendirian. Pelatihan tidak menjangkau semua, pendampingan minim, dan insentif sering kali tidak merata. Sementara tuntutan terhadap mereka terus bertambah. Pendampingan guru dan satuan Pendidikan dilakukan namun jarang ditindaklanjuti. Banyak laporan hanya menjadi dokumen di meja tanpa menghasilkan aksi nyata. Padahal, evaluasi seharusnya menjadi dasar perbaikan berkelanjutan, bukan sekadar formalitas tahunan.

Dalam sistem pendidikan yang kompleks seperti sekarang, peran pemerintah pusat dan dinas pendidikan daerah sangat krusial. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai regulator, tetapi juga fasilitator dan pembina. Pemerintah harus hadir Memfasilitasi kebutuhan dasar pendidikan, seperti pengadaan sarana prasarana, pemerataan guru, dan dukungan anggaran operasional. Membina satuan pendidikan dengan pendekatan humanistik, bukan sekadar pengawasan atau instruksi satu arah. Menyediakan ruang konsultasi dan advokasi bagi guru dan kepala sekolah, agar kebijakan tidak terasa memaksa tapi memberdayakan. Menginisiasi kolaborasi lintas sektor, termasuk dunia usaha dan komunitas, agar pendidikan tidak hanya mengandalkan Dana BOS saja.

Sudah saatnya kita bergerak keluar dari pengelolaan pendidikan yang cacagnangkaeun. Beberapa langkah yang bisa diambil dengan kebijakan berbasis kebutuhan riil di lapangan melalui dialog intensif dengan guru dan sekolah. Konsistensi dalam pelaksanaan program, terutama yang sudah terbukti berdampak positif. Pemberian ruang inovasi bagi sekolah dan guru, agar tumbuh kemandirian dan kreativitas.

Kalau pendidikan dikelola dengan cara cacagnangkaeun, maka hasilnya akan setengah matang, tidak kokoh, dan mudah runtuh. Pendidikan tidak boleh lagi menjadi proyek jangka pendek yang bergantung pada siapa yang sedang berkuasa. Ia harus menjadi cita-cita jangka panjang yang dijalankan dengan hati, strategi, dan komitmen kolektif.

Dinas pendidikan organisasi guru, organisasi kepala sekolah dan organisasi pengawas sekolah, komite sekolah serta organsiasi masyarakat yang peduli Pendidikan lainnya harus mengambil peran aktif, bukan sekadar mengontrol, tapi juga memfasilitasi dan membina. Pendidikan adalah warisan terbaik untuk generasi mendatang mari kita kelola dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Berikan masukan yang konstruktif agar kebijakan yang diluncurkan tidak mundur ke belakang namun maju ke depan sambil memperhatikan pengembangan karakter dan nilai-nilai yang berlaku sehingga hasilnya betul memuaskan semua pihak  … semoga.