KEBIJAKAN TIDAK NAIK KELAS DIBERLAKUKAN LAGI, MUTU SISWA MENINGKAT?

Oleh Tatang Sunendar

Wacana pemberlakuan kembali kebijakan tidak naik kelas mulai tahun 2027 menjadi salah satu isu penting dalam dunia pendidikan Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Prof. Dr. Abdul Mu’ti, M.Ed., menyampaikan bahwa pihaknya menerima masukan dari Dewan Pendidikan mengenai perlunya kebijakan tidak naik kelas diberlakukan kembali sebagai salah satu upaya meningkatkan mutu pendidikan. Wacana ini mengemuka dalam Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia (Konaspi) XII di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha), Bali, pada 8  Oktober 2026. Gagasan tersebut berangkat dari keprihatinan bahwa peserta didik  yang RMS( rajin malas sama saja) artinya  yang  rajin dan yang kurang rajin jangan sampai memperoleh perlakuan yang sama tanpa mempertimbangkan capaian belajarnya.

Pernyataan tersebut tentu menarik untuk dicermati. Pendidikan tidak sekadar memastikan anak hadir di sekolah dan berpindah dari satu tingkat ke tingkat berikutnya, tetapi juga memastikan bahwa setiap peserta didik benar-benar mengalami perkembangan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan karakter. Jangan sampai muncul anggapan di kalangan siswa bahwa rajin atau malas belajar tidak memberikan perbedaan berarti karena pada akhirnya semua akan naik kelas.

Namun, pertanyaan mendasarnya adalah apakah pemberlakuan kembali kebijakan tidak naik kelas merupakan jawaban yang paling tepat untuk meningkatkan mutu pendidikan? Ataukah kebijakan tersebut harus ditempatkan sebagai salah satu instrumen evaluasi yang disertai pembenahan proses pembelajaran secara menyeluruh?

Tidak Naik Kelas Bukan Kebijakan yang Sepenuhnya Baru

Jika merujuk pada Permendikbudristek Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan serta Panduan Pembelajaran dan Asesmen tahun 2025, penilaian dan kenaikan kelas pada dasarnya berkaitan dengan pencapaian kompetensi peserta didik serta pertimbangan profesional pendidik. Sekolah memiliki peran penting dalam menentukan keputusan kenaikan kelas berdasarkan hasil belajar dan perkembangan individual siswa.

Dengan demikian, perlu dibedakan antara tidak adanya larangan nasional untuk tidak menaikkan siswa dan kebijakan yang mewajibkan sekolah kembali menerapkan tidak naik kelas secara luas. Wacana yang berkembang pada Oktober 2026 belum dengan sendirinya berarti bahwa aturan baru telah ditetapkan dan berlaku untuk semua sekolah mulai 2027.

Dalam praktiknya, banyak sekolah cenderung menghindari keputusan tidak naik kelas. Pertimbangan psikologis, kekhawatiran terhadap dampak sosial, tuntutan administrasi, serta keinginan agar seluruh siswa menyelesaikan pendidikan tepat waktu sering kali menjadi alasan. Akibatnya, kenaikan kelas terkadang lebih dipahami sebagai proses rutin pada akhir tahun pelajaran daripada keputusan yang benar-benar mencerminkan pencapaian kompetensi.

Persoalan ini perlu menjadi bahan refleksi bersama. Jika seorang siswa belum menguasai kemampuan membaca, menulis, berhitung, bernalar, atau kompetensi esensial lainnya, sekolah harus mempunyai mekanisme yang jelas untuk memastikan ketertinggalan tersebut tidak terus terbawa ke jenjang berikutnya. Kenaikan kelas seharusnya tidak menghapus tanggung jawab sekolah terhadap kesulitan belajar siswa.

Ketika Rajin dan Malas Dianggap Sama

Salah satu persoalan yang mendasari wacana ini adalah kemungkinan melemahnya motivasi belajar. Apabila siswa memperoleh kesan bahwa kehadiran, usaha, kedisiplinan, dan pencapaian belajar tidak memiliki konsekuensi yang berbeda, sebagian siswa dapat kehilangan dorongan untuk berusaha lebih baik.

Siswa yang rajin mengerjakan tugas, aktif bertanya, mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh, dan berusaha memperbaiki kesalahan tentu perlu memperoleh pengakuan atas proses dan hasil belajarnya. Sebaliknya, siswa yang sering mengabaikan tugas, kurang disiplin, atau tidak menunjukkan kemajuan perlu mendapatkan pendampingan dan tindak lanjut yang sesuai.

Akan tetapi, kita juga harus berhati-hati dalam menyimpulkan bahwa setiap siswa yang tertinggal adalah siswa malas. Ada anak yang menghadapi kesulitan belajar, masalah keluarga, keterbatasan akses terhadap sumber belajar, gangguan kehadiran, atau kebutuhan pembelajaran khusus. Karena itu, sekolah harus mampu membedakan siswa yang belum mampu, siswa yang belum memperoleh dukungan memadai, dan siswa yang belum menunjukkan tanggung jawab terhadap proses belajarnya.

Pendidikan yang bermutu bukan pendidikan yang sekadar memberikan hukuman kepada siswa yang tertinggal. Pendidikan bermutu adalah pendidikan yang mampu mengenali penyebab ketertinggalan, memberikan bantuan yang tepat, dan membangun tanggung jawab agar siswa bersedia memperbaiki diri.

Keuntungan dan Tantangan Kebijakan Tidak Naik Kelas

Pemberlakuan kembali kebijakan tidak naik kelas berpotensi memberikan sejumlah manfaat apabila diterapkan secara proporsional. Pertama, kebijakan ini dapat memperkuat kesungguhan siswa dalam belajar. Siswa diharapkan memahami bahwa kenaikan kelas bukan hak yang diperoleh secara otomatis tanpa memenuhi tanggung jawab belajar.

Kedua, kebijakan ini dapat mendorong guru melakukan penilaian secara lebih objektif. Capaian belajar, kehadiran, keterlibatan dalam pembelajaran, penyelesaian tugas, serta perkembangan kompetensi menjadi bagian dari informasi yang dipertimbangkan. Dengan demikian, rapor tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi menjadi gambaran perkembangan belajar siswa.

Ketiga, kebijakan tersebut dapat mendorong sekolah memperbaiki sistem asesmen, program remedial, pendampingan individual, dan komunikasi dengan orang tua. Sekolah akan dituntut mempunyai data yang memadai untuk menjelaskan mengapa seorang siswa dinyatakan telah mencapai kompetensi atau masih membutuhkan dukungan. 

Keempat, kebijakan ini berpotensi memperkuat budaya mutu dan tanggung jawab. Guru bertanggung jawab terhadap kualitas pembelajaran, siswa bertanggung jawab atas usaha belajarnya, orang tua mendukung perkembangan anak, dan kepala sekolah memastikan seluruh proses berlangsung secara adil.

Namun, manfaat tersebut tidak muncul secara otomatis hanya karena seorang siswa tidak dinaikkan kelas. Jika diterapkan tanpa perbaikan pembelajaran, kebijakan ini justru dapat menimbulkan persoalan baru. Siswa mungkin kehilangan motivasi, merasa dipermalukan, mengalami tekanan psikologis, atau semakin jauh tertinggal dari teman sebayanya. Risiko putus sekolah juga perlu diantisipasi, terutama bagi anak dari keluarga yang menghadapi kesulitan ekonomi.

Kajian lintas negara yang dirangkum OECD menunjukkan bahwa pengulangan kelas dapat berkaitan dengan biaya pendidikan yang lebih tinggi dan risiko negatif terhadap perjalanan pendidikan siswa. Karena itu, sejumlah sistem pendidikan memilih memperkuat dukungan individual daripada menjadikan pengulangan kelas sebagai solusi utama.

Dengan demikian, tantangan terbesar bukan sekadar menentukan siapa yang naik dan tidak naik kelas. Tantangan sesungguhnya adalah memastikan bahwa keputusan tersebut meningkatkan kualitas belajar, bukan sekadar menambah beban bagi siswa dan sekolah.

Belajar dari Negara dengan Sistem Pendidikan Maju

Pengalaman negara lain memberikan perspektif penting bahwa peningkatan mutu pendidikan tidak selalu harus dilakukan melalui pengulangan kelas. Ada negara yang sangat jarang menerapkan tidak naik kelas dan lebih mengutamakan bantuan belajar yang intensif.

Finlandia, misalnya, dikenal menerapkan pendekatan yang mengutamakan dukungan terhadap kebutuhan belajar individual. Pengulangan kelas secara hukum dimungkinkan, tetapi relatif jarang dilakukan. Siswa yang mengalami kesulitan umumnya memperoleh dukungan tambahan, bimbingan, dan pembelajaran yang disesuaikan agar dapat mengejar ketertinggalannya.

Jepang juga merupakan contoh negara yang menerapkan promosi otomatis pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Data OECD menunjukkan bahwa pengulangan kelas sangat jarang terjadi dalam sistem pendidikan Jepang. Hal ini bukan berarti semua siswa dibiarkan tanpa evaluasi, melainkan kemajuan belajar dipantau dalam sistem pendidikan yang mempunyai mekanisme pembelajaran dan evaluasi tersendiri.

Norwegia pun menerapkan sistem yang pada umumnya memungkinkan siswa melanjutkan ke tingkat berikutnya tanpa mengulang kelas pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pertama. Pendekatan ini disertai perhatian terhadap perkembangan peserta didik serta dukungan untuk mengatasi kesulitan belajar.

Ketiga negara tersebut menunjukkan bahwa peningkatan mutu tidak identik dengan memperbanyak siswa yang tidak naik kelas. Sistem yang jarang mengulang kelas tetap memerlukan evaluasi, standar pembelajaran, dukungan guru, dan intervensi bagi siswa yang mengalami kesulitan.

Pelajaran yang dapat diambil Indonesia bukanlah meniru kebijakan negara lain secara mentah-mentah. Kondisi sekolah, kompetensi guru, jumlah siswa dalam kelas, dukungan keluarga, dan kesenjangan fasilitas pendidikan harus dipertimbangkan. Hal yang lebih penting adalah membangun sistem yang mampu memastikan bahwa setiap anak belajar secara optimal dan tidak dibiarkan tertinggal.

Antisipasi Sekolah: Jangan Menunggu Siswa Tidak Naik Kelas

Apabila kebijakan tidak naik kelas diberlakukan kembali pada 2027, sekolah perlu menyiapkan langkah antisipasi sejak awal tahun pelajaran. Kepala sekolah dan guru tidak boleh menunggu sampai akhir tahun untuk mengetahui bahwa seorang siswa belum mencapai kompetensi yang diharapkan.ada beberapa langkah yang bisa dilakukan antara lain :

Pertama adalah memperkuat asesmen diagnostik pada awal pembelajaran. Guru perlu mengetahui kemampuan awal, kebutuhan belajar, minat, serta kesulitan yang dialami siswa. Informasi tersebut menjadi dasar untuk menyusun pembelajaran berdiferensiasi dan memberikan dukungan sesuai kebutuhan.

Kedua adalah melaksanakan asesmen formatif secara berkelanjutan. Hasil penilaian tidak hanya digunakan untuk memberikan angka, tetapi juga untuk mengetahui bagian materi yang belum dikuasai siswa. Ketika ditemukan kesulitan, guru segera melakukan pembelajaran ulang, remedial, tutor sebaya, atau pendampingan individual. Dengan cara ini, ketertinggalan dapat ditangani sebelum menjadi persoalan besar pada akhir tahun.

Ketiga adalah membangun portofolio perkembangan setiap siswa. Portofolio dapat memuat hasil asesmen, karya, proyek, catatan observasi, kehadiran, perkembangan keterampilan, serta tindak lanjut yang telah diberikan. Data tersebut menjadi dasar pengambilan keputusan yang lebih objektif, sekaligus mencegah keputusan kenaikan kelas hanya didasarkan pada kesan pribadi atau satu hasil ujian.
Keempat adalah melibatkan orang tua secara aktif. Sekolah perlu menyampaikan perkembangan anak secara berkala, terutama ketika ditemukan kesulitan belajar atau masalah kedisiplinan. Orang tua harus mengetahui kondisi anak dan memperoleh kesempatan untuk bekerja sama dengan guru dalam menyusun langkah perbaikan.

Kelima adalah menyiapkan prosedur pengambilan keputusan kenaikan kelas yang transparan dan akuntabel. Kriteria harus disosialisasikan sejak awal, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan tidak boleh diambil secara mendadak, diskriminatif, atau semata-mata untuk memberikan efek jera. Sekolah perlu memastikan bahwa siswa telah memperoleh kesempatan belajar dan dukungan yang memadai sebelum keputusan akhir dibuat.

Keenam adalah memperkuat kompetensi guru dan kepemimpinan pembelajaran kepala sekolah. Guru harus mampu merancang pembelajaran yang bermakna, melaksanakan asesmen yang tepat, serta memberikan umpan balik yang membangun. Kepala sekolah bertanggung jawab membangun budaya refleksi, kolaborasi antarguru, supervisi akademik, dan pemanfaatan data hasil belajar untuk perbaikan mutu.

Mengaitkan Kenaikan Kelas dengan Pembelajaran Mendalam dan Karakter

Kebijakan tidak naik kelas seharusnya tidak dipisahkan dari upaya memperkuat karakter siswa. Pendidikan tidak hanya mengejar capaian akademik, tetapi juga menumbuhkan tanggung jawab, disiplin, kemandirian, kejujuran, ketekunan, dan semangat untuk terus belajar. 

Dalam pendekatan Pembelajaran Mendalam, pembelajaran diarahkan agar berlangsung secara berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Siswa tidak cukup hanya menghafal materi untuk memperoleh nilai, tetapi perlu memahami konsep, menerapkannya dalam situasi nyata, dan merefleksikan proses belajarnya.

Semangat tersebut perlu diterjemahkan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah. Siswa dibiasakan menetapkan target belajar, menyelesaikan tugas dengan tanggung jawab, berani mengakui kesalahan, meminta bantuan ketika mengalami kesulitan, dan memperbaiki hasil pekerjaannya berdasarkan umpan balik guru.

Dalam penguatan karakter, ketegasan dan kepedulian harus berjalan bersama. Disiplin bukan berarti mempermalukan siswa, sedangkan kepedulian bukan berarti membiarkan siswa mengabaikan tanggung jawabnya. Guru perlu membangun kesadaran bahwa setiap tindakan mempunyai konsekuensi, tetapi setiap anak juga mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri.

Karena itu, jika seorang siswa belum memenuhi kriteria kenaikan kelas, sekolah harus mampu menjelaskan capaian yang belum terpenuhi, dukungan yang telah diberikan, serta langkah yang perlu dilakukan selanjutnya. Keputusan tersebut harus menjadi bagian dari proses pendidikan yang mendidik, bukan sekadar bentuk hukuman.

 Mutu Pendidikan Tidak Diukur dari Banyaknya Siswa yang Tidak Naik Kelas

Wacana pemberlakuan kembali kebijakan tidak naik kelas pada 2027 perlu disikapi secara terbuka, kritis, dan konstruktif. Ada persoalan nyata yang perlu dijawab, yaitu bagaimana memastikan bahwa setiap siswa benar-benar belajar, guru melaksanakan pembelajaran secara berkualitas, dan sekolah tidak sekadar meluluskan atau menaikkan siswa tanpa memperhatikan pencapaian kompetensinya.

Namun, kita juga perlu memahami bahwa tidak naik kelas bukan satu-satunya jalan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Pengalaman Finlandia, Jepang, dan Norwegia menunjukkan bahwa sistem pendidikan dapat menjaga perkembangan siswa dengan pengulangan kelas yang sangat jarang, selama dukungan belajar dan evaluasi dilaksanakan secara serius.

Oleh sebab itu, apabila kebijakan tidak naik kelas diberlakukan kembali, penerapannya harus disertai asesmen yang objektif, pendampingan individual, remedial yang efektif, keterlibatan orang tua, dan penguatan kompetensi guru. Sekolah juga harus memastikan bahwa setiap keputusan didasarkan pada bukti perkembangan belajar dan ketentuan yang berlaku.

Pada akhirnya, ukuran keberhasilan pendidikan bukanlah berapa banyak siswa yang tidak naik kelas, melainkan berapa banyak siswa yang mengalami kemajuan, menguasai kompetensi yang dibutuhkan, memiliki karakter yang kuat, dan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri serta bertanggung jawab.

Kita tentu berharap tidak ada lagi siswa yang berpandangan bahwa rajin dan malas belajar sama saja. Akan tetapi, untuk mengubah pandangan tersebut, sekolah tidak cukup hanya mengandalkan ancaman tidak naik kelas. Sekolah harus menghadirkan pembelajaran yang bermutu, penilaian yang adil, keteladanan guru, dan budaya belajar yang mendorong setiap anak untuk memberikan kemampuan terbaiknya

Orang bijak mengingatkan :Tegas dalam standar, adil dalam penilaian, peduli dalam pendampingan, dan konsisten dalam membangun karakter. Itulah jalan menuju pendidikan bermutu untuk semua…….